JAKARTA – Pemerintah telah mengambil posisi tegas terhadap terkait penangkapan ikan ilegal di perairannya sementara konflik antara China dan negara-negara lain meningkat di Laut China Selatan. Bulan lalu sebuah pengadilan internasional menolak klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan.
Para pejabat Indonesia terutama khawatir mengenai ekspansi terbaru armada perikanan China dan pelanggaran yang kadang-kadang dilakukan ke perairan negara lain.
Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan keinginannya kepada parlemen, untuk membangun negaranya yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau menjadi kekuatan maritim regional.
Banyak kapal disita di lepas pantai Kepulauan Natuna Indonesia, daerah di mana zona ekonomi Indonesia mencapai laut China Selatan.
Mnteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kapal-kapal ditenggelamkan di dekat delapan pulau untuk membuat terumbu karang buatan. Penenggelaman kapal sangat berbeda dengan cara yang digunakan sebelumnya, yaitu dengan menghancurkannya menggunakan dinamit.
Sementara itu, kementerian pertanian China, mengatakan hari Minggu negara itu berencana mengurangi besaran armada penangkapan ikan China, yang terbesar di dunia, untuk memulihkan populasi ikan yang sangat menyusut di sungai-sungai
China. Menteri Han Changfu mengatakan pada dasarnya “tidak ada ikan” di Laut China Timur, hanya sejumlah kecil ikan di banyak perairan pantai lain China.
Han tidak menjelaskan seberapa banyak armada penangkapan ikan China akan dikurangi, tapi ia mengatakan, pengurangan itu serta langkah-langkah lain yang akan diambil nantinya akan meningkatkan penghasilan nelayan.
Kementerian itu mengatakan di laut-laut yang berada di bawah kekuasaan China dapat dilakukan penangkapan ikan sampai 9 juta ton per tahun, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan penangkapan sebanyak kurang lebih 13 ton. (sp/voa)
