Advertisement - Scroll ke atas
  • Bapenda Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
Opini

Antara Sumbangan Totem dan SDA, Bagaimana Pandangan Islam?

275
×

Antara Sumbangan Totem dan SDA, Bagaimana Pandangan Islam?

Sebarkan artikel ini
Antara Sumbangan Totem dan SDA, Bagaimana Pandangan Islam?
Safni Yunia (Aktivis Muslimah)
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Kota Makassar
  • Banner DPRD Makassar

OPINI—PT Freeport Indonesia menyerahkan dua totem Kamoro dari tanah Papua dalam rangka berpartisipasi dan mendukung dibangunnya “Taman Totem Dunia” pada program “Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan” di Kecamatan Pangururan, Samosir, Sumatera Utara.

Pendiri Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe, Luluk Intarti, menjelaskan bahwa dua totem Kamoro yang diserahkan, yaitu Mbitoro dan Wemawe, memiliki tinggi sekitar delapan meter dan diameter satu meter.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Dua totem Kamoro adalah karya seni ukir yang dibuat oleh para pengukir Kamoro di bawah Yayasan Maramowe dan diserahkan kepada Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk Taman Totem Dunia.
(seputarpapua.com).

Tidak hanya sumbangan Totem tetapi juga aktivitas CSR, CSR ini merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. CSR telah diatur dalam undang-undang.

Adapun peraturan dari pemerintah yang mengatur tentang CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdapat pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74.

Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) di Bidang Kesehatan yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Program Kelas Ibu Hamil. (Jurnal: by Sena Andraina. Konselor: Rusmadi Awza).

Sumbangan Totem dan bantuan dari CSR dari Freeport tidak layak untuk membuat kita tidak sadar bahwa sejatinya Sumber Daya Alam yang mereka ambil jauh lebih banyak bahkan berkali lipat dari hak kepemilikan umum (hak rakyat). Padahal ketika SDA dikelola sendiri oleh negara dan tidak dikuasai oleh asing maka hasilnya akan jauh lebih banyak.

SDA dalam Sistem Demokrasi

Taman Totem Dunia merupakan sebuah proyek yang bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya Indonesia melalui pameran totem. Hal ini menunjukkan perhatian kepada masyarakat Papua terhadap kelestarian budaya, namun sebenarnya bentuk kelestarian ini hanyalah upaya dari perusahaan asing untuk mengecoh masyarakat sehingga tidak sadar bahwa kekayaan sumber daya alam nya dikeruk selama bertahun-tahun.

Saat ini kita berada dalam sistem demokrasi yaitu sistem atau aturan yang dibuat oleh manusia dan tidak terikat dengan aturan Islam. Seperti pada kasus ini yaitu kebebasan dalam berkepemilikan, seperti sumber daya alam dimiliki oleh asing yang padahal seharusnya ini milik umum yang harus dikelola oleh negara.

Namun, negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilisator yang bekerja sama dengan perusahaan asing yang dan mengizinkan negara asing untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Inilah dampak dari sistem Demokrasi ketika masih diterapkan. Dampak dari sistem ini menyebabkan rakyat menjadi korban. Lalu bagaimana dalam pandangan Islam mengenai problematika ini?

SDA dikelola dalam Islam

Tata kelola SDA dalam Islam berbeda dengan sistem Demokrasi, kekayaan sumber daya alam dalam Islam akan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan kepemilikan Sumber Daya Alam dalam Islam menentukan bahwa kekayaan alam yang jumlahnya melimpah baik yang ada di dalam perut bumi seperti batu bara, emas, nikel dan barang tambang lainnya, dan kekayaan alam yang berada diatas bumi seperti hutan dan Padang gembalaan, serta kekayaan alam yang berada diatas perairan seperti laut, sungai, selat, dan danau adalah milik umum

Hal ini sesuai sabda Rasulullah Saw dalam riwayat Ibnu Mahja dikatakan bahwa: “Kaum muslim berserikat(memiliki hak yang sama dalam dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api”. (HR.Ibnu Majah).

Pada saat Rasulullah SAW menjadi pemimpin Negara Islam Madinah, pernah terjadi polemik terkait kepemilikan tambang, diselesaikan secara tuntas dan tak berkepanjangan.

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam.

Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Demikian jelas bahwa kekayaan alam sumber daya alam nya mutlak milik umum yang haram dikuasai oleh pemilik modal atau asing seperti PT Freeport

Terkait dengan tata kelola SDA, Syekh Taqiyuddin an nabhani dalam kitabnya Nidzomul iqtishadyi Menjelaskan bahwa hutan dan bahan galian tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara.

Pertama, kekayaan alam yang dimanfaatkan secara langsung oleh kaum muslimin seperti air, Padang rumput dan hutan, peran negara dalam naungan Khilafah akan mengatur terkait pemanfaatan tersebut yang tidak menimbulkan bahaya dan kerusakan.

Lalu Kedua, kekayaan alam yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung seperti barang tambang maka negara yang akan mengambil alih proses eksplorasi dan eksploitasi pengolahan, hingga distribusinya. Sebab kekayaan alam ini membutuhkan biaya, tenaga ahli dan teknologi sehingga bisa dimanfaatkan.

Islam tidak mengenal Investasi dan bagi hasil dengan para swasta korporat, dan ketika negara butuh dengan para swasta atau asing ini maka dia hanya sebagai pekerja bukan pemilik Freeport.

Adapun distribusi hasil pengelolaan tambang dalam naungan khilafah memiliki dua mekanisme yaitu pertama, secara langsung negara akan memberikan subsidi kepada masyarakat seperti subsidi listrik, bahan bakar, dan kebutuhan umum lainnya.

Kedua secara tidak langsung negara akan menjamin setiap warga negara akan mendapat layanan gratis dan berkualitas terhadap kebutuhan dasar dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Dengan demikian jika tambang yang berada di tembaga pura, Timika, Papua dikelola dengan aturan Islam maka akan terjamin kesejahteraan rakyat, masyarakat Papua tidak perlu menunggu CSR dari perusahaan untuk mendapatkan bantuan, tidak mengalami kelaparan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan aturan Islam dalam naungan khilafah akan terjamin kesejahteraan nyata untuk semua warga negara. (*)

 

Penulis

Safni Yunia
(Aktivis Muslimah)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

error: Content is protected !!