OPINI—Idul Fitri tahun ini sepertinya akan menjadi Idul Fitri kedua di tengah pandemi. Pasalnya kasus penyebaran virus covid-19 masih saja mengintai. Namun aktivitas selama Ramadhan sudah mulai berjalan normal di mana masjid sudah terbuka untuk pelaksanaan shalat tarawih dengan menerapkan protokol kesehatan.

Jauh hari sebelum Ramadhan, pemerintah sudah mengeluarkan wacana pelarangan mudik. Tujuannya adalah untuk menekan penyebaran virus. Melalui keputusan dari hasil rapat tingkat menteri yang digelar pada Jumat 26 Maret 2021, pemerintah secara resmi melarang mudik lebaran 2021 (PikiranRakyat, 13/4/2021).

Kebijakan ini tak jauh berbeda dengan tahun lalu, terkesan ambigu. Jika tahun lalu dilarang mudik tapi boleh pulang kampung, maka tahun ini masyarakat dilarang mudik tapi dianjurkan untuk  menghabiskan liburan di tempat-tempat wisata.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bahwa dengan adanya pelarangan mudik maka destinasi wisata di daerah tetap dipenuhi pengunjung saat liburan lebaran. Hal ini berarti destinasi wisata tetap terbuka. Padahal, potensi penyebaran virus sama saja besarnya. Meskipun dengan iming-iming protokol kesehatan yang ketat.

Tidak Efektif

Menurut Epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane, bahwa kebijakan pelarangan mudik ini tidak efektif dan justru menyusahkan masyarakat. Mengingat tahun lalu juga ada pelarangan mudik lebaran tapi angka positif Covid-19 naik.

“Sudah ratusan kebijakan pemerintah terkait pengendalian pandemi, ada yang mengukur implementasi dan evaluasinya? Apakah kebijakan itu memberi daya ungkit pengendalian? Kalau tidak, kenapa terus menyusahkan masyarakat?” kata Masdalina Pane.

Ia pun menambahkan bahwa kebijakan larangan mudik lebaran takkan bisa mencegah warga untuk tidak pulang ke kampung halaman. Mereka bisa saja mudik sebelum tanggal yang ditetapkan pemerintah. Larangan itu pun akan menjadi percuma jika di sisi lain pemerintah membolehkan tempat pariwisata beroperasi. BBCNews.com, 12/4/2021

Berwisata di tengah pandemi juga memiliki peluang yang besar untuk terciptanya kluster baru. Maka demi alasan apapun, termasuk memulihkan sektor pariwisata yang anjlok selama pandemi. Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun alasan ini tetap tidak bisa dibenarkan.

Tapi inilah wajah sistem kapitalisme dengan asasnya kemaslahatan dan keuntungan materi. Hal inilah yang harus terus dipertahankan keberadaannya. Demi meraup keuntungan, segala macam cara akan dilakukan, sekalipun saling bertentangan dengan aturan yang lain.

Suatu kebijakan bisa saja diambil untuk kepentingan segelintir orang atau golongan. Tanpa memedulikan kemaslahatan orang banyak. Meski nyawa rakyat menjadi taruhannya. Inilah yang terjadi saat ini. Melarang mudik dan mendorong masyarakat untuk piknik, demi pemulihan sektor pariwisata.

Meski dengan dalih menjalankan protokol kesehatan, namun hal tersebut belum bisa menjadi jaminan. Apalagi tidak terlihat kesiapan negara dalam hal fasilitas kesehatan yang memadai di tempat-tempat umum. Ditambah dengan ketidak-disiplinan masyarakat yang memang tidak teredukasi dengan baik tentang bahaya virus covid-19 ini sejak awal.

Pemerintah adalah Perisai

Epidemiolog Masdalina Pane menilai tidak ada kemauan kuat dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan 3T yakni pengetesan, pelacakan, dan perawatan. BBCNews.com, 12/4/2021

Tentu hal ini tidak sejalan dengan fungsi dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah adalah penanggung jawab utama terhadap upaya menekan tingkat penyebaran virus. Sebab pemerintah memiliki wewenang untuk membuat aturan yang dapat mengikat rakyatnya bahkan bisa memberikan sangsi bagi yang melanggar aturan tersebut.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan secara maksimal kepada rakyatnya. Diibaratkan perisai yang melindungi rakyatnya dari berbagai macam marabahaya, keburukan, kemudaratan.

Termasuk dalam membuat kebijakan, maka wajib demi kemaslahatan seluruh rakyat. Serta tidak abai terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut rakyatnya. Apalagi jika menyangkut hidup-mati rakyat sebagaimana yang terjadi saat ini di mana penyebaran covid-19 masih menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh manusia.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan berbagai macam fasilitas kesehatan yang memadai serta membuat aturan terkait penanganan pandemi bahkan berupaya dengan maksimal untuk memberikan pengobatan terbaik bagi rakyatnya.

Bercermin bagaimana pemimpin kaum muslimin di masa kejayaan Islam. Ketegasan penguasa/pemerintah dalam menangani kasus merebaknya wajah penyakit. Bagaimana Amirul Mukminin Umar Bin Khattab ketika masyarakatnya dilanda wabah Tho’un. Beliau memerintahkan untuk lockdown wilayah yang terinfeksi. Melarang siapa saja dari wilayah itu untuk keluar. Demikian pula sebaliknya, melarang orang untuk masuk ke dalam wilayah itu.

Meskipun ada pelarangan seperti itu, namun masyarakatnya tetap disiplin melakukan kebijakan tersebut. Mengapa bisa demikian? Sebab segala kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi. Sembari pemerintah berupaya keras untuk mencari obat dan membiayai seluruh upaya untuk menciptakan penawar/obat dari wabah tersebut. Hal ini sejalan dengan hadits:

Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” [HR. Bukhari dan Muslim]

Wallahu a’lam bisshawab

Penulis: Indah Ummu Izzah