OPINI – Awal tahun 2020, sebagian daerah di Indonesia mengalami bencana banjir, khususnya di daerah Jabodetabek. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 43 orang tewas hingga Jumat (3/1/2020) pukul 09.00 WIB pada peristiwa banjir di Jabodetabek (3/1/2020, CNN Indonesia).
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membantah bahwa banjir yang terjadi di beberapa wilayah Jaodetabek karena masifnya pembangunan infrastruktur tanpa mengindahkan lingkungan.
Pernyataan Basuki senada dengan ucapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak mau menyalakan pembangunan infrastruktur (3/1/2020, VIVAnews).
Menanggapi pernyataan dari Kemen PUPR dan Gubernur DKI Jakarta yang menolak untuk menyalakan pembangunan infrastruktur. Masalahnya banjir berulang kali terjadi setiap tahun.
Jelas bukan karena faktor alam semata, juga tidak hanya problem teknis (tidak berfungsi drainase, resapan air, kurang kanal dsb) tapi masalah sistemik yang lahir dari berlakunya sistem kapitalistik.
Dalam sistem kapitalisme, tata kota dan pembangunan infrastruktur diserahkan pada kemauan kaum kapitalis berorientasi memenangkan bisnis dan tidak memperhatikan lingkungan.
Sementara itu, masih terjadi kemiskinan massal yang mempengaruhi pola kehidupan (perumahan dibantar kali, tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan dsb).
Para kaum kapitalis, tidak mementingkan apakah pembangunan yang dia lakukan merusak lingkungan ataupun tidak, sebab dimata mereka hanya ada keuntungan semata saja.
Semua tempat mereka embat tanpa melihat tempat tersebut sebuah rawa-rawa dan menjadikan permukiman atau gedung-gedung tinggi.
Begitu pun juga kepada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya.
Kebanyakan sampah-sampah yang ada dibuang di sungai atau di kali-kali di sekitar tempat mereka tinggal.
Sehingga apabila terjadi hujan maka sampah-sampah tersebut akan menyumbat aliran air dan mengakibatkan banjir.
Mengingat kembali bahwa salah satu kebijakan pemerintah yakni ingin menghapus IMB-Amdal.
Apa sih IMB-Amdal itu?
IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan membangun.
Sedangkan Amdal adalah suatu proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh adanya atau oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat keputuan.
Pemerintah ingin menghapus IMB-Amdal agar mempermudah investasi masuk ke Indonesia. Sebab IMB-Amdal sering menghambat investor untu menanamkan danannya karena membutuhkan proses yang sangat lama. Dengan alasan tersebut lah pemerintah membuat kebijakan tersebut.
Menurut Elisa Sutanudjaja sebagai Derektur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, dalam inpeksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada bulan April 2018, hanya ada 37 dari 70-an gedung di sepanjang Sudirman-Tamrin yang memiliki sumur resapan, dari 37 itu, ternyata hanya 1 gedung yang sumur resapannya memenuhi ketentuan.
“itu baru Sudirman-Tamrin yang pengawasannya gampang. Kalau di luar itu lebih gelap” ucap Elisa saat dihubungi reporter Tirto, senin (6/1/2020).
Meskipun IMB-Amdal belum dihapuskan, tetapi kebijakan ini masih banyak yang dilanggar oleh para korporasi.
Bayangkan saja bila kebijakan IMB-Amdal dihapuskan, maka kerusakan lingkungan akan menjadi para, sebab tidak adanya tata kota dan lingkungan yang baik, serta akan banyaknya lahan-lahan yang akan beralih fungsi dari tempat penyerapan menjadi lahan perumahan atau gedung-gedung tinggi.
Inilah dampak dari penerapan sistem kapitalisme, hanya mementingkan para pengusaha dengan melihat keuntungan semata saja.
Penyelesaian dari permasalahn bencana banjir ini tidak cukup hanya perbaikan teknis tapi harus menyentuh perubahan ideologis dengan menyadari sistem kapitasistik musfiduna fil ardh sedangkan pemberlakuan islam akan mewujudkan khilafah fil ardh.
Dalam sistem islam, tugas utama dari seorang pemimpin ialah mengurusi urusan ummat, salah satunya menjaga lingkungan agar ummat terhindar dari berbagai bencana. Pemimpin akan memerhatikan tata kota dan lingkungan, sebab sumber hukum dalam sistem islam ialah Al-Quran dan Hadis.
Melihat kisah kepimpinan Umar bin Khattab saat terjadi gempa bumi. Saat itu, Umar segera mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Kemudia Umar memukul Bumi sambil berkata “Tenanglah engkau bumi”, seketika gempa bumi pun berhenti.
Terjadinya gempa bumi itu akibat dosa-dosa yang dilakukan umat pada saat itu. Tetapi karena ketakwaan dari seorah khalifah Umar bin Khattab maka dengan izin Allah, guncangan tersebut terhenti. Sebagaimana firman-Nya:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Arab-Latin: Walau anna ahlal-qurā āmanụ wattaqau lafataḥnā ‘alaihim barakātim minas-samā`i wal-arḍi wa lāking każżabụ fa akhażnāhum bimā kānụ yaksibụn
Terjemah Arti: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’Raf: 96).
Momentum banjir harus menjadi pengingat agar dilakukan taubat nasional, mengubah pola hidup dan membuang pandangan hidup kapitalisme serta mengadopsi Islam.
Jika syariat islam diterapkan secara kaffah baik dibidang ekonomi, sosial, hukum, pendidikan maka keberkahan Islam akan didapatkan.
Sebab Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman-Nya:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
Arab-Latin: Wa mā arsalnāka illā raḥmatal lil-‘ālamīn
Terjemah Arti: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam [Al-Anbya’: 107]”. (*)
