Advertisement - Scroll ke atas
  • Bapenda Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Stunting
Opini

Bencana Kelaparan di Papua Butuh Penanganan

619
×

Bencana Kelaparan di Papua Butuh Penanganan

Sebarkan artikel ini
Bencana Kelaparan di Papua Butuh Penanganan
Rima Septiani, S.Pd (Pegiat Literasi).
  • Pilkada Sulsel (KPU Sulsel)
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Kota Makassar
  • Banner DPRD Makassar

OPINI—Bencana kelaparan di Papua kembali menyita perhatian publik. Dilaporkan, sebanyak enam orang warga meninggal dunia akibat bencana kekeringan akibat musim kemarau yang panjang yang terjadi sejak bulan Juni 2023 yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Dari enam orang tersebut, satu orang di antaranya adalah anak-anak. Para korban meninggal usai mengalami lemas, diare, panas dalam, dan sakit kepala. Sementara itu, menurut data Kementrian Sosial, ada 7.500 jiwa yang terdampak kekeringan. Imbasnya mereka mengalami kelaparan akibat gagal panen.(kompas/30/7/2023)

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Problem Kelaparan Tak Kunjung Selesai

Kalau dulu kita hanya mendengar ancaman kelaparan bersemayam di Afrika, seperti Somalia, Nigeria, Sudan Selatan, dan Yaman, sekarang penderitaan ini terjadi di negeri ini. Tragedi kelaparan baru-baru ini, jelas membangkitkan memori kita tentang kejadian pertengahan 2015 lalu, yakni ketika masyarakat di tiga kabupaten di Papua, yaitu Lanny Jaya, Puncak Jaya, dan Nduga, mengalami ancaman kelaparan selama tiga minggu.

World Food Programme (WFP) menyebutkan, 2022 adalah tahun kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebanyak 828 juta orang tidur dalam keadaan lapar setiap malam, jumlah yang menghadapi kerawanan pangan akut melonjak dari 135 juta pada 2019 menjadi 345 juta orang. Sebanyak 50 juta orang di 45 negara di ambang kelaparan.

Tahun 2018, Kabupaten Asma di Papua juga mengalami tragedi busung lapar. Total 71 anak meninggal dunia akibat gizi buruk dan campak. Namun Menteri Sosial, Idrus Marham, mengakui bahwasannya pemerintah Indoenesia menghadapi kesulitan dalam menangani bencana gizi buruk atau busung lapar yang melanda Kabupaten Asmat. Alasannya adalah kondisi alam dan minimnya infrastruktur.(bbcnews/29/1/2018)

Problem malnutrsi pun menambah daftar panjang masalah gizi buruk di negeri ini. Rata-rata produk pangan murah dan massal ini didominasi bahan penyusun tidak alami atau sangat sedikit kandungan gizinya. Penggunaan pemanis buatan disertai pengawet makanan makin mengikis kualitas produk.

Padahal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lembaga resmi lain, berulang kali memublikasikan bahaya mengonsumsi rutin makanan berkualitas buruk yang dapat menyebabkan malnutrisi dan berbagai penyakit kronis. Namun, pengetahuan masyarakat tentang gizi keluarga relatif masih kurang.

Namun inilah realita yang terjadi, ekonomi sulit yang melanda masyarakat menjadikan mereka memilih apa yang sesuai dengan kantong pendapatan. Makanan sehat bagi mereka masih terlalu mahal dan tak mudah mereka akses.

Akibatnya, produk pangan murah, siap saji, walau minus nutrsi itu tetap jadi pilihan utama. Beban pikiran untuk menyambung hidup di tiap harinya pun masih menjadi masalah. Alhasil, persoalan gizi dan laju stunting justru menjadi masalah cabang yang turut mewarnai derasnya penderitaan rakyat.

Tak sampai di situ saja, kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak layak dan tidak sehat juga menjadi pemicu kesehatan masyarakat. Ini menjadi akar timbulnya berbagai macam penyakit.

Di indonesia, tidak jarang kita menyaksikan perumahan yang memprihatinkan. Penduduk miskin mendominasi di negeri ini. Alhasil, sanitasi lingkungan menjadi masalah baru. Inilah problem kesejahteraan dan ekonomi yang belum menemui solusi pemecahannya.

Ironis, kondisi rakyat kian memprihatinkan. Masih banyak rakyat Indonesia yang kedapatan kelaparan akibat kemiskinan. Sementara satu sisi, pamer kemewahan di kalangan wakil rakyat justru membudaya. Rakyat hanya bisa gigit jari ketika para pejabat menikmati hak rakyat. Akibat keegoisan para pemegang jabatan, rakyat semakin sengsara.

Masalah kelaparan di tengah masyarakat sebenarnya meninggalkan tanda tanya besar bagi kita, apakah pemimpin negeri ini serius memperhatikan rakyatnya. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negeri yang memiliki sumber daya alam begitu melimpah.

Kemiskinan Melanda, Rakyat Sengsara

Kemiskinan di Indonesia pun masih menjadi cerita panjang yang belum menemui akhir. Meskipun sudah banyak upaya yang coba dilakukan oleh pemerintah untuk membasmi kemiskinan, namun kemiskinan masih menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan.

Fakta masih tingginya jumlah rakyat miskin (ekstrem) di negeri ini, memberi arti bahwa pemerintah belum hadir sepenuhnya untuk mengatasi masalah ini. Perbaikan akses pangan ,penyediaan logistik yang memadai, penyediaan lapangan kerja, penekanan angka kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, pengelolaan sumber sumber daya alam, masih menjadi tugas bagi penguasa negeri ini untuk menyelesaikannya.

Sekilas kita berfikir, mengapa Papua yang melimpah sumber daya alamnya justru mengalami nasib malang ini? Apakah isu kelaparan di pelosok desa mungkin terabaikan dan dipandang sebelah mata? Di manakah implementasi Pasal 27 (2) UUD 1945: Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan?

Pada kenyatannya, Papua yang memiliki tambang emas justru pengelolaannya diserahkan kepada asing. Kekayaan alam dijarah secara institusional. Sehingga perusaahan asing dengan leluasa merampas harta kekayaan umat, termasuk tambang emas di Papua yang dikeruk Freeport.

Potensi alam yang sebenarnya diharapkan sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup rakyat justru diserahkan kepemilikannya kepada swasta asing. Kita tau, Freeport saat ini telah menjadi perusaahan raksasa pertambangan emas terkaya sekaligus terbesar di dunia di mana sahamnya diperjualbelikan di New York Stock Exchange (NYSE).

Sedihnya, penduduk Papua sendiri ternyata hingga sekarang masih dililit kemiskinan dan hanya menyaksikan gemerlapan Freeport yang mengeruk kekayaan emas mereka untuk diboyong ke Amerika Serikat.

Yang menyedihkan, Freeport tidak ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup termasuk pembuangan jutaan ton limbah tambang emas di berbagai sungai di Mimika sebagai dampak dari proyek pertambangan emas. Ironis, inilah pil pahit yang harus ditelan masyarakat Papua.

Persoalan ini harus segera ditangani. Masalah kelaparan tidak dapat diselesaikan hanya dengan sekedar meningkatkan pendapatan atau memberikan bantuan sosial semata. Sebab kemiskinan ini adalah sepenuhnya masalah struktural dan sitemik.

Perputaran ekonomi akibat penerapan sistem kapitalisme menjadi pemicu paling berpengaruh terhadap problem ini. Kapitalisme inilah yang membuat kekayaan milik rakyat justru dikuasai dan dinikmati segelintir orang.

Negeri kita tidak miskin. Negeri kita kaya. Bahkan teramat kaya. Tapi karena tidak dikelola dengan baik, kita menjadi miskin. Kekayaan kita hanya berada pada orang-orang tertentu saja, kekayaan dimonopoli oleh para kapital dan oligarki, termasuk orang-orang yang rakus terhadap harta dan kekayaan.

Untuk itu, perlu solusi jangka panjang terkait kejadian luar biasa ini. Penanganan masalah kelaparan, gizi buruk, busung lapar, stunting, merupakan bencana yang penyelesainnya tidak gampang dan butuh waktu lama. Upaya preventif harus dilakukan sedini mungkin, mengingat ini adalah masalah serius.

Mencontoh Islam dalam Menyejahterakan Rakyat

Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait dalam mengentaskan kelaparan dan kemiskinan. Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap muslim yang mampu bekerja untuk mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Islam mencelah perilaku bermalas-malasan. Rasulullah saw. menegaskan dalam haditsnya terkait kewajiban mencari rezeki. Rasulullah saw. bersabda : Mencari Rezeki yang halal adalah salah satu tanda kewajiban di antara kewajiban yang lain.( HR. at-Thabrani)

Kedua, secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw. besabda : ”Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu”. (HR at-Thabrani)

Ketiga, Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya termasuk menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda : Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.“( HR Ahmad dan Bukhari).

Di masa Umar bin Abdul Aziz, umat Islam pernah mengalami kejayaan. Kala itu sulit mencari mustahiq (penerima) zakat. Mereka merasa sudah mampu, bahkan mengeluarkan zakat.

Kekayaan di masa itu tidak berkumpul pada orang-orang tertentu saja. Di sinilah peran zakat, infak dan shadaqah. Tak hanya untuk ‘membersihkan’ harta si kaya, tapi juga menuntaskan kemiskinan.

Islam rahmatan lil ‘alamin menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, alam semesta dan kehidupan. Islam senantiasa menjadi pedoman manusia dalam menjalani kehidupannya.

Dengan begitu, hadirlah pemimpin-pemimpin yang menjadi pengurus pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu publik. Baik sandang, pangan, dan papan. Sehingga setiap individu masyarakat terjamin pemenuhannya secara ma’ruf (menyejahterakan). Waalahu alam bi ash shawwab. (*)

 

Penulis

Rima Septiani, S.Pd
(Pegiat Literasi)

 

***

 

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

  • DPPKB Kota Makassar
error: Content is protected !!