JENEPONTO—Bupati Jeneponto, Paris Yasir, menerima penghargaan prestisius atas komitmennya dalam mengimplementasikan skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (Ecological Fiscal Transfer/EFT).
Penghargaan ini diserahkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologi (KMP-PE), melalui Direktur Pattiro, Fitria Muslih, dalam acara Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI (Konfernas VI) yang diselenggarakan di Jakarta, 4–7 Agustus 2025.
Pencapaian ini menjadi refleksi nyata atas upaya Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mendorong kebijakan fiskal yang mendukung kelestarian lingkungan dan berkeadilan ekologis.
Fitria Muslih mengungkapkan, saat ini tercatat 46 pemerintah daerah di Indonesia telah mengadopsi pendekatan pendanaan ekologis berkat dukungan advokasi masyarakat sipil.
Meskipun masih tergolong terbatas, angka ini menjadi pijakan penting dalam pencapaian target kontribusi nasional (NDC) Indonesia untuk penanganan perubahan iklim pada tahun 2030.
“Ecological Fiscal Transfer adalah alat kebijakan yang sangat strategis untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup. Perlu ada penguatan di tingkat nasional agar skema ini semakin terintegrasi dalam kebijakan publik,” jelas Fitria.
Mengusung tema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif”, Konfernas VI menghadirkan berbagai tokoh nasional dan daerah, diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ph.D., Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal Paliwang, dan Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli.
Bupati Jeneponto, Paris Yasir menyampaikan, apresiasi atas penghargaan yang diterima, sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Jeneponto untuk terus memperkuat kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
“Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga pengingat tanggung jawab bagi kami untuk terus merancang dan menjalankan kebijakan yang menjunjung prinsip keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Paris Yasir.
Konferensi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor pembangunan lainnya dalam mewujudkan tata kelola pendanaan yang adil secara sosial dan ekologis. (*)
