Advertisement - Scroll ke atas
  • Pemkot Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
Nasional

BNPB Kesulitan Nihilkan Kebakaran Hutan

309
×

BNPB Kesulitan Nihilkan Kebakaran Hutan

Sebarkan artikel ini
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Kota Makassar
  • Banner DPRD Makassar

JAKARTA – Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akui kesulitan menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga menjadi nol, atau tidak ada sama sekali, pasalnya pembakaran masih menjadi salah satu cara membuka lahan yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat.

Enam provinsi telah menetapkan status “Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan,” yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Dalam jumpa pers di kantornya, Senin (29/8), Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Kemasyarakatan BNPB, mengatakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan tahun ini, BNPB telah mengalokasikan anggaran 500 miliar rupiah.

Sutopo menambahkan kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi di kabupaten Rokan Hilir, propinsi Riau. Berdasarkan data dihimpun BNPB, total lahan terbakar di tujuh kecamatan di Rokan Hilir telah mencapai 215 hektar. Tujuh kecamatan itu adalah kecamatan Pujud seluas 40 hektar, kecamatan Rantau Bais seluas 40 hektar, kecamatan Tanah Putih seluas 25 hektar, kecamatan Teluk Benoa I dan kecamatan Teluk Benoa II yang masing-masing seluas 40 hektar, kecamatan Labuhan Tangga seluas 10 hektar, dan kecamatan Kubu seluas 10 hektar.

Berdasarkan penelusuran tim gabungan lanjut Sutopo penyebab kebakaran hutan dan lahan di tujuh kecamatan itu karena disengaja. Status lahan yang dibakar pun beragam, yakni lahan masyarakat, lahan perusahaan dikuasai masyarakat, lahan program kemiskinan, lahan kelompok tani, perkebunan warga, dan tanah ulayat.

“Faktor masih sama yaitu dibakar, kesengajaan. Kalau tahun lalu 99 persen dibakar, tahun ini tetap sama, 99 persen dibakar. Meskipun sosialisasi sudah kita tingkatkan, patroli-patroli ditegakkan, semua media menulis dampak kebakaran hutan dan lahan, tapi nyatanya masih terjadi pembakaran disengaja. Rata-rata sebagian besar adalah membuka kebun baru,” ungkap Sutopo.

Lihat Juga:  HRW Minta Pemerintah Hentikan Tes Keperawanan di Militer dan Kepolisian

Sutopo mengakui sangat sulit menihilkan adanya kebakaran hutan dan lahan karena terkait perilaku masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, sekarang ini lanjut Sutopo terjadi penurunan titik api dalam kebakaran hutan dan lahan berkat terus diambilnya tindakan tegas terhadap pelaku. Dibandingkan tahun 2015 titik api pada tahun ini juga turun hingga 61 persen.

Sutopo menjelaskan dari 1 Januari sampai 29 Agustus 2015 terdapat 32.734 titik api. Untuk periode serupa tahun ini titik api berjumlah 12.884.

“Sampai hari ini (tersisa) sebaran hot spot 138 titik berada di Indonesia. Dari 138 titik, 85 di antaranya berada di Riau. Jadi kalau kita melihat, lebih dari 60 persen berada di Riau,” tambahnya. (fw/em/voa)

error: Content is protected !!