Beranda » Opini » BPJS Defisit; Stop Mendzolimi Rakyat!
BPJS Defisit; Stop Mendzolimi Rakyat!
Ilustrasi
Opini

BPJS Defisit; Stop Mendzolimi Rakyat!

BBM naik…Listrik naik…Iuran BPJS naik…

OPINI – Oik, semuanya naik! Kenapa pak penguasa kalem-kalem sementara rakyat grasak-grusuk cari duit untuk bayar hidup, ya? Jadi ceritanya begini, di negeri Zamrud Khatulistiwa sedang dilanda kejutan beruntun akibat kebijakan sport jantung dari penguasa menjelang periode kepemimpinan baru.

Memang belum sepenuhnya resmi sih, kan, istana negara juga belum dibangun di ibu kota baru. Oke, kembali fokus!

BPJS alias Badan Penyelenggara Jaminan Sosial naik. Catat baik-baik, telah naik dengan kelipatan 100 %. Dari kelas I naik menjadi Rp 160.000, kelas II naik menjadi Rp 110.000 dan kelas III naik menjadi Rp 42.000. Luar biasa, seharusnya sih, naik jadi 300 %!

Kata pak Jusuf Kalla selaku wakil presiden RI, BPJS ini dinaikkan demi kesejahteraan rakyat plus untuk mengatasi defisit yang terus membengkak.

Tunggakan iuran BPJS sudah seperti gugusan gunung, sekitar Rp15 trilliun selama tahun 2016-2018.

Fantastis, apalagi diperkirakan akan mencapai Rp32 trilliun pada tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 trilliun pada 2020 dan Rp56 trilliun pada 2021. (Tempo/09/09/19).

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa iuran kenaikan BPJS naik berarti pemerintah berpihak kepada rakyat.

Benarkah? Kalau berpihak kepada rakyat kenapa ibu menteri mengatakan tidak perlu persetujuan DPR saat rapat Komisi IX DPR, ya? Bukankah mereka yang duduk di kursi DPR adalah perwakilan para rakyat?

Rakyat banyak loh, yang menolak sampai-sampai harus mendatangi istana negara, meriakkan keberatan mereka, meminta hak mereka yang seharusnya dijamin baik oleh negara.

Atau suara mereka terlalu kecil untuk sampai ke gendang telinga para penguasa, tapi masa iya, atau para penguasa pura-pura tuli dan buta, entahlah…

Benarkah kenaikan iuran ini mensejahterakan rakyat? Sementara masih banyak rakyat yang melarat, cari uang buat makan saja susahnya minta ampun apalagi mau bayar iuran bulanan.

Katakanlah, Rp42.000 untuk rakyat kecil dengan jumlah anggota keluarga 6 orang, mereka harus bayar sebanyak Rp252.000 sedangkan pendapatan untung-untunglah kalau dapat Rp300.000 perbulan, belum beli beras, uang jajan anak-anak, belum listrik.

Ini hanya hitung-hitungan sederhana dari si fakir ilmu. Tapi, tolong jangan katakan rakyat kecil dilarang banyak anak atau disuruh pakai pelita, penderitaan mereka makin berkuadrat.

Zaman kapitalis semuanya serba mahal, apa-apa duit, apa-apa hanya diperuntukan untuk si kaya, untuk si miskin ambil remah-remah saja atau tidak dapat apa-apa, lagipula mana ada makan siang gratis hari ini, semuanya butuh duit.

Apa pemerintah apatis merasakan getirnya penderitaan rakyat? Lantas apa jaminan bagi rakyat bila iuran dinaikkan?

Lihat saja, beberapa rumah sakit menolak pasien-pasien BPJS akibat tunggakan yang tidak dibayar, imbasnya pasien meninggal dan nyawa bukan cuma satu melayang.

Andai menolong pesakit nomor satu lalu pemberian layanan layak benar dijalankan, tidak masalah, tapi label rakyat kecil yang melekat di tubuh mereka telah memberikan tindakan yang menyalahi nilai kemanusiaan. Tak ada uang, nyawa terbuang.

Aduh, ngeri nian hidup di sistem sekarang atas nama jaminan sosial tolong-menolong dibingkis cantik padahal wajah aslinya pemaksaan.

Tolong-menolong bagi yang mampu, dibantu yang tidak mampu. Kelas I, Rp160.000 dan kelas II Rp110.000, jadi yang sehat membantu yang sakit.

Kenapa bukan anggaran pengadaan mobil mewah untuk kabinet kerja 2019-2024 dilokasikan ke BPJS, melihat siapa yang lebih membutuhkan, kan, atas nama rakyat.

Atau, jadikan sumber daya alam yang melimpah sebagai sumber pendanaan. Atau gaji pak direksi Rp 200 juta perbulan disertai bonus disalurkan ke rakyat, tidak salah, kan, namanya tolong-menolong. Lagipula ini pelayanan kesehatan rakyat bukan pelayanan bisnis.

Namun, tampaknya mengratiskan layanan kesehatan di sistem kapitalis agaknya mustahil lantaran kepentingan banyak beradu.

Pernyataan bahwa ini sebagai bentuk keberpihakan negara pada rakyat perlu dipertanyakan, bila negara benar berpihak seharusnya digratiskan, bukan dipalak dengan meminta bayaran.

Seharusnya negara mengatasi masalah ini bukan dibebankan kepada rakyat, kalau begini jadinya negara terkesan mengangkat tangan sebab rakyat harus bekerja keras guna menyelesaikan masalah yang ada.

Demikianlah yang terjadi, kalau begini kan jadi rindu dengan sistem Islam. Dalam Islam negara sebagai pelaksana syariat secara sempurna terdepan mengambil peran untuk menghilangkan penderitaan rakyat.

Penyediaan pelayanan kesehatan kepada rakyat tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi, melainkan murni pemenuhan hak-hak kemanusiaan maka rumah sakit, dokter terbaik, para medis dan obat-obatan tersedia lengkap dan gratis.

Lantas, dari mana dana didapatkan? Dari Baitul mal dan kemampuan negara dalam mengelola kekayaan dapat mencukupi hajat rakyat bahkan lebih dari penggratisan layanan kesehatan.

Tidak hanya itu, para penguasa malah berlomba menabung pahala dengan menginfakkan hartanya. Pada masa kekhilafahan Abbasiyah, seorang Wazir Isa bin Ali Al-Jarrah menginfakkan 680.000 dirham setiap bulan untuk pelayanan kesehatan.

MasyaAllah, inilah yang terjadi bila aturan Allah diterapkan. Kemuliaan dan kesejahteraan terpancar sebab iman menjadi landasan bukan asas kepentingan.

Negara memang berhak menyediakan layanan kesehatan bebas pajak alias gratis. Tolong jangan jual nama rakyat demi kesejahteraan, hargai satu suara yang telah rakyat berikan saat pemilihan umum.

Bayangkan saat-saat kampanye dan janji-janji yang dulu dilontarkan. Melangsungkan kesejahteraan terhadap rakyat adalah hakikat dari kepemimpinan.

Buat apa bermanis muka di depan musuh sementara berkecut ria di depan rakyat. Buat apa hidup mewah sementara rakyat terjajah. Si fakir ilmu ini, hanya ingin mengutip hadist Rasulullah, moga-moga bisa menjadi pengingat.

“Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim). Wallahu a’lam bish-shawabi(*)

Tentang Penulis

Khaeriyah Nasruddin adalah anggota Forum Lingkar Pena Ranting UIN Alauddin Makassar dan masih tercatat sebagai mahasiswi Universitas Islam Alauddin Makassar.