OPINI—Kejadian tempe dan tahu menjadi langka di pasaran sedang marak diberitakan di berbagai media. Dilansir dari Merdeka.com (04/01/2021), Konsumen di Pasar Induk Kramat Jati, mengeluhkan hilangnya stok tahu dan tempe di lapak pedagang dalam dua hari terakhir. Kejadian ini imbas dari mogok produksi di kalangan perajin kedelai.

Hal tersebut disebabkan karena stok kedelai yang menipis akibat naiknya harga bahan baku kedelai impor yang disuplai dari beberapa negara dengan harga yang mahal. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang ketergantungan terhadap impor pangan dari luar negeri, termasuk impor untuk kedelai.

Dilansir dari republika.co.id (02/01/2020), naiknya harga bahan baku kedelai impor, membuat para perajin tahu di Bogor hingga se-Jabodetabek melakukan libur produksi massal mulai 31 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena tidak ada perhatian pada perajin tahu dan tempe mengenai kenaikan harga kedelai.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang semester I tahun 2020 mencapai 1,27 juta ton atau sekitar Rp 7,52 triliun (kurs Rp 14.700). Data Gabungan Asosiasi Koperasi Tahu- Tempe Indonesia (Gakoptindo), selain dari Amerika Serikat, pasokan kedelai juga didatangkan dari Kanada, Brasil, dan Uruguai (Kompas.com, 23/08/2020).

Padahal, kenaikan harga bahan pangan seperti kedelai jelas akan berdampak terhadap produksi bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sangat penting untuk menjaga dan mengendalikan kebutuhan pokok tersebut untuk bisa tetap tersedia dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini bisa direalisasikan apabila pangan dapat dikendalikan oleh negara secara mandiri. Dalam artian, produksi, pengelolaan, distribusinya diatur dan difasilitasi oleh negara. Terobosan yang dapat dilakukan misalnya pengembangan produksi kedelai, pemberdayaan bagi petani, dan penyaluran modal terhadap petani.

Namun, hal tersebut nyatanya tidak dilakukan. Pasalnya, Indonesia masih ketergantungan dengan pangan impor. Pemerintah bukannya memanfaatkan situasi ini untuk menggenjot produksi kedelai, tetapi masih berharap kepada impor.

Negara kita tidak akan pernah lepas dari ketergantungan pangan dari asing karena penerapan sistem kapitalisme liberal. Negara gagal dalam mewujudkan kedaulatan pangan, dan semakin menyuburkan liberalisasi pangan. Distribusinya justru semakin tidak terkendali sebab banyaknya praktek spekulasi dan kartel oleh korporat.

Tidak jarang para korporat turut andil dalam mengendalikan impor pangan. Akhirnya pemenuhan kebutuhan pangan bergantung pada impor. Distribusinya pun sarat dikendalikan oleh mafia impor, yaitu para pemilik modal atau para kapitalis asing.
Liberalisasi pangan ini nampak pada lahan yang sebagian besar dikuasai oleh korporasi serta pembiaran oleh negara terkait alih fungsinya.

Selain itu, mahalnya harga bahan untuk produksi pangan seperti benih, pupuk, pestisida  dan sebagainya mengakibatkan tingginya biaya produksi dan nilai jual yang tidak bersaing. Sehingga usaha dalam negeri tidak akan pernah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Sistem sekularisme pun yang menjadi asasnya menjauhkan Islam dari kehidupan, sehingga lahirlah aturan yang merupakan buah dari akal yang terbatas dan hawa nafsu manusia seperti  UU Cipta Kerja yang telah disahkan, menyebabkan impor pangan pun semakin dimudahkan. Kedaulatan negara semakin tergadaikan. UU Cipta Kerja malah mempermudah impor karena tak mengindahkan lagi ketersediaan dalam negeri.

Jelaslah, sistem yang diterapkan negeri kita bukannya melahirkan aturan yang menyelesaikan permasalahan, justru merupakan akar yang menjadi sebab segala permasalahan dan penderitaan yang tengah dihadapi. Berbeda dengan sistem sekuler, sistem Islam mempunyai pengaturan yang lebih solutif dan menyeluruh.

Islam dengan serangkaian hukumnya mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Khilafah Islamiyyah akan merealisasikan politik pertanian berlandaskan pada sistem Islam sebagai berikut.

Pertama, kebijakan untuk meningkatkan produksi pertanian. Khilafah akan menerapkan kebijakan pemberian subsidi untuk keperluan sarana produksi pertanian, membangun infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi, dsb., sehingga arus distribusi lancar.

Negara akan menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan lahan mati serta kebijakan memberikan tanah pertanian yang dimiliki negara kepada siapa saja yang mampu mengolahnya.

Kedua, kebijakan di sektor industri pertanian. Negara hanya akan mendorong berkembangnya sektor riil saja, sedangkan sektor nonriil yang diharamkan seperti bank riba dan pasar modal tidak akan diizinkan untuk melakukan aktivitas.

Ketiga, Khilafah akan menjaga kestabilan harga dengan dua cara: Pertama, menghilangkan distorsi mekanisme pasar seperti penimbunan, intervensi harga, dsb. Abu Umamah al-Bahili berkata, “Rasulullah Saw. melarang penimbunan makanan.” (HR al-Hakim dan al-Baihaqi)

Jika pedagang, importir, atau siapa pun menimbun, ia dipaksa untuk mengeluarkan barang dan memasukkannya ke pasar. Jika efeknya besar, maka pelakunya juga bisa dijatuhi sanksi tambahan sesuai kebijakan Khalifah dengan mempertimbangkan dampak dari kejahatan yang dilakukannya.
Kedua, negara akan menjaga keseimbangan supply dan demand dengan membentuk lembaga pengendali.

Ketika terjadi masalah, lembaga ini akan segera menyeimbangkannya dengan mendatangkan barang baik dari daerah lain. Inilah yang dilakukan Umar Ibnu al-Khaththab ketika di Madinah terjadi musim paceklik.

Apabila pasokan dari daerah lain juga tidak mencukupi maka bisa diselesaikan dengan kebijakan impor. Impor hukumnya mubah dan masuk dalam keumuman kebolehan melakukan aktivitas jual beli. Allah SWT berfirman: “Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba (TQS Al-Baqarah: 275).

Ayat ini umum, menyangkut perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Impor bisa cepat dilakukan dan semua warga negara diperbolehkan melakukan impor dan ekspor (kecuali komoditas yang dilarang karena kemaslahatan umat dan negara). Perajin tempe secara individu atau berkelompok bisa langsung mengimpor kedelai. Dengan begitu, tidak akan terjadi kartel importir.

Demikianlah penerapan syariat Islam dalam mewujudkan kemandirian pangan. Syariat Islam apabila diterapkan secara kaffah niscaya segala permasalahan kehidupan pun dapat teratasi.

Wallâh a’lam bi ash-shawâb.

Penulis: Nurdayanti (Aktivis Muslimah)