MAKASSAR—Dansat Linmas, yang juga Koordinator Tim Tugas Satpol PP Kota Makassar, Irwan mengeluhkan keseriusan Pj. Walikota Makassar, dalam menangani Covid 19 di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Irwan saat ditemui Media Sulsel di Anjungan Pantai Losari, Minggu (14/2/2021).
Menurut Irwan, saat ini masyarakat perlu tahu kondisi Satpol PP Kota Makassar yang berjuang dan bertugas tanpa anggaran pemerintah.
“Saat banyaknya tingkat Covid-19 di kota Makassar, namun tidak adanya tunjangan petugas Tim Gugus Tugas Covid-19, ini fakta dan bukan hoax atau pencitraan pekerjaan, tapi kenyataan dalam tugas, awak media pun tahu dan lihat bagaimana kami bertugas di lapangan dalam penegakan perwali dalam penanganan covid-19,” tukas Irwan.
Lebih jauh Irwan mengatakan, bahwa sejak Satpol dan Linmas turun sidak dan penegakan protokol kesehatan, dana anggaran covid-19 buat satpol PP tidak ada. Bahkan Pengadaan masker yang biasa dibagikan, itu hasil dari patungan petugas yang ingin melihat Makassar bisa menegakkan ajakan Prokes penggunaan Masker.
“PJ Walikota Prof Rudy selama menjabat, tidak pernah ikut sidak penegakan perwali. Hanya PJ Walikota yang tidak ada, Kapolrestabes Makassar dan Kapolres Pelabuhan serta jajaran TNI (Dandim atau Kasdim) hadir dalam penegakan protokol kesehatan. Tidak usah jauh, terakhir kita sidak hari Sabtu, 6/2/2021 saja Kapolrestabes dan Kasdim ada, mana PJ Walikota Prof Rudy, tidak ada kan,” tegas Irwan
Bahkan fatalnya, lanjut Irwan, meski para anggota Satpol PP aktif menjalankan tugas, seperti mengajak masyarakat tiap hari di Anjungan Losari, namun hingga saat ini belum ada pembayaran Gaji dan tunjangan lainnya.
“Kami Satpol PP kota Makassar digenjot untuk tangani Covid-19, bahkan saat 112 personil Satpol kami terpapar covid-19, mana empati dan perhatian pemerintah Kota Makassar dalam Hal ini Prof Rudi,” ucapnya.
“Satpol PP tidak pernah diberikan anggaran untuk penanganan Covid 19, maka dari itu semua temuan yang melanggar prokes seharusnya bagi pelanggar yang berulang-ulang kita jaring semestinya diproses hukum sampai di pengadilan tapi apa daya Satpol PP tidak ada anggaran penanganannya,” sambung Irwan.
Ia merasa, bahwa selama ini Satpol PP berjuang sendiri bersama Kasat Satpol PP Kota Makassar dan Linmas Kota Makassar tanpa ada campur tangan PJ Walikota. Sementara di sisi lain ketika terjadi sesuatu Satpol yang disalahkan.
“Selama ini kami berjuang sendiri, baru saat ada aksi AUHM di Balaikota kami mau di salahkan, personil minim saat itu masih banyak yang isolasi mandiri. Yang berjoget saat aksi itu, wajar karena mereka menghibur diri, karena sejak Desember 2020 tidak digaji, baru tetap bekerja,” pungkas Irwan.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah Kasatpol PP Kota Makassar, Iman Hud membenarkan, bahwa selama 3 bulan semenjak Desember 2020 hingga Februari 2021gaji anggota Satpol PP Kota Makassar belum dibayarkan.
“Bagaimana mau maksimal kerja tugas, jika mereka tidak dibayar dan mereka ada yang rumahnya jauh dan mereka juga menjaga kesehatan, karena ada 112 anggota Satpol terpapar covid-19, termasuk saya sendiri dan itu kesembuhan kami sendiri yang bersama sama saling bantu untuk kesembuhan tim Satpol kami,” ujar Iman. (70n)
