OPINI – Mata dan telinga kita tak pernah sepi dari pemberitaan media tentang penindasan dan penjajahan yang dialami oleh kaum muslim di luar sana.

Kita tidak pernah lupa, penderitaan umat Islam sebagai kaum minoritas di China. Pihak berwenang memulai kampanye berskala besar dan sistematis untuk menghilangkan kepercayaan yang mereka anut.

Sekitar 1 juta warga Uighur ditahan di dalam kamp-kamp konsentrasi, di dalam kamp tersebut mereka didoktrin ajaran komunis dan patriotisme China, bahkan mereka dipaksa makan babi dan minum alkohol.

Selain itu, dilansir dari Business Insider (17/07/18) perempuan dilarang memakai jilbab dan cadar, meski sebagian memakai sekadar untuk alasan kenyamanan.

Bahkan jika didapati memakai pakaian tertutup maka polisi akan memotong gamis perempuan tersebut di tengah jalan. Fakta ini hanya sebagian kecil dari penderitaan umat Islam yang muncul di permukaan, masih banyak yang tidak diberitakan media massa.

Ironisnya, semua ketidakadilan ini tidak sedikitpun memicu kemarahan global. Bahkan pemimpin muslim dunia seolah menutup mata dengan apa yang dialami oleh muslim Uighur.

Fakta-fakta tentang penderitaan mereka dianggap tidak ada. Pakar kebijakan China Michael Clarke, dari Universitas Nasional Australia mengatakan bahwa kekuatan ekonomi China dan ketakutan akan mendapat balasan menjadi faktor besar dalam politik komunitas muslim.

Investasi China di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara dari 2005 hingga tahun 2018 telah berjumlah AU$144,8 miliar.

Sementara di Indonesia dan Malaysia, jumlahnya AU$121,8 miliar dibandingkan periode yang sama, menurut lembaga think tank American Enterprise Institute (tempo.com, 20/12/19).

Hal ini menunjukkan negara-negara yang mayoritas muslim telah kehilangan kedaulatannya, tidak lagi bersifat independen.

Negara tidak lagi mampu membuat keputusan dengan tegas terhadap persoalan yang ada karena mendapat tekanan dari negara luar yang merupakan penguasanya.

Posisi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN maupun anggota Dewan Keamanan pun tidak berpengaruh terhadap sikap pembelaannnya.

Selain itu, negara yang telah terjebak dalam sistem kapitalis sekuler ini telah kehilangan rasa persaudaraannya sesama muslim.

Seorang muslim itu seharusnya bagaikan satu tubuh, jika bagian tubuh lain merasakan sakit maka seluruh tubuh akan merasakannya.

Tetapi lain hal dalam sistem saat ini, suatu ikatan persaudaraan hanya terjadi jika hubungan keduanya mendatangkan manfaat.

Seperti itulah kita saat ini, di saat saudara muslim kita di Uighur mendapatkan perlakuan yang mengerikan, negara-negara mayoritas muslim hanya diam, bahkan memberikan legitimasi terhadap China.

Ketum PBNU juga mengimbau umat Islam tidak mengganggu politik China (detiknews, 06/07/15) ini diungkapkan setelah pemberian santunan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng bagi 500 anak yatim piatu dan santri NU.

Kemudian dalam laporan the Wall Street Journal (WSJ) yang ditulis Rabu (11/12), memaparkan bahwa China mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam tersebut setelah isu Uighur kembali mencuat ke publik pada 2018 lalu.

Dari sini sudah tergambar bahwa hubungan hanya dibangun atas asas manfaat. Bahkan mereka ikut-ikutan menuding muslim Uighur sebagai teroris, pemberontak bahkan radikalis.

Selain dari asas manfaat, ikatan yang terjalin dalam sistem saat ini ternyata hanya berupa ikatan nasionalis, yaitu ikatan yang hanya tumbuh di antara orang-orang yang berada pada satu wilayah yang sama.

Sehingga ketika saudara muslim kita di luar sana dibantai pemimpin dunia Islam tetap tidak bergeming. Ya, sebagian besar menganggap itu adalah urusan negara lain, selama kita di Indonesia aman-aman saja, maka tidak perlu diambil pusing.

Seperti yang dilansir dari tempo.co (24/12/18) Wakil Presiden RI saat itu, Jusuf Kalla menyatakan bahwa mereka menolak atau ingin mencegah pelanggaran HAM, namun tidak ingin campur tangan dalam urusan negara lain.

Pernyataan Wakil Presiden tersebut sejalan dengan Indonesia yang termasuk kedalam anggota ASEAN yang memiliki prinsip menolak segala bentuk intervensi atas kedaulatan suatu negara.

Prinsip ini dikenal dengan nama ‘Non-interference Principle. Hal inilah yang menyebabkan tidak berkutiknya negara-negara ASEAN terhadap beberapa isu kemanusiaan yang terjadi di wilayah kedaulatan sesama anggotanya.

Sedangkan ada negeri kecil yang jauh di Afrika Barat (Gambia) menunjukkan protes dan menggugat kekejaman Myanmar terhadap Rohingya melalui lembaga dunia, seharusnya menggugah seluruh dunia Islam untuk bersikap lebih baik sebagai manifestasi ukhuwah Islamiyah.

Sayangnya, itu tidak terjadi karena beragam alasan. Bahkan kita tidak bisa berharap perlindungan dan pembelaan dari negeri muslim terbesar seperti Indonesia untuk menyelamatkan saudara muslim Rohingya.

Fakta diamnya dunia Islam terhadap kekejaman China terhadap muslim Uighur, juga derita muslim Rohingya dan Palestina menegaskan bahwa saat tiada khilafah umat Islam tak punya pelindung.

Umat harus menyadari, penindasan terhadap sudara-saudara kita di Uighur, Rohingya, Palestina, Kashmir dan di wilayah-wilayah lain tidak dapat dihentikan jika kita masih tetap berkubang di dalam sistem kapitalis sekuler saat ini.

Sangat jauh berbeda dengan sebuah sistem yang pernah diterapkan di dunia selama kurang lebih 13 abad dan mendatangkan keamanan bagi seluruh umat, saat itu umat muslim memiliki perisainya yaitu Khilafah yang di dalamnya diatur dengan sistem Islam.

Di dalam sistem Islam negara bersifat independen, tidak ada tekanan dari negara lain, setiap keputusan dibuat berdasarkan hukum yang telah Allah tetapkan.

Selain itu, ikatan yang mengikat kita bukanlah ikatan maslahat ataupun ikatan nasionalis tetapi yang mengikat kita adalah ikatan akidah, sehingga dimanapun saudara muslim kita berada maka kita berhak untuk membelanya dan menolongnya ketika mereka terdzolimi.

Bukan hanya kaum muslim tetapi juga memberikan perlindungan kepada non-muslim. Bahkan diakui oleh Will Durant, dalam The Story of Civilization, vol XIII, ia menulis para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka.

Negara dalam naungan Khilafah pada saat itu memberikan bantuan kepada kaumnya tanpa memperhatikan mereka ada di negara mana.

Selama yang dilakukan oleh negara tersebut mendzolimi kaum muslim maka negara-negara Islam akan memberikan sikap tegas, walaupun diantara kedua negara terikat perjanjian, karena asas negara dalam berbuat bukan pada ada tidaknya manfaat yang diperoleh, tetapi pada kewajiban melindungi umatnya, di dalam sistem Islam tidak akan membiarkan satu nyawapun melayang dengan sia-sia.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Lebih baik hancurnya Ka’bah daripada matinya seorang muslim”.

Dan ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya” (QS. An-Nisa:93).

Kepemimpinan Islam juga akan menjaga kehormatan seorang muslimah sebagaimana kisah heroik pada masa kekhalifahan Al-Mu’tasim Billah, khalifah kedelapan dinasti Abbasiyah dalam membela kehormatan muslimah dan kehormatan Islam.

Pada saat itu ada seorang muslimah dengan pakaian rapi dan menutup seluruh auratnya sedang berbelanja. Namun orang Romawi mengaitkan pakaian wanita tersebut kepada sesuatu, sehingga pada saat wanita itu bergerak, tersingkaplah auratnya.

Kemudian wanita tersebut berteriak dan memangil, Wahai Muhammad, wahai Mu’tashin!, setelah khalifah Al-Mu’tasim mendengar kabar tersebut.

Beliau langsung memerintahkan panglima perang untuk mengumpulkan pasukan untuk memenuhi panggilan wanita itu.

Beribu-ribu pasukan diturunkan, banyak sekali sehingga apabila saat pasukan itu berbaris, maka pasukan terdepan sudah sampai di kota Ammuriyah, sedangkan pasukan yang ada di belakang masih di perbatasan kota Baghdad.

Sebegitu seriusnya khalifah Al-Mu’tasim dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala negara yang harus melindugi rakyatnya.

Selain itu, pada era kepemimpinan Sultan al-Hajib al-Manshur dari Daulah Amiriyah di Andalusia. Kala itu Daulah Amiriyah menerima misi di gerbang masuk Kerajaan Navarre demi menyelamatkan tiga Muslimah yang ditawan di sana, Sultan Hajib langsung mengirim pasukan besar demi menyelamatkan tiga wanita Muslim tersebut.

Dan masih banyak lagi kisah-kisah heroik yang tercatat oleh tinta emas dalam pemerintahan Islam guna mensejahterakan rakyatnya, karena kepemimpinan dalam Islam merupakan tangung jawab yang akan dimintai pertangung jawaban, dan seorang pemimpin merupakan perisai dan pelindung bagi rakyatnya “Seorang imam (khalifah) memelihara dan mengatur urusannya terhadap rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka dari itu, satu-satunya solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang hadir saat ini dan menyelamatkan penderitaan kaum muslim di seluruh dunia, baik itu di Uighur, Rohingya, Palestina maupun Kashmir hanyalah dengan menerapkan sistem Islam dalam seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia.

Karena hanya sistem Islam yang mampu dan terbukti melindungi dan menjaga nyawa kaum muslimin, serta menjaga harta, dan kehormatan mereka.

Bukan hanya menjaga nyawa dan kehormatan kaum muslimin, namun nyawa dan kehormatan non muslim pun terjaga.

Namun penerapan sistem Islam tidak akan pernah terwujud kecuali dengan adanya penegakkan daulah Islamiyah, yang akan menjadi perisai bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. (*)

Penulis: Irnawati (Mahasiswi, Makassar)