Dibalik 'Topeng' Investasi
Opini Dibalik 'Topeng' Investasi.

OPINI – Upaya massif yang dilakukan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk menarik minat investor asing agar mau berinvestasi di Indonesia bukan lagi merupakan hal yang baru.

Baru-baru ini Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mempromosikan potensi daerahnya pada rangkaian KTT G20 di International Exhibition Center, Osaka, 28-29 Juni 2019 seperti yang ditulis dalam akun instagramnya.

KTT G20 Osaka 2019 adalah forum internasional untuk pemerintah dan gubernur bank sentral dari 19 negara anggotanya, termasuk Indonesia.

Dalam pertemuan yang dihadiri para investor ini, Nurdin Abdullah menyampaikan berbagai hal yang dapat dikerjasamakan seperti pengairan Mamminasata, kawasan Industri Maros, komoditas pertanian (kopi, coklat/kakao, cabe).

Juga peternakan khususnya sapi, perikanan (udang), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar.

Bukan hanya itu, mantan Bupati Bantaeng dua periode itu juga menekankan keinginan untuk memperkuat kerja sama dengan pihak Jepang.

Nurdin menjelaskan, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sulsel ada pada posisi tertinggi kedua di Indonesia, mencapai 7,07 persen.

Bahkan, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan konsisten berada diatas 7 persen.

Selain itu, Nurdin juga pamer bahwa suplai listrik di Sulawesi Selatan sangat memadai. Sulsel telah memiliki pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

Di Jeneponto dengan 20 turbin kincir angin menghasilkan 72 MW dan di Sidrap dengan 30 turbin menghasilkan 75 MW.

Tidak bisa dipungkiri memang Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya yang melimpah. Baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia yang memadai.

Di tambah dengan besarnya jumlah usia produktif pada tahun 2045 yang akan menjamin tenaga kerja untuk industrialisasi. Bagi sebagian kalangan menganggap bahwa investasi merupakan penunjang perkembangan ekonomi di Indonesia .

Sayangnya, penarikan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia tidak semanis apa yang diharapkan.

Karena tak mungkin investor mau menanamkan investasinya bila tak ada maksud dan tujuan tertentu. Tidak lain dan tidak bukan untuk meraih keuntungan dengan segala bentuk-bentuk perjanjian.

Nah, apa yang akan terjadi ketika pintu investasi ini dibuka lebar? Bukannya untuk mensejahtrakan rakyat malah akan menyengsarakan rakyat khususnya rakyat kalangan menengah kebawah.

Salah satu contohnya yaitu, dampak penerimaan impor tenaga kerja asing dari cina yang memasuki lapangan pekerjaan dan mendominasi beberapa perusahaan yang ada di Indonesia.

Mengakibatkan sempitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran yang terjadi dan yang paling celaka yaitu seperti yang sama kita ketahui.

Salah satu perusahaan asing yang menguasai sumberdaya alam yang di miliki negara ini yaitu, PT. FREPORT yang mengelola pertambangan emas sampai sekarang ini, karena masih terikat dengan perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat.

Oleh karena itu, menarik minat investor asing tak lebih dari sekedar upaya mengantarkan Sulawesi Selatan masuk lebih dalam kedalam cengkraman kelam penjajahan asing.

Inilah fakta miris yang terjadi terus menerus dalam Negara yang menganut paham kapitalisme. Sebuah paham yang hanya melahirkan sistem ekonomi liberal dan kapitalis.

Dalam penerapan sistem ini, peran Negara berkurang sebab hanya berperan sebagai regulator semata.

Sehingga, jalan bagi investor asing dibuka lebar-lebar. Akibatnya, Negara akan menjadi semakin bergantung pada pihak asing, hutang semakin membengkak, hingga akhirnya negara akan menjadi tidak berdaulat.

Dalam sistem kapitalisme, kekayaan yang seharusnya menjadi milik masyarakat umum boleh saja di miliki baik oleh perseorangan maupun pihak asing.

Pengelolaan kekayaan Menurut islam, Islam tak hanya sebagai agama ritual semata. Tapi lebih dari itu, islam sebagai sebuah ideology juga secara sempurna mengatur masalah perekonomian.

Tak seperti prinsip yang dianut dalam sistem kapitalisme, islam memandang bahwa kepemilikan terbagi menjadi tiga bagian yaitu, kepemilikan Negara, kepemilikan umum dan kepemilikan individu.

Dalam hal kepemilikan umum yang sejatinya pemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat. Maka tak boleh diserahkan untuk dikelola oleh individu maupun pihak asing.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api.” (HR Ibnu Majah).

Berkaitan dengan kepemilikan individu maka sama halnya yang telah diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal:

”Bahwa dia pernah menghadap Rasulullah saw, dan meminta tambang garam. Lalu beliau memberikan tambang itu kepada dia. Ketika ia hendak pergi, seseorang dari majelis berkata, “Tahukah Anda apa yang Anda berikan? Tidak lain Anda memberikan kepada dia sesuatu laksana air yang terus mengalir.” Ia (Perawi) berkata, “Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Selain itu, islam memandang, bahwa Negara haruslah berdiri sebagai institusi yang berdaulat. Oleh karena itu, tidak mudah bagi investor asing untuk berinvestasi.

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya, Nizhamul Iqtishadiy Fil Islam, menjelaskan bahwa setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para investor diantaranya:

  1. Investor asing tidak diperbolehkan melakukan investasi dalam bidang yang strategis atau sangat vital. Investasi asing tidak boleh dalam bidang yang membahayakan.
  2. Investor hanya diperbolehkan dalam bidang yang halal.
  3. Investasi asing tidak diperbolehkan pada kepemili kan umum (harta rakyat).
  4. Investasi asing tidak boleh dalam hal yang membahayakan akhlak orang Islam.
  5. Investor diperbolehkan bergerak di sektor riil, tidak boleh di sektor yang nonriil.
  6. Investor yang akan berinvestasi, bukanlah investor yang terkategori muharriban fi’lan (Negara yang secara nyata memerangi islam dan muslim)

Dengan uraian poin di atas, maka menunjukkan secara gamblang akan sempitnya bahkan mustahilnya peluang bagi para pihak asing untuk menjerat negeri kaum muslim dalam penjahan mereka.

Mereka takkan dibiarkan untuk menguasai kepemilikan umum dan kepemiikan Negara.

Maka dari itu, sebenarnya tak ada jalan lain untuk menjadikan Indonesia berdaulat dan rakyatnya sejahtera, selain dalam menerapkan islam secara utuh. Dan menyadari kebusukan penerapan sistem kapitaslime lalu mencampakkannya.

Untuk itu, umat sejatinya membutuhkan sebuah institusi yang akan menerapkan islam secara utuh, yakni daulah Khilafah. (*)