OPINI – Lagi dan lagi, cengkeraman kapitalisme semakin menampakkan dirinya, bukan sebagai kemaslahatan rakyat melainkan sebagai induk masalah global yang juga bersembunyi di balik tubuh negeri.

Sebagai penutup tahun 2019, Indonesia kembali manambah daftar skandalnya dengan kasus kerugian negara terbesar ke 2 setelah kasus BLBI di rezim sebelumnya, yaitu Jiwasraya sebagai salah satu bagian dari BUMN asuransi jiwa yang mengalami gagal bayar sebagai 13 T.

Seluruh pihak penegak hukum mulai dari Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus ‘keroyokan’ mengungkap kasus ini yang diungkapkan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi dalam diskusi di Jakarta, Minggu 29 Desember 2019.

Bahkan menurutnya, juga butuh panitia khusus untuk menghindari adanya dugaan yang tidak baik, karena sikap saling menyalahkan.

Masih menjadi polemik latar belakang bangkrutnya Jiwasraya. Salah satunya yang diungkap oleh Said Didu mantan sekertaris BUMN yakni ada tiga poin sebagaimana dikutip dari laman cnbcindonesia.com.

Pertama, kata Said, Jiwasraya membuat produk yang tidak pruden atau tidak menggunakan prinsip kehati-hatian.

Kedua, lanjut Said, terkait kesalahan investasi. “Ini juga OJK bertanggungjawab dan Kementerian Keuangan karena investasi ke tempat yang dilarang untuk premi asuransi. Seperti saham, jangan beli abal-abal. Kan beli Properti juga begitu,” jelas Said.

Ketiga, terjadi perampokan yakni defisit puluhan triliun di tahun berikutnya, berarti ada penyedotan dana terjadi yang diduga kuat bukan disebabkan oleh investasi saja.

Lain halnya yang diungkapkan oleh Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko. Jiwasraya berusaha menutupi defisit dengan melakukan investasi pada perusahaan yang melakukan skema yang ternyata menggunakan skema ponzi yakni skema yang berujung merugikan investornya (cnbcndonesia.com, 29/12/2019).

Hal ini berangkat dari dua bisnis, Jiwasraya yang menjanjikan fixed return kepada nasabah dengan rate sampai dengan 14% dan memberikan garansi jangka panjang untuk nasabahnya.

Selanjutnya yang semakin membuat perusahaan asuransi ini makin merana adalah dikeluarkannya produk JS Saving Plan dengan memberikan garansi imbal hasil yang lebih tinggi pada pelanggan, namun tidak terealisasi dengan baik.

Tidak ada asap tanpa api, tentunya kasus Jiwasraya yang terjadi tidak mungkin tidak diawali tanpa suatu sebab.

Awal kisah sejak tahun 2004 kebobrokan mulai tercium oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah sebelumnya OJK sempat hemat bicara (Portal Islam, 30/12/2019).

Masalah ini dibiarkan hingga berlarut-larut lalu kemudian saling keroyok melaporkan kasus ini.

Jiwasraya mengambil keputusan yang fatal sejak melakukan investasi pada sebagian besar aset berisiko tinggi untuk mengejar keuntungan yang tinggi yang pada umumnya dana investasi ditaruh pada saham berkinerja buruk dan pada reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk (Okezone, 06/01/2020).

Alhasil kerugian yang malah didapatkan Jiwasraya. Berdasarkan perkiraan Kejaksaan Agung Jiwasraya berpotensi merugikan negara sebesar Rp13,7 triliun perhitungan hingga Agustus 2019 yang dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan pada 89 saksi.

Belum lagi, pada tahun 2014 Jiwasraya diketahui menjadi sponsor klub sepakbola asal Inggris, Manchester City FC.

Jiwasraya resmi menjadi Manchester City Official Insurance Partner di Indonesia. Biaya sponsorship Jiwasraya ke Manchester City mencapai Rp13,5 miliar di saat kondisi ekonomi Jiwasraya mulai memburuk.

Skandal jiwasraya bukanlah menjadi kali pertama, melainkan penguat atau bukti bagaimana Indonesia digenggam kuat oleh ideologi Kapitalisme.

Bukan ideologi Pancasila yang selama ini digaung-gaungkan oleh rezim dengan ala nafsunya sendiri. Pengaruhnya hingga ke sistem tatanan pengelolaan BUMN dengan model korporasi yakni badan hukum yang dapat berupa perdata dan pidana yang sah.

Berbagai keterlibatan kekuasaan untuk memanfaatkan bagi kepentingan orang yang menjabat, tidak lepas dari riba, perputaran uang berupa bunga, dan investasi yang berujung pada kebobrokan.

Anehnya jalan keluar yang dipilih adalah dengan meminta talangan dana kepada negara secara legal, padahal ini adalah skandal perampokan terstruktur dan legal dan hanya dinikmati oleh para kapitalis.

Hampir tiap hari kita dipertontonkan kerusakan demi kerusakan yang terstruktur dan tidak pernah mendapatkan solusi solutif.

Kesadaran masyarakat tampak telah merekah hingga ke jajaran remaja sekalipun. Namun mengapa sampai hari ini tidak melakukan pergerakan yang nyata untuk melakukan perubahan? Di sinilah masyarakat terlena dengan upaya melihat masalah yang terjadi.

Sudah semestinya kesadaran rakyat akan kerusakan yang menghujani negeri ini mengarahkan kepada solusi yang tidak parsial.

Solusi yang memberikan pencegahan awal dan tidak berputar dengan kasus yang serupa, namun solusi yang hakiki.

Permasalahan yang menimpa Indonesia bukan hanya terletak pada para pemangku jabatannya yang sangat korup, melainkan diterapkannya sistem adopsi Barat yang berasal dari ide buatan manusia.

Tentu saja kesejahteraan hidup tidak akan tercapai jika sumber pengatur hidupnya adalah buatan manusia yang memiliki keterbatasan berfikir dan sama-sama memiliki fitrah.

Belum lagi kapitalisme yang asasnya adalah manfaat yang sepanjang sejarahnya tidak melahirkan kesejahteraan melainkan kesengsaraan. Sebab sistem yang berpihak kepada korporasi bukan kepada kemaslahatan rakyat.

Beda halnya negara dalam pandangan Islam diposisikan sebagai pelayan bagi rakyat yaitu mengelola apa yang dimiliki negara untuk kepentingan bersama bukan diberikan kepada individu atau swasta.

Kemudian penghasilan negara akan disalurkan untuk pendidikan, kesehatan, bahkan jaminan kehidupan dihari tua atau keluarga yang tidak mempunyai tulang punggung.

Tidak hanya kesejahteraan hidup yang akan dicapai namun pencegahan terhadap tindak kriminal yang kebanyakan lahir dari ketidakadilan dan ketidaksejahtraan hidup yang diberikan kepada negara.

Bagaimana mungkin sistem yang berasas manfaat dapat menjanjikan kesejahteraan rakyat? Melainkan akan membunuh dirinya sendiri.

Sudah banyak bukti kerusakan yang dilahirkan sistem kapitalis-sekularisme, tinggal kesadaran masyarakatlah akan solusi yang hakiki yaitu dengan mencampakkan sistem yang sekarang menggrogoti negara ini dan negara lainnya secara global.

Apapun yang lahir dari sistem ini hanya akan berujung kepada manfaat semata bukan kemaslahatan rakyat.

Penulis : Masita Husen (Mahasiwa, Makassar)
Email : masita.husen@gmail.com