MAKASSAR—Guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui dukungan dan partisipasi masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel merancang Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur batasan bantuan.
Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Jufri mengatakan, rancangan pergub ini untuk memperjelas aturan yang terkait sumbangan dari masyarakat.
“Karena banyak masyarakat atau orang tua murid yang mau membantu atau menyumbang, tapi Kepala Sekolah terkadang takut dituduh melakukan pemungutan liar (Pungli),” ungkapnya saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan Sulsel Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar, Rabu (6/1/2021).
Ia menyebutkan bersama Dewan Pendidikan akan merumuskan seperti apa batasan apa bila ada orang tua murid yang ingin menyumbang.
“Dewan pendidikan merumuskan itu,seperti apa batasannya. Apalagi sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri (permen), tinggal turunannya dan kalau ini jalan maka pendidikan kita akan semakin maju,” sebutnya.
Muhammad Jufri juga mendorong pergub ini mengatur keterlibatan dunia usaha dalam menghadirkan sekolah vokasi.
“Kita sudah berkomunikasi dengan Apindo provinsi sulsel dan siap mendukung pengusaha dalam pengembangan sekolah vokasi,” pungkasnya. (*)
