MAKASSAR – Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulsel, Iqbal Suhaeb menegaskan akan mempertahankan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori tertinggi yaitu, Mentor tahun ini sehingga memerlukan dukungan dan kerja keras semua pihak terkait.
Hal itu diungkapkan saat menghadiri kegiatan Pendampingan dan Mentoring Pemenuhan Komponen Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Tim Pokja dan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, Senin (24/8).
Iqbal Suhaeb mengatakan, Provinsi Sulawesi Selatan adalah satu-satunya diluar Pulau Jawa yang meraih APE kategori tertinggi yaitu Mentor pada tahun lalu.
“Diluar jawa, provinsi sulsel adalah peraih APE kategori tertinggi sehingga menjadi tujuan pembelajaran dan studi banding terkait keberhasilan pembangunan PUG dan PPPA dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Ia menyebutkan Sulsel pada tahun 2020 menargetkan dapat mempertahankan penghargaan APE kategori tertinggi yaitu Mentor.
“Kita optimis dapat mempertahankan penghargaan APE kategori tertinggi yaitu Mentor. Ini semua bisa tercapai apabila seluruh komponen indikator dapat dipenuhi oleh seluruh OPD/Unit kerja dan stakeholder terkait dengan dukungan penuh dari OPD, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Media yang tergabung dalam kelembagaan Pokja PUG dan Tim Focal Point PUG Provinsi Sulawesi Selatan,” sebutnya.
Saat ini, kata Iqbal, provinsi sulsel masih perlu membenahi kekompakan OPD Penggerak PPRG agar selalu solid dan saling berkoordinasi dalam proses perencanaan penganggaran responsif gender secara komprehensif dalam segala lini dan tingkatan.
“Kekompakan OPD Penggerak PPRG agar selalu solid dan saling berkoordinasi dalam proses perencanaan,penganggaran responsif gender secara komprehensif harus terus ditingkatkan. Termasuk kebijakan teknis di berbagai sektor yang belum responsif gender. Sumber daya manusia yang belum optimal melaksanakan PUG. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender. Kurangnya sarana pelayanan yang responsif gender, dan lainnya,” urainya.
Mantan Penjabat Walikota Makassar menjelaskan terkait PUG, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016.
“Pemprov sulsel telah mengeluatkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang PUG Dalam Pembangunan Daerah yang diikuti dengan teknis pelaksanaan melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda PUG dan telah diturunkan dalam berbagai kebijakan teknis berupa Surat Edaran Gubernur,” paparnya.
Iqbal menambahkan, momentum perubahan dokumen RPJMD periode 2019–2023 yang saat ini sedang berlangsung menjadi waktu yang sangat berharga bagi OPD Pemprov Sulsel untuk melihat isu strategis gender dan anak agar dimasukkan dalam pengambilan kebijakan.
“Seluruh OPD Pemprov Sulsel agar melihat kembali isu-isu strategis gender dan anak untuk dimasukkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam RPJMD sehingga nantinya benar-benar termuat sebagai kegiatan responsif gender dan diharapkan persoalan-persoalan yang mengemuka lima tahun sebelumnya dapat diselesaikan,” tambahnya. (*)
