OPINIGurulah pelita penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara…….Inilah penggalan lagu yang menggambarkan sosok guru. Sesungguhnya kedudukan seorang guru sangatlah mulia. Ia adalah pendidik, dan pengajar yang senantiasa mengajarkan kebaikan.

Allah SWT berfirman: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (TQS. Al-Mujadalah :11).

Artinya kedudukan seorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan sangatlah mulia, apalagi seorang guru yang mengajarkan ilmu akhirat. Guru adalah garda terdepan yang senantiasa berjuang mendidik para generasi bangsa

Perjuangan itu pun tampaknya tidak di sambut baik malah dibalas dengan kekecewaan. Ini terlihat dari kebijakan pemerintah akan nasib guru. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang semestinya memberi harapan baru bagi guru honorer, masih menyisakan pilu. Ribuan guru honorer kini mengaku keberatan dengan beban soal dan tingginya passing grade yang ditetapkan. Seleksi PPPK yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi guru honorer ternyata tidak berjalan semudah itu.

Terutama, bagi guru honorer senior yang sudah puluhan tahun mengabdi. Dengan kompetensi pas-pasan, mereka dihadapkan dengan persaingan yang tidak seimbang. Para guru honorer senior harus bersaing dengan guru yang fresh graduate atau memiliki kompetensi lebih. Seleksi PPPK dianggap tidak afirmatif. Hingga beredar surat terbuka untuk Mendikbudristek agar meringankan dan memberi kemudahan bagi guru honorer.

Terbukti dari data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), secara keseluruhan saat ini terdapat 3.357.935 guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara jumlah siswa mencapai 52.539.935 siswa. Dengan demikian rasio rata-rata perbandingan guru dan siswa adalah 1:16. Angka tersebut merupakan angka yang sangat ideal dalam pemenuhan layanan belajar.

Namun, ketika ditinjau dari sisi status kepegawaiannya, baru 1,607,480 (47,8%) guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 62,2% sisanya merupakan guru honorer yang terdiri dari 458.463 Guru Tetap Yayasan (GTY), 14.833 Guru Tidak Tetap (GTT) provinsi, 190.105 GTT kabupaten/kota, 3.829 guru bantu pusat, 728.461 guru honor sekolah, dan 354.764 guru dari kategori lainnya (data.kemdikbud.go.id, 25/11/2020).

Bertambahnya lulusan guru tiap tahun, di sisi lain banyak jumlah guru ASN yang pensiun.  Sementara pemerintah tak mampu mengangkat guru ASN sesuai kebutuhan, kekurangan guru ditutup dengan keberadaan guru honorer. Sayangnya, gaji yang amat minim selalu menjadi problem tak terurai.

Pemerintah mengambil langkah strategis yaitu seleksi PPPK untuk memberi kesejahteraan bagi guru honorer. Namun, tidak semua diterima sebagai pegawai. Mereka harus melalui tahapan seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pemerintah mengaku telah memberi banyak kemudahan bagi guru honorer dalam seleksi PPPK. Seperti kelonggaran batas usia maksimal satu tahun sebelum pensiun, seleksi tiga kali kesempatan hingga menyediakan materi persiapan seleksi.

Namun, faktanya tidak mudah, di lapangan banyak guru menangis dan kecewa karena terbebani dengan soal dan tingginya passing grade yang ditetapkan. Mereka ingin sejahtera dengan ikut seleksi, apa daya tak kuasa karena senjanya usia dan kompetensi yang tak seberapa.

Pelaksanaan seleksi PPPK pun menuai kritik, dan dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi guru honorer tanpa mempertimbangkan masa pengabdian. Bandingkan seberapa besar gaji guru honorer dengan pejabat-pejabat negeri ini yang begitu jauh. Padahal, tugas guru itu berat. Di tangan merekalah masa depan generasi.

Tapi sebaliknya inilah pelayanan dan pemberian negara bagi mereka, ibarat air susu dibalas air tuba. Pemerintah seolah hitung-hitungan untuk gaji guru dan berat hati memberi kesejahteraan dan jaminan.

Padahal penggunaan anggaran negara harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Misalnya pemerintah harus memikirkan secara matang tentang regulasi yang menjamin jabatan Wamen mendapat kompensasi ratusan juta saat masyarakat tengah mengalami kesulitan, belum lagi gaji anggota DPR yang selangit tapi ada diantara mereka yang kinerjanya seuprit hingga membuat rakyat menjerit.

Saatnya kita mencontoh Islam dalam memberikan tempat mulia dan istimewa bagi seorang guru. Disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda, “Barang siapa memuliakan orang berilmu (guru), maka sungguh ia telah memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka tempatnya di surga.”

Negara menjamin dengan menetapkan gaji yang layak bagi guru. Hal ini bisa kita telusuri dari fakta sejarah peradaban Islam memimpin dunia selama 13 abad. Guru adalah aparatur negara . Tidak ada pembedaan antara guru PNS atau honorer. Semua guru dimuliakan dalam Islam.

Di masa Shalahuddin al-Ayyubi, Syekh Najmuddin al-Khabusyani misalnya, yang menjadi guru di Madrasah al-Shalāhiyyah, setiap bulannya digaji 40 dinar dan 10 dinar untuk mengawasi wakaf madrasah (jika 1 dinar= 4,25 gram emas; 40 dinar = 170 gram emas; bila 1 gram emas harganya Rp800ribu, gaji guru pada saat itu tiap bulannya sebesar Rp136 juta).

Dengan gaji yang begitu tinggi, para guru tidak perlu repot mencari pendapatan tambahan seperti yang dialami guru honorer hari ini. Dan bisa fokus melakukan tugasnya sebagai pendidik.

Beragam suku ras, miskin atau kaya, muslim atau non-muslim berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sarana prasarana yang memadai dan mumpuni, lembaga-lembaga dan fasilitas riset, perpustakaan, asrama dan pendukung lainnya akan dipenuhi oleh negara. Tentu ditunjang juga dengan perekonomian yang memadai.

Salah satu caranya seperti kepemilikan umum berupa sumber daya alam yang jumlahnya banyak yang tak boleh dimiliki swasta tetapi wajib dikelola dan dimanfaatkan negara secara mandiri. Sehingga hasilnya bisa membiayai kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan. Inilah salah satu upaya negara dalam menyejahterakan guru. Wallahu a’lam. (*)

Penulis: Balqis Rachmat, S.Pd (Pendidik dan Aktivis Muslimah)

 

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.