MAKASSAR — Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulsel mengumpulkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.
Kominfo SP menggelar focuss group discussion (FGD) untuk membahas seputar peran dan kapasitas PPID dalam melayani masyarakat yang meminta informasi kepada pemerintah.
Kepala Dinas Kominfo SP, Andi Hasdullah mengatakan hingga saat ini, peran PPID pembantu belum maksimal. Dia menilai, masih ada OPD yang memiliki paradigma berpikir yang mengacu pada pola lama, yang masih tertutup memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Saya melihat masih ada OPD yang paradigmanya masih paradigma lama. Masih tertutup. Enggan memberi informasi secara terbuka kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dia menekankan, di era sekarang, keterbukaan informasi sudah menjadi tuntutan. Apalagi, sudah ada aturan yang melatarinya. Mulai dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 serta menindaklanjuti. Kemudian ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 115 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Prov Sulsel.
“Jadi keterbukaan informasi itu suatu keharusan sekarang. Kalau tidak, berarti kita melawan Undang-undang. Seluruh OPD seharusnya sudah menerapkan paradigma keterbukaan,” jelas dia.
Kepada seluruh PPID pembantu lingkup Pemprov Sulsel, dia menjelaskan dua kriteria informasi yang ada di pemerintahan. Yakni informasi terbuka yang bisa dipublish atau diberikan kepada masyarakat, namun ada juga informasi yang tertutup atau dikecualikan berupa dokumen rahasia negara.
“Pemerintahan sekarang harus open goverment, good goverment,” kata Andi Hasdullah.
Dia berharap ke depan, PPID Pembantu yang ada lebih proaktif melayani masyarakat yang meminta informasi.
Pada kesempatan itu, Andi Hasdullah juga memaparkan struktur PPID lingkup Sulsel. Dirinya sebagai Kepala Dinas Kominfo secara ex officio menjadi Pejabat PPID Utama. Sementara sekretaris OPD sebagai pejabat PPID pembantu.
Sementara itu, Kepala Bidang Informatika Dinas Kominfo SP, Badaruddin mengatakan kegiatan FGD tersebut digelar dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik sesuai amanah dan SK Gubernur Sulsel Nomor 1481/VI/Tahun 2017 dan Nomor 1482/VI/Tahun 2017, tentang PPID Utama dan PPID Pembantu lingkup Pemprov Sulsel.
“Diskominfo menggelar FGD dengan PPID Pembantu setiap OPD. Undang dua orang sekretaris dan kabag umum serta staf admin sebagai penginput data PPID,” pungkas Badaruddin. (*)
