OPINI – Dalam artikel yang berjudul ‘Hukum dan Keadilan Masyarakat’ ini, apa yang dituliskan mengangkat tentang permasalahan keadilan dalam hukum di Indonesia. Dalam penerapannya, hukum di negara ini sering sekali berjalan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itu sendiri.

Dalam artikel ini, dijelaskan dengan pemberian contoh permasalahan penegakan hukum mulai dari; Kholil dan Basri dalam kasus pencurian semangka, Nenek Minah yang mecuri cokelat, hingga Nenek Asyani dengan kasus pencurian 7 batang kayu. Artikel ini lantas mengerucutkan permasalahan yang dialami oleh nenek Asyani.

Nenek Asyani. (Courtesy)

Nenek Asyani didakwa sebagai tersangka atas hilangnya 7 batang kayu jati di Situbondo, Jawa Timur. Beliau terjerat hukum atas kasus pencurian tersebut dan terjerat pasal 12 huruf c dan d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kasus ini mampu menjadi perhatian masyarakat luas lantaran dalam proses dan penegakan hukum, dinilai terlalu berlebihan. Hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan, dalam kasus ini justru melahirkan ketidak adilan yang merugikan pihak kecil.

Seringkali, hukum di negeri ini terlalu tajam untuk kaum bawah, dan tumpul untuk kaum yang berkuasa. Dalam penanganan kasus Nenek Asyani ini, para pelaku hukum dan penegak seolah tidak memiliki kepekaan sosial.

Karena dalam kasus ini, penyelesaian sebenarnya bisa dilakukakan pada tahap pertama. Kepolisian selaku pengayom masyrakat, seharusnya mampu menjadi mediator dalam menemukan penyelesaian dengan jalur kekeluargaan.

Namun, meskipun dalam kenytaannya Nenek Asyanti sudah meminta maaf dan bahkan hingga menyembah penegak keadilan, hukum yang diterimanya begitu berat.

Nenek Asyanti akhirnya dikenai hukuman 1 tahun penjara, dengan ganti rugi sebesar Rp500.000.000 untuk 7 batang kayu jati, yang bahakan dia tidak merasa mencuri.

Artikel ini juga menyinggung tentang hukum positif yang ada di negara ini. Dengan dasar berbagai permasalahan penegekan hukum seperti yang dicontohkan di atas, hukum positif lebih terlihat sebagai penindas daripada pendidik atau pembimbing.

Akar dari permasalahan ini adalah bentuk hukum yang dipegang negara ini seloah tidak melihat sisi lain dalam praktiknya. Padahal, dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan hukum, perlu adanya pendekatan dan menilik latar belakang masyarakat.

Kasus hukum tidak melulu menghasilkan hukuman sebagai hasil mutlak dalam penyelesaiannya. Restorative Justice, menjadi solusi untuk berbagai polemik dalam penyelasian hukum.

Dimana dalam peradilan seharusnya menimbulkan perbaikan, bukan mencari pemenang. Restorasi sendiri meliputi pemulihan hubungan antara pihak pelaku dengan korban.

Keterbukaan menjadi kunci penting dalam proses berlangsungnya peradilan. Korban dapat menyampaikan apa saja yang menjadi kerugian, dan pelaku pun diberikan kesempatan untuk menebusnya dengan cara yang masuk akal.

Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum timbul karena adanya celah di dalam penerapan Hukum Positif. Sosiologi hukum sendiri, mengkonsepsikan hukum sebagai suatu gejala yang empiris dan dapat diamati dalam kehidupan masyarakat.

Sosiologi hukum menjadi penting karena dalam proses penegakan hukum, tidak serta merta hanya melihat siapa dan apa pasal-pasal yang menjerat untuk menjatuhkan pelaku ke dalam sanksi.

Namun lebih jauh, sosiologi hukum membawa sudut pandang baru untuk menilai sebuah permasalahan dengan melihat latar belakang kehidupan dan kebudayaan, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup sosiologi hukum dalam artikel ini, meliputi aspek-aspek yang tidak mampu dilihat dan dijangkau oleh sistem hukum positif.

Dimana aspek-aspek ini seringkali diabaikan oleh para penegak dan pelaku hukum dalam penyelasaian masalah.

Hukum di Indonesia saat ini, seolah memiliki sisi tajam bagi para kaum marjinal dan masyrakakat yang buta akan hukum, namun sangat tuumpul jika dihadapkan dengan pelaku dan pemilik kekuasaan.

Seperti yang ditulis dalam artikel ini, kutipan dari Filsuf Yunani pada abad ke-7 dalam ungkapan dari hukum Anarcharsis:

“Hukum itu adalah jarring laba-laba, ia hanya mampu untuk menjaring orang-orang miskin, tetapi tidak mampu untuk menjaring orang-orang kaya. Bahkan oleh orang-orang kaya, jaring laba-laba itu akan dirobek-robek olehnya”.

Realitanya, ungkapan itu memang benar untuk melihat berbagai polemik hukum saat ini. Seolah hal itu memang menjadi tabiat bagaimana sifat hukum itu sejak dahulu.

Nenek Asyanti merupakan salah satu contoh, dari tidak beresnya penerapan hukum di negara ini. Dengan melihat latar belakang dan bagaimana kondisi fisik, sosial dan ekonominnya, seharusnya hal itu mampu menjadi pertimbangan lebih agar permasalahan itu mampu diselesaikan secara adil.

Kerugian yang tidak seberapa, menjadi dasar dan alasan kasus ini diakhiri dengan dakwaan yang mengundang prihatin banyak pihak.

Padahal di luar sana, banyak kasus dengan kerugian yang berdampak besar dengan skala besar pula, bisa lolos dengan mudahnyan tanpa saknsi yang menjerat. Seperti kasus pembakaran hutan di Sumatera selatan.

Celah-celah dan ketimpangan inilah yang mejnadi kajian-kajian dan fokus dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum lahir, untuk mencapai keadilan bagi pelanggar dan korban dengan melihat berbagai latar belakang kehidupan masing-masing.

Sehingga aspek-aspek seperti kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi patokan dan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sebuah perkara, untuk mencapai keadilan. (*)

Penulis: Hesty Nadia Pratiwi (Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta)