OPINI—Impor barang konsumsi melonjak menjelang Ramadan 2024. Kenaikannya terjadi baik secara bulanan atau month to month (mtm) maupun tahunan atau year on year (yoy).
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai impor barang konsumsi per Februari 2024 sebesar US$ 1,86 miliar atau naik 5,11% dibanding Januari 2023.
Sedangkan dibanding Februari 2024 yang senilai US$ 1,36 miliar naik 36,49%. “Secara bulanan nilai impor barang konsumsi naik US$ 90,5 juta atau naik 5,11%,” kata Amalia saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Deputy Bidang Statistik BPS, M. Habibullah kenaikkan harga disebabkan permintaan yang meningkat pada bulan Ramadan. Supply dan demand mempengaruhi harga barang.
Selain itu impor sapi pun terjadi. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga mengungkapkan ada impor daging dan sapi hidup dalam waktu 2-3 Minggu tiba. Ini merupakan bagi volume impor daging sapi yang sudah disetujui pada tahun ini sebanyak 145.250,60 ton.
Jumlah yang approved 145 ribu ton, bentuknya daging. Kemudian beberapa ratus ekor sapi yang hidup,” kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (19/3/2024).
Direktur Utama Holding PT Rajawali Nusantara Indonesia mengatakan perseroan melakukan impor sapi hidup dari Australia sebanyak 2.350 ekor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi lebaran 2024. Sementara total rencana impor sapi hidup sepanjang tahun 2024 sebanyak 20.000 ekor. (CNBC Indonesia)
Impor dilaksanakan BUMN usai mendapat tugas dari pemerintah. Perhimpunan peternak sapi dan kerbau Indonesia atau PPSKI mendata, kebutuhan daging sapi pada Ramadan 2024 mencapai 62.500 ton.
PPSKI memproyeksikan ternak lokal dapat memasok 25.000 ton daging pada Ramadan 2024. Sementara itu, Badan Pangan Nasional mendata stok daging sapi dan kerbau per 8 Maret 2024 mencapai 24.347,84 ton.
Alhasil, ketersediaan daging sapi dan kerbau nasional pada Ramadan 2024 masih defisit sekitar 12.500 ton. Ketua Umum PPSKI Nanang Purus Subendo sebelumnya mengatakan bahwa kebutuhan daging sapi dalam negeri masih bergantung dari impor hingga 55%.
Pemerintah selalu berdalih importasi dilakukan sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan termasuk sapi. Sementara itu perubahan iklim dan konversi lahan pertanian serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dipandang berpotensi menimbulkan kelangkaan pangan.
Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kelangkaan pangan dan kenaikan harga pangan di pasaran pemerintah mengambil langkah impor.
Meski impor disebut sebagai langkah terakhir dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri akan tetapi kebijakan impor sudah sangat sering dilakukan pemerintah, bahkan seolah menjadi tradisi dan seolah tidak ada jalan keluar mengatasi kelangkaan pangan kecuali dengan impor.
Padahal sejatinya Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan kemandirian pangan tanpa harus bergantung pada impor. Hanya saja hal ini membutuhkan keberanian, kemauan dan dana besar, tidak hanya itu terwujudnya swasembada pangan juga sangat bergantung pada ada tidaknya political wiil yang kuat dari negara.
Hanya saja Indonesia mengadopsi sistem kapitalisme-neoliberal dalam mengatur tata kelola pangan di negeri ini. Akibatnya Indonesia harus menandatangani ratifikasi Agreement of Agriculture yang memaksa negeri ini terlibat dalam liberalisasi pasar.
Artinya tidak boleh ada hambatan tarif dan hambtan lainnya dalam arus komoditas barang dan jasa antara satu negara dengan lainnya. Inilah yang menyebabkan komoditas pangan seperti sapi mudah masuk ke Indonesia.
Padahal impor pangan hanya akan mengancam kedaulatan negara, impor pangan semakin terbuka lebar dengan pengesahan uu Cipta Kerja Omnibus Law, UU ini menggambarkan pengadaan pangang yang hanya berorientasi bisnis.
Sistem kapitalisme melegalisasi swastanisasi komoditas pangan, akibatnya para korporasi raksasa dibiarkan bermain pada sektor peternakan hingga mampu mengendalikan sektor ini dari hulu hingga hilir.
Kondisi ini diperparah dengan kehadiran negara dalam sistem kapitalisme sebagai regulator yang melayani kepentingan korporasi demi mendapatkan keuntungan, bukan sebagai pelayan rakyat yang melayani segala kebutuhan rakyat.
Persoalan pangan merupakan perkara yang sangat penting, ketahanan pangan merupakan syarat agar sebuah negara menjadi besar dan berpengaruh.
Rasulullah bersabda “barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya (pada diri, keluarga, dan masyarkatnya), diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Islam sebagai ideologi memiliki konsep politik ekonomi yang di dalamnya tercakup politik pangan serta politik peternakan. Politik ekonomi ini bagaimana menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok untuk setiap individu dengan pemenuhan yang menyeluruh.
Memungkinkannya memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai kemampuannya. Politik ekonomi ini meniscayakan hadirnya negara sebagai raa’in atau pengurus dan junnah atau perisai bagi rakyat.
Ada lima prinsip pokok di masa kejayaan Islam yang dijalankan di masa kepemimpinan islam dan tetap relevan hinga kini. Pertama optimalisasi produksi, mendorong peningkatan produksi sapi lokal. Negara wajib menjamin peternak bisa berproduksi dengan baik dan maksimal.
Negara memastikan sarana produksi peternakan atau sapronak bahkan bisa didapatkan dengan mudah, harga terjangkau dan berkualitas. Negara tidak boleh membiarkan peternak bergantung pada korporasi, negaralah yang menyediakan sapronak, bahkan membagikannya sebagai subsidi penuh jika peternak memang tidak sanggup membeli karena miskin.
Kedua adaptasi gaya hidup agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi daging. Ketika manajemen logistik yaitu memperbanyak cadangan saat memproduksi berlimpah dan mendistribusikannya secara selektif pada ketersediaan mulai berkurang.
Hal ini sepenuhnya dikendalikan pemerintah dengan menyediakan teknologi paska panen. Keempat prediksi iklim, analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Kelima mitigasi bencana kerawanan pangan, yaitu antisipasi terhadap kemungkinan kondisi rawan pangan.
Dalam hal infrastruktur, negara menyediakan insfrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, padang rumput yang berstatus milik umum, moda transportasi yang memadai dan murah, gudang, kandang dan seterusnya.
Pada aspek distribusi negara harus menjamin agar harga yang terbentuk adalah harga yang wajar dan normal. Negara tidak akan menetapkan harga, namun negara mengawasi parktik-parktik ilegal yang bisa mendistorsi pasar serta monopoli kartel dan sebagainya.
Semua ini tidak akan menyebabkan negara bergantung pada impor, tetapi justru mewujudkan ketahanan pangan. Inilah negara islam yang kehadirannya membawa kebaikan dalam kehidupan umat manusia. Wallahu a’alam bisyawab. (*)
Penulis:
Yayuk Kusuma
(Tenaga Pendidik)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
