Indonesia-China Makin Mesra, Rakyat Makin Merana?

Penulis: Nurmia Yasin Limpo (Pemerhati Sosial Makassar)

0
354

OPINI – Hubungan Indonesia dan China nampaknya makin menunjukkan ‘kemesraan’. Diberbagai hubungan kerjasama yang telah disepakati, kedua negara sama-sama melemparkan pujian dan keinginan agar tetap menjalin hubungan lebih dekat juga memperkuatnya.

Hal ini disampaikan oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu, saat mengunjungi Yunnan-China sebagai utusan khusus Presiden Indonesia Joko Widodo sekaligus berperan sebagai Koordinator Kerja Sama Indonesia dengan China.

Seperti yang telah dilansir Kompas (10/10/20) Menteri Luar Negeri China, Wang Yi bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan di Provinsi Yunnan, China barat daya pada Jumat, 9 Oktober 2020.

‘Kemesraan’ itupun makin terlihat jelas, tatkala Menko Luhut mengurai beberapa alasan mengapaperlu membangun lagi hubungan kerjasama. Bahkan, hubungan yang dibangun harus diperkuat. Beberapa alasan yang disampaikan tidak jauh dari lingkaran ekonomi dan bisnis.

Menurutnya beberapa persen arus perekonomian masih dikontrol China, ekonomi China masih berpengaruh kuat di dunia, dan Indonesia menganut sistem bebas aktif sehingga membuka peluang bagi negara-negara yang ingin bekerjasama.

Dikutip dari laman detikFinance (27/6/2020)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pihak-pihak yang nyinyir soal hubungan Indonesia dengan China. Luhut menjelaskan beberapa alasan Indonesia butuh China. Apa saja?

Pertama, 18% pergerakan ekonomi dunia dikontrol China. Kedua, selain Amerika Serikat (AS), China juga memiliki pengaruh kuat terhadap pergerakan ekonomi dunia
Ketiga, Indonesia menganut sistem bebas aktif.

Pernyataan dari Menko Luhut diatas cukup menegaskan kepada publik, bahwa sejatinya Indonesia memang masih membutuhkan China dalam membangun ekonomi negara.

Keseriusan Menko Luhut diperkuat dengan adanya pernyataan yang dilansir laman yang sama (10/10/20) bahwa akan memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti vaksin, e-commerce, intelegensi artifisial (kecerdasan buatan) serta pertukaran budaya dan masyarakat.

Sudah cukup lama Indonesia telah menjalin kerjasama dengan China dalam bentuk investasi dibidang infrastruktur.
Namun berbeda kerjasama kali ini, kedua negara bersepakat untuk mengeratkan hubungan. Membangun kerjasama dalam penyediaan vaksin sampai pertukaran budaya dan masyarakat.

Kerjasama Asing Makin Menguatkan Kemiskinan

Semakin eratnya hubungan Indonesia dan China dalam kerjasama diberbagai bidang, menginformasikan kepada publik bahwa Indonesia memang menaruh harapan besar terhadap China untuk membangun perekonomian menjadi lebih baik. Seiring berjalannya kerjasama sampai hari ini, ternyata, belum ada perubahan yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di negeri tercinta ini.

Harapan untuk melenyapkan kemiskinan dengan adanya kerjasama asing dalam bidang ekonomi bahkan belum menuai hasil yang maksimal. Kerjasama dengan pihak asing justru membuat negara dan masyarakat makin tak berdaya dalam menekan eksploitasi SDA di negaranya sendiri.

Adanya kerjasama dengan komitmen kuat bagi kedua belah pihak harus diwaspadai. Sebab, terjalinnya berbagai kerjasama membuka lebar potensi negara asing khususnya China untuk mengintervensi.

Mengingat Indonesia memiliki semua apa yang dibutuhkan oleh negara asing. Indonesia sangat kaya akan sumber dayanya dari kekayaan alam hingga manusianya. Indonesia menjadi primadona ditengah negara-negara asing.

Masuknya para investor asing  justru makin memudahkan para korporasi asing untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia.
Oleh sebab itu, sangat wajar para investor terus berdatangan. Dilihat dari sebelum dan saat pandemi covid-19 ini.

Pasalnya, negara nyaris tidak membatasi aktifitas perekonomian bahkan makin membuka lebar hadirnya para investor. Alasannya demi menyelamatkan ekonomi yang telah mengalami resesi akibat pandemi covid-19.

Pada dasarnya investasi dan kerjasama oleh negara-negara asing sejatinya hanya berupa ‘wajah baru’ dalam mengeruk kekayaan bangsa. Sebab, investasi dan kerjasama tidak diberlakukan begitu saja, tanpa ada syarat-syarat tertentu yang tentunya menguntungkan pihak asing.

Seiring masuknya para investor dan terbangunnya kerjasama oleh negara asing, berbanding lurus dengan lahirnya berbagai UU yang menguntungkan para investor asing. Sebut saja, UU Migas, UU Minerba, UU Penanaman Modal, UU SDA dan UU Omnibus Law Ciptaker yang sedang santer ditolak saat ini.

Melalui UU semacam inilah, para pemilik modal swasta dan asing leluasa menguasai kekayaan alam negeri yang notabene milik rakyat, seperti minyak bumi, gas, emas, perak, hutan, lahan perkebunan, dll.

Semua UU yang telah disahkan oleh DPR kuat dengan aroma kepentingan segelintir orang. Sangat berbahaya ketika segala urusan rakyat diberikan kepada pihak swasta asing. Ketika negara tidak lagi berfungsi sebagai pelayan rakyat tetapi hanya sebagai regulator suatu kebijakan. Akhirnya, kemiskinan tak dapat dielakkan, rakyat-lah menjadi korban. Korban kemiskinan yang sistemik.

Sistem kapitalisme yang menjaga eksistensi kebebasan. Kebebasan yang dilindungi oleh setiap UU yang diberlakukan membuat para investor dan korporasi asing tak berhenti untuk menguasai sumber daya alam. Tak cukup dengan kekuatan kebijakan, mereka pun telah menempatkan orang-orang kepercayaan untuk memantau berjalannya kebijakan itu.

Sistem kapitalisme menjaga hak bebas semua orang. Sayangnya, hak bebas hanya diperuntukkan para korporasi asing dan para pelayananya. Menjaga eksistensi para investor asing dan mengeruk kekayaan negeri-negeri yang kaya akan sumber daya alam.

Bagaimana dengan demokrasi? Yah, demokrasi dinilai tak lebih hanya ‘perpanjangan tangan’ para kapitalis untuk mengubah ‘wajah’ buruk kapitalis agar lebih ‘manis’. Mempunyai ‘dua wajah’, ketika berhubungan dengan kepentingan segelintir orang maka ia dipakai sebagai ‘alat’ perjuangan untuk memuluskan kepentingan. Tetapi ketika merugikan,  demokrasi berubah ‘wajah’ menjadi ‘alat’ untuk menghalau  rintangan para korporasi untuk meraih tujuan.

Sejatinya, demokrasi digunakan sebagai ‘alat’ memuluskan suatu kepentingan para investor dan negara asing.

Pada akhirnya,  harapan kemiskinan akan dilenyapkan menjadi suatu mimpi yang tak pernah terwujud. Rakyat tetap menjadi penonton di negaranya yang kaya.
Karena sistem ini hanya menempatkan Indonesia ataupun negeri-negeri muslim lainnya sebagai pengekor, yang tak mungkin diberi peluang untuk mandiri dan eksis sebagai bangsa besar apalagi untuk memakmurkan rakyatnya.

Islam dan Kerjasama dengan Negara Asing

Saat ini, nyaris segala bentuk kerjasama dengan para investor dan negara asing telah dilaksanakan. Tanpa memperhatikan apakah kerjasama tersebut menguntungkan atau merugikan rakyat sebagai pihak yang merasakan dampaknya. Berbeda dengan dalam sistem Islam, aqidah islamiyah  yang menjadi dasar berdirinya Khilafah Islamiyah.

Negara yang memiliki kemampuan dan keunggulan sistem ekonominya yang bakal mengentaskan Indonesia dari jeratan investasi asing. Sebab, hanya Khilafah yang mampu membebaskan negara dari utang ribawi dan penarikan investasi luar negeri.

Dengan politik ekonomi Islam, Khilafah akan mengelola dan mengatur sepenuhnya aset-aset milik umum dan sumber daya alam secara profesional demi kemakmuran rakyat. Semua itu dilakukan demi melindungi berbagai kepentingan masyarakat.

Dalam mengelola sumber daya alam yang dikuasai swasta asing termasuk pada barang umum yang seharusnya menjadi hak publik, selain haram menurut Islam, juga telah menimbulkan kerusakan bagi negara dan masyarakat secara luas.

Dalam kerjasama dengan pihak asing, Khilafah mempunyai mekanisme tertentu dalam membangun hubungan kerjasama sesuai statusnya dimata daulah. Beberapa aturan dalam hubungan internasional antara negara Khilafah Islam dan negara-negara lain. Secara umum hubungan negara Khilafah dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini terbagi menjadi empat macam:

Pertama, dengan negara-negara di dunia Islam yang merupakan negeri-negeri Islam yang belum bergabung dengan Negara Khilafah Islam. Terhadap negeri-negeri itu Khilafah menganggapnya berada dalam satu wilayah negara. Dengan demikian, tidak termasuk dalam politik luar negeri. Negara Khilafah wajib menggabungkan negeri-negeri tersebut ke dalam satu wilayah yaitu Negara Khilafah Islam.

Kedua, dengan negara-negara kafir yang memiliki perjanjian yang disebut negara kafir Mu’ahid. Perjanjian ini bisa dalam bentuk perjanjian perdagangan/ekonomi, bertetangga baik, sains dan teknologi, atau hubungan diplomatik (pembukaan kedutaan besar/konsulat). Terhadap negara kafir Mu’ahid ini, Khilafah memperlakukannya sesuai dengan butir-butir perjanjian yang telah disepakati.

Ketiga, dengan negara-negara kafir yang tidak terikat perjanjian apa pun. Negara kafir seperti ini dinamakan kafir harbi hukman. Terhadap mereka, negara Khilafah bersikap waspada dan tidak dibolehkan membina hubungan diplomatik. Penduduknya dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam, tapi harus membawa paspor dan visa khusus untuk setiap perjalanan. Contoh negara ini adalah Korea Utara, Korea Selatan, Kuba, dan lain-lain.

Keempat, dengan negara-negara kafir yang melakukan konfrontasi dan peperangan dengan negara Khilafah atau negeri-negeri Islam. Negara-negara seperti ini dinamakan kafir harbi fi’lan. Terhadap mereka, negara Khilafah memperlakukannya sebagai kondisi dalam perang. Seluruh penduduknya tidak dibolehkan memasuki Negara Khilafah Islam, karena mereka dianggap musuh. Contoh negara seperti ini adalah Amerika Serikat, Israel, dan Inggris dan China.

Demikianlah, Khilafah menempatkan status negara-negara asing sesuai hukum syariah, termasuk dalam membangun kerjasama.
Khilafah dengan kebijakan berdasar syariah mampu mandiri dan tanpa ada intervensi sedikitpun dari negara lain.

Inilah wujud hakiki yang dibutuhkan negeri muslim mana pun, yang mampu membebaskan mereka dari jenis-jenis penjajahan, intervensi asing ataupun penderitaan apa pun yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Allah Ta’ala berfirman,

وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia” (QS. Al Anbiya: 107).

Wallahu’alam bish-shawab

Penulis: Nurmia Yasin Limpo (Pemerhati Sosial Makassar)