OPINI—Badan Pusat Statistik (BPS) melansir masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguran per Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.
“Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5). (cnnindonesia.com, 05/05/2023).
Sementara itu, pada Februari 2022 BPS mencatat jumlah pekerja formal tersisa menjadi 40,03 persen. Sementara jumlah pekerja informal melejit hingga 59,97 persen. Tren ini terus berlanjut, kendati pemerintah mengklaim bahwa kondisi perekonomian mulai menunjukan pemulihan dan perlahan lepas dari imbas pandemi Covid19.
Namun demikian, jika mengacu kepada data BPS per Februari 2023, jumlah pekerja informal malah menembus angka 60,12 persen atau mengalami kenaikan 0,15 persen. Pekerja formal tercatat anjlok menjadi 39,88 persen. (bisnis.com,6/5/2023).
Terjadinya pengangguran tersebut bahkan mungkin terus meningkat tak bisa dipisahkan dari ketersediaan lapangan kerja. Jika lapangan kerja yang tersedia mencukupi, maka tentu saja pengangguran tak akan ada.
Tapi, fakta berkata lain, Ini membuktikan sistem sekuler kapitalisme saat ini telah gagal menyediakan lapangan kerja yang sangat luas bagi rakyatnya. Namun di sisi lain, memberikan ruang yang sangat luas pada penguasaan kekayaan alam yang merupakan kepemilikan umum kepada segelintir orang.
Kepemilikan umum yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat, dengan sangat mudahnya dimiliki oleh para individu yang didukung dengan banyak modal. Begitulah kapitalisme yang berlandaskan pada materi, siapa yang memiliki banyak modal, maka ia bisa menguasai dan mengelola segala kepemilikan umum yang ada. Karena itu, kekayaan hanya berputar pada para pemodal tersebut.
Ditambah lagi dengan fenomena monopoli pasar yang terjadi. Sekeras apapun masyarakat berbuat dan membuat usaha, sistem hari ini akan tetap memarginalkan mereka yang bermodal kecil dan tidak memiliki relasi pada korporasi. Hanya yang bermodal besar saja yang akan tetap bertahan. Sisanya harus berlapang hati karena gulung tikar.
Maraknya pengangguran tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Dan bukti kelemahan tata kelola kehidupan masyarakat dalam sistem kapitalisme sekuler dan materialis.
Sebenarnya, indikasi ini sudah cukup menjadi pertimbangan kita berpikir tentang sebuah alternatif sistem hidup yang lebih baik. Kapitalisme sekuler akan terus menciptakan masalah yang tidak akan ada habisnya.
Padahal, Islam telah membebankan kewajiban pada negara, dalam hal ini pemimpin, untuk mengurusi rakyatnya dan menjamin pemenuhan segala kebutuhan rakyatnya, Islam tegas menjadikan negara sebagai penanggung jawab dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.
Ini berdasarkan keumuman hadis Rasulullah saw., “Seorang Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.” (HR Bukhari, 844).
