MAKASSAR – Belum sebulan dilantik sebagai Kepala Dinas Kehutanan provinsi Sulsel, Andi Parenrengi lansung bergerak cepat dengan segera membentuk satgas penegakan hukum (Gakum) terhadap pelanggaran baik itu pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun perambahan hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Andi Parenrengi menceritakan,bagaimana pada hari pertama bertugas sebagai kepala Dinas Kehutanan lansung melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran Dinas kehutanan (Dishut) Sulsel dan kemudian menemui kepala Balai keamanan dan penegakan hukum lingkungan (GAKUM ) wilayah Sulawesi.

“Pada Awal memimpin Dishut Sulsel lansung melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran Dishut sulsel untuk perkenalan dan membahas berbagai program dan kemudian mendapatkan penyampaian untuk bertemu dengan kepala Balai keamanan dan penegakan hukum lingkungan (GAKKUM ) wilayah sulawesi.dan lansung kami datangi,” Ungkap Andi Parenrengi saat ditemui di acara Rapat koordinasi penegakan hukum,sosialisasi peraturan dan kerjasama tata hubungan kerja balai pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) wilayah sulsel tingkat provinsi Sulsel dihoten rinra Rabu (3-2-20).

Ia menyebutkan,Pada pertemuan bersama antara kepala Balai Gakkum wilayah Sulsel dan Dinas Lingkungan Hidup Sulsel maka muncullah ide pembentukan Satgas.

“Kami untuk meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum dilingkungan hidup dan kehutanan sulsel,maka kami berinisiatif dan didukung balai Gakkum wilayah sulawesi untuk membentuk satgas.Sebutnya.

Lebih jauh Andi Parenrengi mengaku,Dalam pembentukan satgas maka akan segera dilakukan MOU bersama antara Kapolda sulsel,Kejaksaan Sulsel dan balai Gakkum wilayah Sulsel.

“Saat ini draft MOU sementara disusun bersama Antara pemerintah provinsi Kementrian lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) melalui balai Gakkum,Kapolda serta Kejaksaan tinggi,’ Jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan Sulsel menambahkan,Pihaknya bersama pihak terkait juga telah melakukan audience dengan kapolda dan kajati sulsel,untuk mendapatkan pandangan dan masukan.

“Segera setelah semua Draft MOU sudah disetujui bersama maka akan dilakukan penandatanganan bersama,yang nantinya apakah dilakukan dalam apel siaga bersama ataupun lainnya,” Tambahnya.

“Yang jelas garis besar dalam MOU itu adalah bagaimana upaya menekan bahkan menghilangkan tindakan penjarahan dan penebangan pohon secara liar dan ilegal,termasuk bagaimana masyarakat diedukasi untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum,jadi penegak hukum tidak hanya turun pada saat ada pelanggaran sehingga kesejahteraan masyarakat diharapakn terus meningkat tanpa harus berhadapan dengan hukum,” Tutupnya. [*]