OPINI – Banjir Jakarta dan sekitarnya ikut serta menyambut tahun baru 2020. Catatan penting bagi warga ibukota, seketika ibukota lumpuh dan seolah menjadi lautan.

Bencana banjir bukanlah pertama kalinya menjadi kado tahun baru bagi kota metropolitan. Namun, seakan hanya dijadikan peristiwa musiman yang belum menemukan solusi tuntas.

Berbagai upaya telah dilakukan pihak pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, tapi juga tidak dipungkiri bahwa hal tersebut belum terealisasi sempurna, bersifat jangka pendek dan terkesan parsial.

Banjir, Bukan Hanya Faktor Alam

Menurut analisis Aqueduct Global Flood Analyzer, Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi terdampak bencana banjir terbesar ke-6 di dunia, yakni sekitar 640.000 orang setiap tahunnya.

Ada tiga faktor utama penyebab banjir dan longsor yang paling banyak disoroti, yaitu berkurangnya tutupan pohon, cuaca ekstrem, dan kondisi topografis Daerah Aliran Sungai (DAS).

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan yang terjadi di awal tahun 2020 termasuk yang paling ekstrem dan tertinggi sejak 154 tahun lalu.

Dari analisis Bintang Wardana, tidak ada faktor tunggal penyebab banjir. Dalam konteks banjir Jabodetabek 2020, setidaknya ada beberapa faktor.

Pertama, minimnya resapan air di selatan Jakarta atau bagian hulu. Kedua adalah drainase yang buruk di hilir. Secara geografis, Jakarta berada di bidang datar. Akan sulit jika hanya bergantung pada sistem kanal yang mengandalkan gravitasi. Di sisi lain, Jakarta hampir tidak ada ruang terbuka biru (RTB) atau tempat parkir air sebelum dialirkan ke laut (tirto.id,7/1/2020).

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyebut, banjir yang terjadi di sejumlah wilayah akibat penggundulan hutan, penyempitan dan pendangkalan sungai hingga pembangunan yang jor-joran.

Ia melanjutkan dengan menyebut banjir juga disebabkan oleh pembangunan properti yang jor-joran, tanpa mengindahkan tanah rawa, sawah dan cekungan danau. Semuanya dibabat dan diembat (kompas.com,2/1/2020).

Banjir Musiman Persoalan Sistemik

Banjir berulang yang terjadi tiap tahun tentu bukan hanya faktor alam atau persoalan teknis seperti yang sering kita dapati dalam pemberitaan.

Tetapi lebih kepada persoalan sistematik yang lahir dari berlakunya sistem kapitalistik. Ada sangat banyak pembangunan infastruktur di negeri ini yang sebenarnya merusak lingkungan, pembangunan tol laut, pabrik besar dengan polusi yang mencemari udara, dan laut yang ditimbun untuk membangun kehidupan mewah (reklamasi) yang merusak alam dan merugikan rakyat kecil.

Tata kota dan pembangunan infrastruktur pun diserahkan pada kemauan kaum kapitalis dengan berorientasi bisnis serta tidak memperhatikan lingkungan.

Belakangan ini sedang marak proyek-proyek pembangunan dengan tujuan tertentu oleh kalangan elite. Sementara masih kita dapati kemiskinan massal yang mempengaruhi pola kehidupan.

Salah satu contohnya adalah km 24 tol Jakarta-Cikampek yang terkena banjir dikarenakan drainase tersumbat oleh kegiatan proyek, dan beberapa penyerapan air pun kini sudah berubah menjadi gedung-gedung komersial.

Ditambah lagi terdapat kawasan kumuh kemiskinan massal dan tidak memperhatikan pembuangan sampah. Masyarakat miskin yang tinggal di pinggiran sungai dan tempat penyerapan airpun masih sangat banyak karena kurang adanya pelayanan hidup yang layak tehadap masyarakat miskin.

Peristiwa banjir ini bisa menjelaskan dua hal pada kita, pertama kekuasaan-Nya, bahwa Dia yang menurunkan hujan dan memberikan kekuatan pada air untuk mengalir dan menggenangi dataran rendah.

Kedua, ada kemungkaran yang dilakukan manusia hingga menyebabkan banjir. Kita tidak bisa pungkiri ada sangat banyak kemungkaran yang terjadi di negeri ini, riba, perzinaan, korupsi, dan juga tidak terterapkannya aturan Allah secara menyeluruh. Bahkan, segala kemaksiatan tersebut seolah menjadi hal yang wajar dalam sistem hari ini.

Pandangan dalam Islam

Hujan semestinya menjadi berkah bagi alam, tetapi jika disertai dengan pembangunan berasas kapitalistik tanpa memperhatikan syariat sedikitpun maka akan membawa bencana seperti banjir.

Penyelesaian yang kita butuhkan saat ini bukan hanya perbaikan teknis dan jangka pendek, tetapi sampai kepada solusi yang bersifat ideologis. Dengan menyadari bahwa sistem kapitalistik mufsiduna fil ardh (merusak) sementara penerapan sistem Islam akan mewujudkan khilafah fil ardh.

Dalam pandangan Islam, air, hutan, dan lahan adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta’ala, diciptakan-Nya untuk kesejahteraan manusia, bukan komoditas. “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang di bumi untuk mu…” (TQS Al Baqarah [2]: 29).

Maka, dalam sistem pemerintahan Islam, Khalifah sebagai pelaksana syariat kaffah secara praktis akan menerapkan sejumlah paradigma sahih Islam, di antaranya adalah:

Pertama, hutan merupakan harta milik umum, sehingga tidak akan diberikan kepada oran lain pemanfaatannya apalagi asing.

Kedua, negara adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab langsung lagi sepenuhnya dalam pengelolaan hutan termasuk menjaga kelestarian hutan.

Ketiga, anggaran berbasis baitulmal dan bersifat mutlak, maksudnya adalah ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan kemaslahatan masyarakat dalam hal ini ketiadaannya berakibat kemudaratan, maka wajib diadakan negara.

Bila dari pemasukan rutin tidak terpenuhi, diatasi dengan pajak temporer yang dipungut negara dari orang-orang kaya sejumlah kebutuhan anggaran mutlak.

Salahsatu yang termasuk program mutlak adalah penanggulangan banjir. Terlebih kemajuan teknologi yang luar biasa akan sangat mendukung hal tersebut. Dari sinilah, keberadaan Khilafah Islamiyah sangatlah urgen.

Momentum banjir harusnya menjadi pengingat bagi kita, agar segera bertaubat secara kaffah, bukan hanya individu tapi secara nasional, membuang jauh jauh sudut pandang kapitalis dan mengambil Islam secara kaffah. (*)