OPINI – Kampus sebagai pencetak kaum intelektual kini mengalami penurunan fungsi. Bagaimana tidak, pendidikan yang seharusnya mencetak tenaga ahli kini berubah haluan dalam sistem kapitalis, pendidikan kini berubah menjadi sarana bisnis, kaum intelektual dicetak hanya untuk keperluan industri.

Hal ini semakin diperkuat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang bertajuk “Kampus Merdeka” dengan meluncurkan empat program kebijakan.

Program kampus merdeka dikeluarkan karena perguruan tinggi di Indonesia harus menjadi ujung tombak yang bergerak cepat dan dekat dengan dunia kerja.

Program kampus merdeka meliputi, perguruan tinggi negeri dan swasta diberikan kemudahan untuk membuka program studi (prodi) baru, perubahan sistem akreditasi kampus, kemudahan status kampus menjadi badan hukum dan mahasiswa bisa magang 3 semester, satu semester mengambil mata kuliah luar prodi.

Sedangkan dua semester lainnya diperuntukkan program magang untuk memberikan pengalaman dunia kerja kepada mahasiswa (tempo.co, 25/01/20).

Jika dicermati setiap program yang dikeluarkan, maka akan sangat terlihat jelas kemana arah pendidikan saat ini akan dibawa.

Kemudahan yang diberikan kepada kampus untuk menjadi badan hukum akan membuat negara semakin melepas tanggung jawabnya sebagai agen penyelenggara jaminan pendidikan.

Hal ini sesuai UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi menjadi tonggak perubahan status universitas menjadi badan hukum otonom yang harus mencari dana untuk membiayai dirinya sendiri. Pihak kampus pun bebas membuka prodi apapun.

Prodi yang dihasilkan pun semakin menyesuaikan kebutuhan pasar ditambah kebebasan penentuan kurikulum bersama industri dan asing untuk membuat kurikulum yang link and match dengan dunia kerja.

Hal ini berarti kekayaan intelektual muda diarahkan untuk memenuhi kepentingan industri bukan untuk membantu menyelesaikan masalah umat.

Ketika SKS ditempuh dengan kuliah dan magang industri artinya intelektual yang dihasilkan bukan menjadi tenaga ahli melainkan menjadi pekerja industri.

Dugaan adanya liberalisasi pendidikan oleh rezim inipun semakin kuat tatkala wakil presiden Ma’ruf Amin meminta agar lembaga pendidikan lebih jeli melihat kebutuhan dunia industri agar tidak banyak sarjana yang menganggur (tempo.co, 26/01/20).

Maka sangat jelas orientasi pembangunan pendidikan tinggi dalam sistem saat ini bukanlah untuk menghasilkan intelektual muda yang menjadi tonggak perubahan menuju kebangkitan dan menyelesaikan masalah masyarakat dengan ilmu dan inovasi mereka bagi kepentingan publik.

Namun, perguruan tinggi hanya menjadi mesin pencetak tenaga terampil bagi kepentingan industri (kapitalis) dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Pendidikan dalam sistem kapitalis sangat jauh berbeda dengan sistem Islam, jika di dalam sistem kapitalis kaum intelektual hanya dicetak sebagai buruh industri.

Maka dalam Islam sepanjang penerapan aturan kaffahnya dalam sebuah instansi yang disebut dengan khilafah meprioritaskan pendidikan sebagai modal awal pembangunan peradaban, melahirkan generasi cerdas dan beradab.

Dalam perspektif Islam, tujuan pendidikan adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kepribadian Islam, handal dalam penguasaan tsaqafah Islam.

Menguasai berbagai ilmu terapan (ilmu pengetahuan dan teknologi) agar umat mampu mencapai kemajuan material, sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pengatur dan pengurus di muka bumi dengan baik serta memiliki keterampilan yang tepat dan berdaya guna.

Pendidikan tinggi dalam Islam akan mencetak intelektual yang berperan sebagai pemimpin dan pengayom yang mampu melindungi perkara umat.

Melahirkan SDM yang mampu melayani kemaslahatan rakyat dan mampu menyusun strategi baik jangka panjang atau jangka pendek sebagai masukan bagi negara.

Melahirkan perwira militer yang mampu menjaga umat, para peneliti dan ahli di segala bidang kehidupan, baik secara ilmu ataupun praktis dan mempersiapkan tenaga profesional yang diperlukan untuk melayani urusan masyarakat.

Kurikulum yang dibuatpun bukanlah kurikulum yang link and match dengan dunia kerja yang hanya menghasilkan tenaga terampil bagi kepentingan industri (kapitalis) tetapi kurikulum pendidikan Islam dibangun berdasarkan akidah Islam.

Mata pelajaran dan metodologi penyampaian pelajaran seluruhnya disusun tanpa adanya penyimpangan sedikitpun dalam pendidikan dari asas tersebut.

Sehingga intelektual yang dihasilkan bukan hanya sekedar ahli dalam bidang ilmu dunia melainkan juga faqih dalam agama. Bukan intelektual sekuler yang siap dimanfaatkan para kapitalis.

Intelektual sekuler yang dihasilkan oleh sistem pendidikan saat ini, tidak akan pernah bisa membentuk peradaban besar ataupun membawa negara kepada kemajuan, yang ada kaum intelektual hanya akan dimanfaatkan oleh para kapitalis untuk kepentingan mereka.

Intelektual yang mampu menjadi tulang punggung perubahan menuju kemajuan dan menyelesaikan masalah masyarakat dengan ilmu dan inovasi mereka bagi kepentingan publik hanya dapat tercapai dalam sistem Islam dalam sebuah instansi yang disebut dengan khilafah. (*)

Penulis: Irnawati (Mahasiswa, Makassar)
Email: irna9020@gmail.com