Kapitalisasi Pelayanan Publik di Balik Aturan Pewajiban BPJS

Kapitalisasi Pelayanan Publik di Balik Aturan Pewajiban BPJS
Andi Tenri Rawe, S.Pd, Praktisi Pendidikan.

OPINI—Lagi-lagi pemerintah mengeluarkan aturan fenomenal yang membuat publik tercengang. Sebagaimana para pendahulunya, aturan ini juga menggunakan jurus sapu jagat. Setelah UU Omnibus Law yang menyasar banyak klaster, kini aturan mengenai “kartu sakti” yang dapat memuluskan beberapa layanan publik.

Dengan kepemilikan atas kartu ini masyarakat akan mendapatkan pelayan SIM, STNK, SKCK, haji dan umroh hingga jual beli tanah. Sebaliknya jika tak punya maka siap-siap urusan menjadi mandek.

Kejar Target

Keanggotaan 100% masyarakat dalam BPJS kesehatan, menjadi target pemerintah guna menjaga sustainbilitas program JKN-KIS.

Hingga dikeluarkanlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, Inpres tersebut bertujuan untuk memastikan semua penduduk, tanpa terkecuali, bisa masuk ke dalam skema jaminan kesehatan nasional. (BBC News 21/02/2022).

Tak ayal, aturan ini menimbulkan pertanyaan sekaligus ketidaksetujuan masyarakat. Apa hubungan antara layanan publik tertentu dengan keikutsertaan dalam BPJS?

Berita Lainnya

Mengapa harus mempersyaratkan BPJS yang jelas-jelas akan semakin menyulitkan masyarakat?

Salah satu anggota DPR RI Komisi IX, Kurniasih Mufidayati, menyatakan bahwa aturan tersebut justru akan membebani masyarakat dan mempersulit akses layanan publik.

Sedangkan menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, aturan tersebut tak masalah yang penting pelayanan ditingkatkan dan nyata sehingga membawa dampak yang baik.

Lihat Juga:  Antikritik: Watak Demokrasi?

Berita terkait