Advertisement - Scroll ke atas
  • Iduladha 1445 H
  • Kalla Group
  • Bapenda Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
Opini

Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Negara Kemana?

815
×

Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Negara Kemana?

Sebarkan artikel ini
Dr. Suryani Syahrir
Dr. Suryani Syahrir.
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Kota Makassar
  • Banner DPRD Makassar

OPINI—Pandemi yang sudah hampir setahun melanda negeri ini, menambah maraknya kerusakan di hampir semua lini kehidupan. Perempuan dan anak yang sering dijadikan obyek penderita, kini semakin terusik. Namun, fakta ini tidak serta merta menunjukkan bahwa kaum adam dalam kondisi baik-baik saja. Benarkah kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah semata persoalan ekonomi?

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulsel meningkat secara signifikan sepanjang tahun 2020, yakni mencapai 1.996 kasus dari 1.964 kasus pada tahun 2019. Faktor ekonomi merupakan alasan yang paling dominan menurut Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPA) Sulsel, Meisy Papayungan.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Lebih lanjut, Meisy mengatakan bahwa di masa pandemi Covid-19, banyak warga yang perekonomiannya menurun dan sebagian berujung terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, kasus kekerasan seksual pada anak juga diakibatkan oleh penggunaan smart phone yang kurang diawasi orang tua, sehingga dengan mudah anak-anak bisa mengakses konten pornografi (galigo.id, 22/2/2021).

Selain itu, data yang dirangkum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar sepanjang tahun 2020 mencatat, ada sebanyak 1.034 kasus yang terjadi pada anak dan perempuan. 504 kasus terjadi pada anak dan perempuan kategori dewasa, serta 530 kasus kategori anak. Selanjutnya dikatakan bahwa jenis kekerasannya antara lain kekerasan fisik, penelantaran, psikis, seksual, trafficking, dan eksploitasi anak (fajar.co.id, 22/1/2021).

Melihat fakta di atas, sungguh membuat hati meringis. Perempuan dan anak menjadi pihak yang sering dijadikan korban, bukan saja di Sulsel. Permasalahan yang serupa, menimpa kaum perempuan dan anak hampir di seluruh belahan bumi.

Mereka adalah pihak yang sangat rentan terpapar tindak kekerasan, terlebih di masa pandemi. Banyaknya para ayah yang dirumahkan atau di PHK, memicu tingkat stres yang bisa berimbas fatal pada hal lainnya.

Mengapa perempuan dan anak seolah pihak yang selalu dikorbankan? Padahal, regulasi yang dibuat untuk melindungi perempuan dan anak, sudah sangat banyak. Bukannya membuat kasus kekerasan menurun, bahkan terkesan meningkat dan makin beragam.

Mencermati fenomena ini, kita akan sampai pada konklusi bahwa ada kekeliruan dalam penataan aturan berkehidupan. Oleh karena itu, perlu pengkajian komprehensif, agar kekerasan ini tidak terus berulang dan menjangkiti rakyat dalam skala yang lebih luas.

Akar Masalah

Faktor ekonomi ditengarai sebagai pemicu paling dominan dari tindak kekerasan. Jika kita telisik lebih jauh, tentu hal ini tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya: krisis iman di setiap individu, tontonan yang tidak mendidik bertebaran di media sosial dan TV, budaya hedonis liberalis yang menjangkiti generasi, kurangnya jaminan lapangan pekerjaan. Kesemua hal tersebut diakibatkan oleh penerapan sistem sekuler yang diemban negeri ini.

Sekularisme adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Menempatkan agama hanya sebatas ritual belaka, perkara ibadah individu semata. Tidak memberi ruang dalam mengatur kehidupan politik bernegara, termasuk sistem pendidikan dan ekonomi.

Lihatlah betapa rusaknya output pendidikan akibat penerapan sistem ini. Interaksi laki-laki dan perempuan tidak diatur sesuai fitrah manusia. Pembagian peran dalam sebuah keluarga, tidak berjalan sesuai amanah Sang Pencipta. Sistem pergaulan tanpa aturan yang jelas dan tegas.

Diperparah dengan tayangan-tayangan vulgar yang bisa diakses tanpa batas, membuat makin rusaknya generasi. Pun dengan sistem ekonomi kapitalisnya. Berbasis kebebasan kepemilikan, melahirkan kebijakan yang memfasilitasi para investor untuk mengeksploitasi sumber daya alam.

Akibatnya, kekayaan hanya dirasakan segelintir orang saja. Rakyat hanya mendapatkan tetesan bahkan sampah dari aktivitas pembangunan tersebut. Sungguh jauh dari kata sejahtera.

Sistem yang Memanusiakan Manusia

Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mengatur semua perkara, mulai dari individu hingga urusan bernegara. Sistem pergaulan dalam Islam menempatkan perempuan dan anak dalam kedudukan mulia. Penjagaan oleh negara melalui aturan syariat, makin mengokohkan posisi tersebut.

Perempuan dan anak adalah insan yang penjagaannya dibebankan pada laki-laki sebagai mahromnya secara khusus dan negara secara umum. Jika dia adalah seorang istri, maka tanggung jawab di pundak suami, termasuk penafkahan dan keamanannya. Jika dia anak, maka tanggung jawab ada pada ayah atau walinya.

Selanjutnya, negara hadir sebagai pengayom seluruh urusan rakyat. Menjamin seluruh kebutuhan pokok individu dan publik melalui mekanisme yang manusiawi, sehingga tercipta kesejahteraan untuk semua.

Pengaturan Islam sedemikian detil meminimalkan celah berbuat maksiat seperti tindak kekerasan. Sangatlah wajar jika kriminalitas sangat jarang ditemui sepanjang sejarah peradaban Islam memimpin dunia dalam rentang sejarah 1300 tahun lamanya.

Oleh karena itu, jika negeri ini ingin terhindar dari berbagai kerusakan maka seyogianya mengambil sistem yang berasal dari Dzat Yang Mahabenar.

Wallahualam bish Showab.

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, ST, MT (Dosen dan Pemerhati Generasi)

error: Content is protected !!