OPINI—Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal karena pandemi Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Menurut catatan Laporan COVID-19 hingga 28 Desember 2020, total ada 507 nakes dari 29 provinsi di Indonesia yang telah gugur karena Covid-19. Sebanyak 96 di antaranya meninggal dunia pada Desember 2020, dan merupakan angka kematian nakes tertinggi dalam sebulan selama pandemi berlangsung di Tanah Air.

Mengenai rincian 507 tenaga kesehatan yang meninggal adalah sebagai berikut:  Dokter: 228 orang Perawat: 167 orang Bidan: 68 orang Dokter gigi: 13 orang Ahli teknologi lab medik: 10 orang Apoteker: 6 orang Rekam radiologi: 4 orang Terapis gigi: 2 orang Sopir ambulans: 2 orang Tenaga farmasi: 1 orang Elektromedik: 1 orang Sanitarian: 1 orang Tenaga kesehatan lainnya: 4 orang.

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi bahkan mengatakan, kematian tenaga medis dan kesehatan di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia. Selain itu, Indonesia juga masuk ke dalam lima besar kematian tenaga medis dan kesehatan di seluruh dunia.

Seperti diberitakan, epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan terus bertambahnya dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19 adalah kerugian besar bagi Indonesia. Dicky mengungkapkan, berdasarkan data Bank Dunia, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk.

“Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya. Sehingga, kehilangan 100 dokter sama dengan 250.000 penduduk tidak punya dokter,” kata Dicky . (sumber Kompas.com)

Problem kekurangan dokter sesungguhnya tidak hanya muncul tatkala pandemi melanda. Hingga sebelum pandemi, dunia memang telah kekurangan tenaga medis. Kini, tingginya kematian nakes akibat pandemi menambah problem yang ada.

Bila pandemi terus berlangsung dan jumlah kematian nakes terus bertambah, problem baru akan muncul. Kemampuan rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien Covid-19 dan non-Covid akan terganggu.

Banyak negara di dunia memang kekurangan dokter dan tenaga medis. Menurut data World Health Organization (WHO), sebagai negara maju, AS hanya memiliki 26,12 dokter per 10.000 populasi. Inggris juga hanya memiliki 26,12 dokter per 10.000 penduduk. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki 4,27 dokter untuk 10.000 populasi.

Jumlah dokter di Indonesia kalah dibandingkan Malaysia (15,36 dokter per 10.000 populasi), Singapura (22,94), Filipina (6), Vietnam (8,28), Thailand (8,05), Myanmar (6,77), dan bahkan Timor Leste dengan 7,22 dokter untuk setiap 10.000 penduduk. Salah satu sebab terbatasnya jumlah tenaga medis di Indonesia dan dunia adalah faktor biaya pendidikan kedokteran yang tinggi.

Menurut Mark Keller, analis pada Economist Intelligence Unit, menegaskan pendidikan dan kesehatan gratis adalah dua investasi terbesar dari revolusi yang dilakukan. Walhasil, untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang terbaik, memang mutlak membutuhkan biaya besar.

Namun permasalahannya, harus ada pihak yang menanggung biaya pendidikan kedokteran yang tinggi tersebut. Bila biaya ini dibebankan kepada individu (keluarga), berapa banyak masyarakat yang mampu secara finansial, padahal hari ini Indonesia dan dunia membutuhkan banyak tenaga medis.

Belum lagi lama waktu pendidikan kedokteran sampai menjadi spesialis, tentu tidak pendek. Di Indonesia butuh waktu sekitar 6 tahun untuk lulus mendapatkan gelar dokter, dan sekitar 8-10 semester tambahan untuk menempuh spesialisasi tertentu.

Begitulah sistem kapitalisme hari ini menggambarkan pendidikan adalah ajang ekploitasi berbasis keuntungan semata yang tidak memberikan kesejahtraan bagi dunia. Para tenaga kesehatan yang harusnya dijamin ketersediaannya dan keamanannya oleh Negara kini menjadi korban yang tidak terselamatkan dari kondisi pandemic covid 19.

Berbeda dengan system islam setiap nyawa sangat berharga daulah akan menjadi perisai utama dalam menjaga keamanan dan penyedia pelayanan kesehatan setiap individu baik umat dan terlebih dengan tenaga kesehatan.

Khilafah wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotek, pusat dan lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan, dan sekolah lainnya yang menghasilkan tenaga medis, serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya.

Negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan; menyediakan SDM kesehatan baik dokter, apoteker, perawat, psikiater, penyuluh kesehatan, dan lainnya.

Semua disediakan Khilafah, sejumlah kebutuhan yang ada di seluruh wilayah negara Khilafah. Jumlah tenaga medis sebanding dengan jumlah warga negara, dengan perbandingan berdasarkan kapasitas optimum pelayanan kesehatan.

Tidak boleh tenaga medis over-capacity dalam pelayanan. Negara wajib menjamin tidak ada kondisi kekurangan tenaga medis baik kondisi biasa maupun kondisi pandemi. Pembiayaan untuk semua itu diambil dari kas baitulmal, baik dari pos harta milik negara ataupun harta milik umum. Biaya pendidikan kedokteran dan keperawatan juga kebidanan, semua di-cover penuh baitulmal. Masyarakat sama sekali tidak dibebani pungutan pendidikan.

Di samping itu, dukungan kebijakan kesehatan dalam Khilafah diberikan demi terealisasinya sejumlah prinsip. Seperti pola baku sikap dan perilaku sehat, Lingkungan sehat dan kondusif, pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau, kontrol efektif terhadap patologi sosial. Pembangunan kesehatan tersebut meliputi keseimbangan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Promotif ditujukan untuk mendorong sikap dan perilaku sehat. Preventif diprioritaskan pada pencegahan perilaku distortif dan munculnya gangguan kesehatan. Kuratif ditujukan untuk menanggulangi kondisi patologis akibat penyimpangan perilaku dan munculnya gangguan kesehatan.

Rehabilitatif diarahkan agar predikat sebagai makhluk bermartabat tetap melekat. Dengan demikian, bila pada masa Khilafah nanti terjadi pandemi, maka masyarakat dan tenaga kesehatan tidak akan menjadi korban kejahatan sistem kapitalisme sebagaimana hari ini. Wallahu a’lam bi ash-shawab. (*)

Penulis: Riska Nilmalasari (Aktivis Muslimah)