Beranda » Biro Humas Pemprov Sulsel » Kemenkop Bentuk Satgas Untuk Dekatkan LPDB KUMKM Kepada Mitra Strategis di Daerah
Kemenkop Bentuk Satgas Untuk Dekatkan LPDB KUMKM Kepada Mitra Strategis di Daerah
Biro Humas Pemprov Sulsel

Kemenkop Bentuk Satgas Untuk Dekatkan LPDB KUMKM Kepada Mitra Strategis di Daerah

MAKASSAR – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) yang berada dibawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Satgas Monitoring dan Evaluasi untuk wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar).

Pada persemian Kantor Satgas Monitoring dan Evaluasi LPDB KUMKM untuk wilayah Sulselbar yang berlokasi di Gedung UMKM Centre Kantor Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Jumat (11/10/2019), Direktur Utama LPDB KUMKM, Braman Setyo mengatakan, kantor satgas monitoring dan evaluasi ini dibentuk untuk mendekatkan LPDB KUMKM kepada calon mitra strategisnya di daerah.

“Ini sebagai salah satu perwujudan karena LPDB tidak bisa membuka cabang di daerah, sementara kita ingin semua mitra yang sudah mendapatkan bantuan dari LPDB itu kemudian termaintenance dengan baik. Jadi solusinya adalah bagaimana kita memperbanyak kantor-kantor satgas yang ada di provinsi-provinsi,” kata Braman

“Kami juga menginginkan percepatan penyaluran yang selama ini dilakukan LPDB dari kantor pusat bisa terwakili melalui kantor satgas yang ada di beberapa provinsi. Sejauh ini sudah tiga kantor Satgas yang sudah kita bentuk. Yakni di Jateng, Jatim dan Sulsel. Ini atas dasar kebutuhan, karena cukup banyak penyaluran yang ada di masing-masing provinsi,” tambahnya.

Ia menjelaskan, satgas yang dibentuk ini memiliki tiga fungsi utama. Pertama, memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap mitra-mitra yang sudah menerima penyaluran dana LPDB, baik yang lama maupun yang baru.

Kedua, lanjut Braman, satgas ini juga akan mejalankan fungsi connection, meringankan mitra-mitra yang sudah mendapatkan bantuan LPDB agar tepat waktu dalam pengembalian pinjamannya ke LPDB.

Sedangkan yang ketiga, satgas ini juga sebagai fungsi asistensi, konsultasi, dan tempat menyampaikan proposal bagi rekan-rekan yang ada di wilayah Sulsel dan Sulbar.

“Jadi teman-teman disini tidak usah lagi ke Jakarta, karena biayanya mahal. Satgas yang ada disini akan melayani mulai dari pengecekan proposal sampai kemudian memfasilitasi penyampaian proposal. Termasuk untuk melakukan sosialisasi di daerah,” terangnya.

Braman berharap, keberadaan kantor satgas monitoring dan evaluasi ini bisa benar-benar dioptimalkan melalui jaringan Dinas Koperasi provinsi maupun kabupaten kota.

“Saya minta pengelola daripada Satgas ini jangan hanya menunggu perintah, tapi harus kreatif dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk membuat sebuah sistem agar bisa menerima dokumen-dokumen secara online,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Braman juga mengaparesiasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel yang telah bersedia memfasilitasi kantor untuk satgas monitoring dan evaluasi LPDB KUMKM ini.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal menyampaikan komitmennya untuk mendukung kinerja satgas monitoring dan evaluasi LPDB KUMKM untuk wilayah Sulselbar.

“Kami akan intens menjadi partner LPDB dalam konteks monitoring dan evaluasi,” kata Malik.

Sekadar diketahui, setelah selama empat tahun terakhir melakukan moratorium penyaluran dana bergulir di Provinsi Sulsel, LPDB KUMKM akhirnya kembali menyalurkan dana bantuan untuk koperasi dan UMKM tersebut.

Tahun ini, khusus untuk Sulsel, LPDB menargetkan penyaluran bantuan dana bergulir koperasi dan UMKM sebesar Rp1,7 triliun. [*]

Topik