MAKASSAR—Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) dan jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) bersama Aparatur Penegak Hukum (APH) se-Sulawesi yang dilaksanakan di Claro Hotel Makassar, Selasa (07/3/2023).
Acara Rakorwas ini dibuka oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam arahannya menyampaikan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting, strategis dan menentukan dalam menghadapi gejolak krisis pangan dunia.
“Mengurus pertanian dengan baik artinya kita berjuang untuk negara dan perekonomian kita. Oleh karenanya, kita perlu melakukan kolaborasi yang baik antar pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.
Kegiatan Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan dengan tema “Sinegi APIP dan APH Mendukung Sektor Pertanian dan Pencegahan Alih Fungsi Lahan se-Sulawesi” merupakan kegiatan yang baik dan perlu untuk terus dilanjutkan.
Ia juga mengajak kolaborasi antara APIP dan APH untuk mengawal pembangunan pertanian dan menjaga agar tidak ada yang mengalihfungsikan lahan pertanian.
Dr. Jan S Maringka selaku Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) mengungkapkan pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawalan terhadap program pembangunan pertanian. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan kolaborasi melalui program Jaga Pangan.
“Rakorwas yang dilakukan ini juga untuk membangun sinergi antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan Aparat penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, sekaligus mewujudkan program menjaga pangan,” terang Jan Maringka.
“Kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kementan khususnya APIP dengan Pemerintah daerah serta unsur APH di daerah cukup efektif untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian,” sebutnya.
Menurut Jan Maringka, pengawalan terhadap program pertanian menjadi sangat strategis, mengingat sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional ketika terjadi pandemi covid-19 yang lalu. Bahkan sektor pertanian mampu tumbuh positif di tengah lesunya ekonomi nasional akibat pandemi.
Sulawesi, lanjut dia, menjadi perhatian khusus mengingat wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional terutama di wilayah Indonesia Timur sehingga perlu dilakukan pengawalan yang memadai agar tidak mengganggu stabilitas pangan nasional.
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Kemal Redindo Syahrul Putra yang mewakili Gubernur Sulsel, menyampaikan, Pemprov Sulsel mengapresiasi kegiatan Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan yang merupakan suatu kegiatan koordinasi dan kolaborasi antara APIP dan APH dalam mengawal kegiatan-kegiatan di bidang pertanian supaya lebih akuntabel dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
“Kami berharap kegiatan seperti ini akan berlanjut secara terus menerus untuk mendukung pertanian yang mandiri dan modern,” harapnya.
Kegiatan Rakorwas Jaga Pangan se-Sulawesi tersebut juga dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Pangdam XIV/Hasanuddin, Kepala Bareskrim Polri, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, juga dihadiri oleh jajaran Polda Sulawesi Selatan, Kajati se-wilayah Sulawesi dan SKPD yang membidangi pertanian se-Sulawesi.
Dalam rangkaian acara ini juga dibahas terkait Pencegahan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan se-Sulawesi dengan narasumber Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah III, serta Guru Besar hukum Agraria Universitas Gadjah Mada dan Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin.
Diskusi sesi kedua ini membahas mengenai data Lahan Baku Sawah (LBS) sesuai Penetapan lahan sawah melalui Kepmen ATR BPN Nomor: 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, luas LBS nasional 7.463.948 ha. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi seluas 973.347 ha. (*)
