JENEPONTO—Bantuan bibit ternak sapi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jeneponto menimbulkan kisruh dan meninggalkan berbagai permasalahan saat direalisasikan di tahun 2022 lalu.
Bantuan bibit ternak sapi ini adalah dampak musibah korban banjir pada tahun 2019 yang alokasi anggarannya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jeneponto.
Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi Sulawesi Selatan (LPK Sulsel), Hasan Anwar menilai bantuan ini meninggalkan kontroversi dan permasalahan sampai saat ini. Bantuan ternak sapi ini banyak terjangkit penyakit, yang akhirnya mati.
Untuk itu, Ia meminta Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar untuk segera turun tangan menangani kisruh bantuan yang sumber dananya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.
“Kami dari LPK Sulsel meminta Bupati Jeneponto segera turun tangan menangani permasalahan bantuan sapi ternak melalui BPBD Jeneponto,” kata Hasan Anwar, kemarin.
Hasan Anwar menambahkan, ironisnya lagi, perkembangan terakhir, sapi bantuan tersebut ditarik oleh pemiliknya dari tangan kelompok penerima bantuan di lapangan.
“Sapi diambil kembali oleh pemiliknya yang menjual sapi itu dari Kabupaten Gowa, kejadiannya di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea. Pasalnya, sapi itu tak kunjung dibayarkan oleh pihak rekanan CV Tigabelas Kreasindo,” ungkapnya.
Secara terpisah Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar menganggap tidak ada permasalahan soal bantuan sapi tersebut.
“Bantuan sapi kenapa, apa masalahnya?. Karena begini dari kontraktor sudah selesai,” ucap Iksan, usai pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tribun Parang Passamaturukang Bontosunggu, beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, Bupati Jeneponto mempersilahkan wartawan untuk mempertanyakan ke pihak yang terlibat di bawah di lapangan.
“Kalaupun ada di bawah itu tanya yang bersangkutan di bawah ya,” kata Ketua DPD II Golkar Jeneponto tersebut kepada sejumlah wartawan saat itu. (*)
