“Orang bilang tanah kita tanah syurga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”

OPINI – Demikian sepenggal lirik lagu yang menggambarkan potensi alam negeri Indonesia yang luar biasa.

Ironisnya, kini kita harus menelan kenyataan pahit bahwa sebagian besar kekayaan alam Indonesia telah berpindah tangan menjadi milik kapitalis asing ataupun lokal karena diprivatisasi.

Di sisi lain, negara berdalih perlu meningkatkan pembangunan, sehingga harus ditopang dengan devisa yang ‘instan’, salah satunya melalui pariwisata.

Namun realitas yang kita dapati tidak seindah penggambaran pemerintah yang ingin menjadikan pariwisata sebagai solusi ekonomi negara.

Jebakan Di Balik Liberalisasi Pariwisata

Pariwisata menggambarkan kebahagiaan dengan mentadabburi keindahan buatan Sang Pencipta. Namun, di satu sisi, alih-alih semakin mengagungkan Allah, pariwisata justru berpotensi menjadi sarana melemahkan akidah dan merusak.

Misalnya tradisi adat Buang Nahas di Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, yang kembali digelar masyarakat di kawasan Pantai Talisay, Rabu (23/10/19) lalu.

Tradisi tersebut selalu digelar di akhir bulan Safar tahun Hijriah yang konon bertujuan untuk membuang segala keburukan dan berdoa bersama untuk mendapat keselamatan, kemakmuran, dan dijauhkan dari segala bencana.

Camat Talisayan memang menyampaikan kepada pihak panitia bahwa Tradisi Buang Nahas dianggap tak sesuai dengan akidah dalam Islam.

Makanya Camat tidak memberikan restu, dan tidak bersedia menghadiri acara adat masyarakat pesisir Berau tersebut (PROKAL.CO, 23/10/19).

Di sisi lain, sektor pariwisata di Indonesia dianggap sangat potensial untuk menjadi kunci dan solusi dalam menghadapi dampak krisis ekonomi akibat perang dagang yang memanas antara Amerika Serikat dan China.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widya mengatakan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, sektor pariwisata dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Namun yang mesti mendapat perhatian pemerintah dan para stakeholder adalah, bukan tentang seberapa banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, tapi seberapa besar uang yang masuk dari sektor ini (MONITORDAY.COM, 23/10/19).

Liberalisasi Pariwisata, Melemahkan Akidah dan Mengokohkan Penjajahan

Keanekaragaman suku budaya dan tradisi sangat berpotensi menjadi daya jual pariwisata di negeri ini.

Terlebih negeri yang mengarah pada sistem kehidupan barat, maka wajar apabila budaya liberal dan sekuler senantiasa mewarnai konsep pariwisatanya.

Tidak heran jika tradisi beberapa daerah yang diikuti dengan hal mistis dan syirik, ikut dikomersialisasi. Adat sulit dipisahkan dari masyarakat, apalagi tidak terdapat tindakan tegas dari tokoh agama bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, terlebih menarik manfaat darinya. Justru seharusnya syariat Islamlah yang dijadikan adat di tengah masyarakat.

Parahnya, pariwisata dianggap menjadi kunci dan solusi dalam menghadapi dampak krisis ekonomi akibat perang dagang AS dan China.

Pernyataan tersebut dinilai berlebihan bahkan mampu menyesatkan publik yang menjadikan Indonesia fokus pada pembangunan non strategis dan menjadi lupa dengan kekayaan alam yang telah beralih tuan ke asing.

Padahal jika SDA seperti pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan kekayaan lainnya dikelola dengan baik dan benar maka tentu akan lebih berdaya dibanding sektor pariwisata.

Beredarnya opini ini akan menjadikan berbagai daerah disibukkan dan terus berupaya melibatkan semua sektor untuk menunjang aspek pariwisata. Kesibukan pemerintah menggenjot pemasukan devisa melalui pariwisata melupakan eksploitasi SDA oleh pihak lain.

Liberalisasi pariwisata berkedok solusi ekonomi tidak lain merupakan tipu daya asing yang sebenarnya hanya untuk kepentingan mereka.

Selain merusak akidah, kebijakan tersebut hanya mengelabui rakyat dengan mengambil recehan dari pariwisata untuk ekonomi sementara pemasukan dari sektor yang lebih besar dikuasai asing.

Ini bukan hanya liberalisasi pariwisata, tapi juga jalan liberalisasi budaya dan agama. Lantas, bagaimana mungkin rakyat akan sejahtera dengan pariwisata sebagai solusi atas melemahnya ekonomi Indonesia?

Justru malah melemahkan akidah dan mengokohkan penjajahan asing atas SDA Indonesia yang melimpah.

Solusi dalam Islam

Liberalisme mudah saja menjangkiti Indonesia karena negeri ini memiliki sudut pandang materialis sekulerisme. Bahkan dengan gamblang telah menjadikan materi, yakni devisa sebagai tujuan utama digenjotnya pariwisata.

Tanpa memperhatikan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi rakyat secara umum apalagi mempertimbangkan bagaimana sudut pandang Islam dalam menilai dan menempatkan adat dan pariwisata tersebut.

Hal seperti ini wajar kita dapati dalam negara yang menerapkan sistem kapitalis sekuler.

Dalam pandangan Islam, pariwisata dijadikan ajang silaturahmi, tadabbur dan meningkatkan keimanan atas ciptaan Allah, bukan untuk meraih materi, pendapatan dan kesenangan semata.

Pariwisata tidak dijadikan sebagai sumber perekonomian negara, meski tetap bisa menjadi salah satu sumber devisa.

Pariwisata dipertahankan hanya untuk dakwah dan tidak akan dieksploitasi untuk kepentingan bisnis.

Sektor ini hanya satu bagian yang tentu tidak bisa lepas dari bagian lainnya. Semua sama berakar pada akidah dan ideologi yang dianut oleh suatu negara.

Memimpikan pengelolaan pariwisata sesuai dengan pandangan Islam dalam sistem hari ini tidak akan pernah terwujud, kecuali Islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh).

Adapun sumber tetap perekonomian negara Islam ada empat, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Sektor-sektor inilah yang akan membiayai perekonomian negara.

Selain itu juga ada sumber lain, yaitu pintu zakat, jizyah, kharaj, fai’, ghanimah juga dharibah. Tentu ini memiliki bagian yang cukup besar dalam membiayai perekonomian negara.

Maka dari itu, hanya penerapan Islam kaffah yang mampu mensejahterakan rakyat tanpa melanggar syariat Islam sedikitpun dan tanpa mengharap pada sektor pariwisata dan penarik devisa. (*)

Penulis: Nurasia, S.Pd. (Aktivis Muslimah