OPINI – Keluhan masyarakat soal tagihan listrik yang membengkak kembali merebak. Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA.

Merespons keluhan-keluhan tersebut, PT PLN (Persero) angkat suara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN.

“Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi PLN tidak akan berani karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif,” ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk ‘Tagihan Rekening Listrik Pascabayar‘, Sabtu (6/6/2020).

PT PLN memastikan banyak keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik belakangan ini bukan karena kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan tagihan lebih disebabkan ada selisih dan kenaikan konsumsi listrik saat work from home (WFH) atau kerja dari rumah, Minggu (7/6/2020).

Masyarakat mengeluhkan kenaikan tagihan listrik hingga empat kali lipat dan menduga ada kenaikan diam-diam dari PLN. Namun, PLN mengelak telah menaikkan listrik selama masa pandemic. Justru kenaikan tagihan listrik dianggap wajar karena penggunaan yang meningkat dari adanya WFH dan BDR.

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap kesulitan rakyat. Sektor strategis layanan publik juga tidak menyesuaikan pelayanannya dengan pendekatan meringankan kesulitan yang dihadapi masyarakat di masa pandemic. Akibatnya masyarakat tercekik oleh tagihan listrik di tengah pandemi.

Beginilah gambaran sistem kapitalis sekuler dalam memimpin rakyat. Pemerintah cenderung mengabaikan segala urusan rakyatnya.

Mulai dari gagalnya pemerintah mengatasi masuknya wabah covid 19 sejak awal ke Indonesia, juga banyakanya kebijakan-kebijakan yang membahayakan nyawa rakyat dalam mengatasi wabah.

Termasuk tingginya tarif listrik yang berkali-kali lipat di masa pandemi. Sudahlah kondisinya tidak aman karena intaian tertular covid 19, sulitnya mereka mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya sehari-hari ditambah lagi dengan beban tagihan listrik yang besar. Kondisi masyarakat seperti ini cocok dengan peribahasa, “Sudah jatuh tertimpa lagi”.

Adapun tingginya tarif listrik ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menyerahkan pengelolaan listrik dan sumber energinya yakni migas dan batu bara kepada swasta asing.

Yang hasilnya tidak dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat justru menyengsarakan rakyat. Semua ini berbeda dalam pandangan Islam.

Listrik Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, listrik merupakan kepemilikan umum yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Listrik masuk dalam kategori ‘api’ atau energi. Sebagaimana Nabi Saw pernah bersabda:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Energi listrik berasal dari tambang migas dan batu bara. Barang tambang tersebut juga masuk ke dalam kepemilikan umum sehingga tidak boleh dikomersilkan pengelolaan juga hasilnya. Barang tambang harus dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat. Negara juga bertanggung jawab secara penuh kebutuhan listrik rakyatnya baik yang mampu maupun kurang mampu.

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat,

“Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Oleh karena itu, negara tidak boleh menyerahkan penguasaan dan pengelolaan listrik juga bahan baku pembangkit listrik kepada swasta apalagi asing. Hal ini karena listrik dan barang tambang yang jumlahnya sangat besar adalah milik umum yang harus diperoleh masyarakat dengan harga murah bahkan kalau perlu gratis.

Sayangnya semua itu tidak didapatkan dalam sistem kapitalis sekuler hari ini. Sistem seperti ini hanya ada dalam Islam, maka kinilah saatnya semua umat muslim bersatu, saling bersinergi dan berjuang untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata yang akan membawa kesejahteraan seluruh masyarakatnya baik muslim maupun nonmuslim. Wallahu a’lam bish shawab. (*)

Penulis: Dewi Tisnawati, S. Sos. I (Pemerhati Sosial)