Menjaga Anggaran dan Ketahanan Ekonomi Masa Pandemi

Menjaga Anggaran dan Ketahanan Ekonomi Masa Pandemi
Haris Zaky Mubarak, MA, Analis Nasional dan Direktur Jaringan Studi Indonesia.

OPINI—Menghadapi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dibutuhkan kerja dan kemampuan yang kuat untuk dapat memulihkan ekonomi secara stabil. Karena itu, salah satu pekerjaan rumah yang paling krusial untuk diselesaikan pada masa krisis pandemi Covid-19 ini adalah bagaimana menghidupkan kembali pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan secara besar.

Dalam pemulihan ini, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin kepada masyarakat demi mendorong banyaknya kantong sumber pendapatan bagi masyarakat. Apalagi pemerintah telah memiliki Undang – Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat menjadi landasan kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dalam memulihkan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sejak Indonesia mengumumkan wabah virus korona sebagai bencana nasional 14 Maret 2020, Indonesia mengalami dua tantangan, yaitu krisis sistem pelayanan kesehatan dan resesi ekonomi. Sampai akhir 2020, penyebaran Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Total kasus positif 743.198 orang, sembuh 611.097 orang dan meninggal 22.138 orang, serta penambahan kasus harian 8.074 orang. Isyarat ini mengindikasikan bila pemerintah belum berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, resesi ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terpuruk semakin dalam. Pada kuartal I-2020, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 2,97%, bahkan kuartal II-2020 terkontraksi minus 5,32%. Pada kuartal III masih terkontraksi minus 3,49% dan berlanjut minus 2,19% kuartal IV-2020.

Sebagai penggerak ekonomi, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kondisinya cukup berat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2020 sekitar Rp 1.633,6 triliun atau 96,1% dari target dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020. Pencapaian tersebut lebih rendah Rp 327,1 triliun atau minus 16,7% dari periode sebelumnya.

Penerimaan pajak sebagai kontributor terbesar mengalami tekanan sebagai dampak dari perlambatan ekonomi 2020. Realisasi penerimaan pajak mencapai 89,3% dari target dalam Perpres 72/2020 atau turun 19,7%. Kontraksi ini berasal dari PPh Nonmigas (PPh 25/29 Badan, PPh 21 dan PPh Final) tumbuh minus 21,4% dan PPN/PPnBM terkontraksi minus 15,6% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2019.

Berita Lainnya
Lihat Juga:  Ambisi Proyek Strategis Nasional, “Tanah Surga di Bumi Wadas” Terancam Tambang

Serapan Ekonomi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) pada bulan Januari 2021, telah mencatat jika penerimaan pajak yang diterima oleh negara adalah sebesar Rp. 68,5 triliun. Dalam analisanya, serapan penerimaan pajak negara mengalami penurunan sebesar 15,3% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. (Kemenkeu RI, 2021).

Masih aktifnya kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 dan intensifnya kebijakan pemberian insentif kepada masyarakat yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membuat regulasi kebijakan keuangan negara masih terfokus pada bentuk dan pola stimulasi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Dalam postur perlindungan ekonomi masyarakat, peran besar dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) menjadi instrumen penting yang memiliki pengaruh dan dampak luas untuk dapat mengatasi penanganan pemulihan kesehatan, melindungi ekonomi masyarakat dan perbaikan ekonomi nasional.

Daya serap dan efektivitas realisasi belanja APBN 2021 yang mencapai Rp2.750 triliun atau meningkat 4% dari APBN tahun 2020 diharapkan mampu berperan aktif dalam menstimulasi derap pemulihan ekonomi nasional secara signifikan.

Dalam konteks pemulihan ekonomi seperti sekarang, pemerintah Indonesia tak bisa hanya bergantung pada formalitas regulasi semata, tapi harus melakukan tindakan dan langkah taktis yang memberi proyeksi keuntungan ekonomi secara besar bagi masyarakat.

Bonus demografi penduduk usia kerja Indonesia yang sangat banyak harusnya menjadi ujung tombak aktif dalam ruang gerak pemulihan ekonomi secara nasional. Potensi besar akan penyerapan tenaga kerja sektor produktif seperti halnya pertanian, perkebunan dan perdagangan sesungguhnya dapat dijadikan potensi untuk mendorong efektivitas program kerja ekonomi nasional.

Jika melihat pada analisa Bank Dunia terbaru, maka pencapaian sektor ekonomi Indonesia diprediksikan akan dapat tumbuh 4,4 persen pada tahun ini. Kebijakan fiskal dan moneter serta kenaikan harga dari sejumlah komoditas ekspor menjadi penopang utama yang diprediksi berkontribusi positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Lihat Juga:  Miris, Bantuan Negara Hanya untuk Sekolah Gemuk

Secara lebih jauh, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2021 ini bergerak naik sebesar 4 persen setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi atau mengalami minus 2,1 persen. Pertumbuhan ekonomi yang sedikit ini akan berlanjut pada dua tahun berikutnya, yang diperkirakan mencapai 5 persen pada 2022 dan 5,1 persen tahun 2023. (IWorld Bank, 2021).

Seberapa cepat dan kuat pemulihan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengatasi wabah pandemi Covid-19. Jika Covid-19 dapat diatasi lebih cepat dan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan bergerak secara lebih cepat. Pada negara maju, banyak negara melakukan kebijakan stimulasi besar dengan menggelontorkan dana ratusan miliar demi kelancaran program vaksinasi untuk negaranya.

Misalnya, Amerika Serikat yang menggelontorkan dana sebesar 1,9 triliun dollar AS. Sementara untuk negara berkembang seperti Indonesia juga menganggarkan dana stimulasi ekonomi dan penanganan Covid-19 dengan dana yang besar yakni Rp695 triliun. Semua gelontoran dana tersebut diupayakan demi memperbaiki efektivitas stimulasi pemulihan ekonomi negara.

Penguatan Anggaran

Secara analisa, terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,1 persen pada tahun 2020 sesungguhnya tak terlalu buruk bila dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang terjadi pada negara lain. Meskipun mengalami defisit pendapatan umum, tapi pada konteks penataan ekonomi dalam negeri masih banyak pihak menginginkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Membanjirnya likuiditas stimulasi ekonomi pemerintah dan masih bertahannya perilaku konsumen yang belum aktif membelanjakan dananya, menyebabkan kemajuan pasar modal selama masa pandemi tak berdampak linear dengan perubahan dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan kredit yang masih rendah menyebabkan kebimbangan para pelaku ekonomi untuk berani memproyeksikan investasi bisnisnya. Rata-rata Bank di Indonesia masih melihat potensi risiko yang tinggi dalam memajukan kebijakan kredit, sementara pada sisi yang lain kelompok debitor masih menghadapi ketidakpastian ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Kekhawatiran terhadap adanya dampak lanjutan dari krisis akibat Covid-19 masih membayangi para pelaku ekonomi dalam banyak perusahaan dan rumah tangga.

Lihat Juga:  Pandemi Mengganas, Kesenjangan Semakin Kontras, Adakah Solusi Tuntas?

Dilaksanakannya program vaksinasi Covid-19 diharapkan mampu mengatasi berbagai dilematisasi masalah ekonomi selama pandemi Covid-19 terutama meningkatkan kembali kepercayaan diri para pelaku ekonomi yang sempat mengalami tekanan psikologis berbisnis.

Pada sisi yang lain, sebagai amunisi utama pemulihan ekonomi, alokasi belanja negara di APBN 2021 ditargetkan Rp2.750 triliun atau naik 6,2% dengan alokasi program PEN Rp699,4 triliun. Artinya anggaran program PEN naik 20,6% dari 2020.

Belanja dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi Rp186,8 triliun. Belanja Kesehatan untuk tenaga kesehatan dan belanja intervensi penanganan Covid-19, termasuk vaksinasi nasional Rp176,3 triliun.

Disinilah pemerintah harus bijak dalam mengelola anggaran negara. Alokasi belanja program prioritas Rp125,1 triliun naik 87,8%, serta alokasi insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun untuk menjaga kelangsungan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Pemerintah harus memanfaatkan sebaik-baiknya momentum pemulihan ekonomi tahun 2021. Kegagalan memanfaatkan kondisi ini akan membuat kita kehilangan lebih banyak ruang pemulihan ekonomi. (*)

Penulis: Haris Zaky Mubarak, MA (Analis Nasional dan Direktur Jaringan Studi Indonesia)

Berita terkait