OPINI – Indikator Pengembangan Keuangan Islam (Islamic Finance Development Indicator/IFDI) yang baru-baru ini dirilis oleh Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) dari Islamic Development Bank (IDB) tahun 2019 menempatkan posisi Indonesia ke peringkat empat, di bawah Malaysia, Bahrain dan Uni Emirat Arab, posisi ini naik dari peringkat 10 tahun 2018 lalu.

Namun dibalik pencapaian ini, industri perbankan syariah yang merupakan penyumbang aset terbesar bagi sektor keuangan syariah di Indonesia masih menyisakan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya ialah minimnya budaya risiko (risk culture) pada manajemen perbankan syariah di Indonesia.

Harus diketahui bersama bahwa industri perbankan adalah bisnis yang berbasis risiko. Oleh sebab itu, penyaluran pinjaman bank atau pembiayaan (dalam istilah perbankan syariah) harus disertai dengan penilaian risiko yang cermat dan tepat.

Salah satu kasus terkait penilaian risiko bisnis baru-baru ini menimpa bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat.

Bank Muamalat tercatat pernah gagal memenuhi rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) minimum 12 persen tahun 2017 dan lonjakan pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) tahun 2019 lalu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis perbankan adalah bisnis yang sangat rumit dan tunduk pada banyak aturan. Salah satunya terkait aturan permodalan yang menetapkan minimum rasio kecukupan modal (CAR) perbankan.

CAR adalah pengukuran modal bank yang dinyatakan sebagai persentase dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Jika kondisi dimana aset bank menjadi berisiko, maka ATMR-nya akan naik dan CAR-nya akan turun.

Saat CAR bank berada di bawah ambang regulasi, otoritas perbankan akan memaksa bank untuk melakukan injeksi modal untuk mengembalikan CAR kembali ke rasio minimum.

Permasalahan lain bersumber dari upaya Bank Muamalat dalam menumbuhkan asetnya melalui pembiayaan yang dinilai lebih banyak berfokus pada pembiayaan korporasi berisiko (khususnya di sektor komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit).

Pembiayaan berisiko yang dilakukan tersebut menyebabkan meningkatnya risiko kredit dan berdampak pada lonjakan pembiayaan bermasalah (NPF) yang berpengaruh negatif pada profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NPF Bank Muamalat yang melampaui ambang 5 persen pada akhir Juni 2019, akan menghasilkan biaya provisi yang menganggu profitabilitas keuangan perusahaan.

Data lain dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan laba bersih Bank Muamalat pada Januari-Agustus 2019 anjlok 94,1 persen dari periode yang sama tahun 2018, laba bersih Bank Muamalat tercatat hanya mencapai Rp 6,57 Miliar.

Jika menelisik kebelakang, bank syariah di Indonesia sebenarnya berulang kali mampu ‘menyelamatkan diri’ dari gelombang krisis, misalnya krisi keuangan Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global tahun 2008.

Namun, hal itu tidak menjamin bank syariah akan selamanya kebal terhadap financial distress dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan aset melalui pembiayaan ‘agresif’ yang tidak terukur hanya akan mengakumulasi potensi risiko yang akan meledak suatu saat nanti layaknya bom waktu.

Untuk mencegah bencana tersebut, bank syariah harus melakukan reformasi dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya budaya risiko (risk culture).

Investasi back office juga perlu digiatkan, seperti peningkatan pelaporan data dan integrasi teknologi informasi sehingga hal ini akan meningkatkan efisiensi bank syariah dalam operasionalnya.

Bank syariah saat ini harus lebih selektif dalam memilih sektor atau segmen bisnis yang dinilai berisiko tinggi dan diharapkan tetap berfokus pada pengembangan produk syariah yang menjadi ciri khasnya.

Spesialisasi pembiayaan tersebut lebih diarahkan pada model pembiayaan bisnis dengan risiko yang lebih terukur dan aman (misalnya menyasar bisnis ritel dan pembiayaan bagi usaha kecil menengah/UKM).

Dengan strategi bisnis tersebut, bank syariah secara bertahap akan meningkatkan daya saingnya tanpa mengesampingkan going concern perusahaan melalui optimalisasi potensi market yang mencapai 90 persen penduduk (muslim) di Indonesia.

Saat bank syariah telah siap untuk melakukan ekspansi usaha dengan memasuki segmen pasar yang baru, risk culture dengan prinsip kehati-hatian, terukur dan terencana harus tetap diutamakan untuk menghindari penumpukan risiko yang tidak perlu.

Melalui perbaikan-perbaikan tersebut, bukan tidak mungkin bank syariah akan mampu tumbuh dan berkembang secara konsisten mengingat potensi market-nya yang sangat besar.

Optimisme tersebut harus terus dipupuk pada perbankan syariah di Indonesia mengingat lembaga keuangan ini hadir sebagai alternatif bagi masyariakat yang menginginkan pemenuhan prinsip syariah dalam bermuamalah.

Kondisi ini tentunya perlu didukung oleh upaya bank syariah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengenalan produk-produk syariah sehingga diharapkan kedepannya akan meningkatkan tingkat literasi dan iklusi produk tersebut sampai ke daerah-daerah terpencil, disamping itu dukungan pemerintah yang kuat dalam mempromosikan industri ini juga tak kalah pentingnya. (*)

Penulis: Fitrawansah (Program Magister Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar)