Advertisement - Scroll ke atas
  • Bapenda Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Stunting
Opini

Meraih Makna Kemerdekaan Hakiki !!

423
×

Meraih Makna Kemerdekaan Hakiki !!

Sebarkan artikel ini
Satriah Ummu Aulia
Satriah Ummu Aulia
  • Pilkada Sulsel (KPU Sulsel)
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Kota Makassar
  • Banner DPRD Makassar

OPINI—Dirgahayu Kemerdekaan yang ke-78 tahun sebentar lagi akan di rayakan. Perayaan itu akan dilaksanakan pada, Kamis 17 Agustus tahun ini (2023). Sebagaimana tahun tahun sebelumnya semarak kemerdekaan ini disambut dengan berbagai perlombaan.

Perlombaan ini diadakan oleh masyarakat disetiap daerah dan jenis lomba yang diadakan pun sama seperti lomba gerak jalan, panjat pinang, tarik tambang, karaoke, lomba bergoyang berebut kursi, makan kerupuk dan lainnya. Berbagai perlombaan ini tidak lain merupakan bentuk kegembiraan atas kemerdekaan Negara kita tercinta. Namun, yang jadi pertanyaan adalah benarkah Negara ini sudah merdeka secara hakiki ?.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Mungkin pertanyaan ini seringkali muncul disetiap momentum perayaan hari kemerdekaan. Namun, bukan sekedar jawaban ” Ya” atau “Tidak” yang dibutuhkan oleh masyrakat. Akan tetapi tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk meraih kemerdekaan hakiki tersebut.

Kata “Merdeka” dalam kamus besar bahasa indonesia maknanya adalah bebas dari penjajahan tidak terikat dan tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu. Berdasarkan makna ini bagaimana dengan negara kita tercinta ? Apakah negara kita layak dikatakan telah merdeka secara hakiki?.

Dari segi penjajahan fisik siapapun bisa melihat bahwa negara kita telah merdeka sejak keberhasilannya mengusir para penjajah Belanda beserta sekutunya. Namun ada hal yang tidak difahami oleh umat, bahwasanya saat ini kita dijajah secara halus melalui neo imperiaisme atau penjajahan gaya baru yaitu dari segi budaya, pemikiran, dan penerapan aturan.

Kapitalisme Sekulerisme adalah senjata yang tak kasat mata yang digunakan oleh Imperialis Barat untung menyerang negeri negeri muslim termasuk Indonesia. Kapitalisme Sekulerisme ini adalah sebuah pandangan hidup yang mengharuskan pemisahan agama dari kehidupan juga dari negara juga pandangan hidup yang menjamin kebebasan baik bagi individu maupun masyarakat.

Pandangan inilah yang kemudian saat ini diemban oleh berbagai negeri negeri muslim termasuk Indonesia. Dan akibat dari penerapan pandangan inilah sehingga muncul persoalan diberbagai aspek kehidupan dinegeri ini.

Misalnya, maraknya perilaku seks bebas dikalangan masyarakat akibat membebek gaya hidup bebas ala barat, munculnya para pahlawan bertopeng bermodalkan pinjaman lunak atau hibah bersyarat atau perjanjian kerjasama ekonomi dan investasi yang ujung ujungnya membawa negeri negeri muslim kedalam lilitan utang yang kian menumpuk yang mengakibatkan negeri negeri muslim termasuk indonesia terikat dengan negara penjajah pengemban Kepitalis dan kekayaan alam pun terus dikuras.

Pada bulan April Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang Pemerintah adalah Rp7.849,89 triliun. Sama artinya tiap warga Indonesia menanggung utang negara sebesar Rp28 juta.

Apalagi menurut anggota Komisi XI DPR Misbakhun, utang Pemerintah sebenarnya lebih dari Rp20.000 triliun. Menurut dia, angka itu merupakan akumulasi berbagai jenis utang. Jumlah itu adalah akumulasi utang sejak NKRI berdiri pada 1945 dengan semua periode presiden. Jika utang ini dikelola secara serampangan, ia bakal menjadi beban dan bom waktu yang akan meletus menjadi krisis dahsyat melebihi krisis moneter 97/98.

Prihatinnya lagi, dengan utang sebanyak itu nikmat kemerdekaan dan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Laporan Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan: 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di Tanah Air; 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Artinya, pembangunan selama masa kemerdekaan ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk di negeri ini.

Ketidakadilan juga terjadi dalam kepemilikan lahan di Tanah Air. Pada tahun 2022, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, tercatat 68 persen tanah di Indonesia dikuasai 1 persen kelompok pengusaha dan korporasi besar. Bahkan ada satu korporasi yang menguasai lahan perkebunan sawit dengan luas total 123.591 hektare, hampir dua kali lipat wilayah DKI Jakarta yang luasnya 66.150 hektare.

Dengan ketimpangan seperti ini tidak aneh jika World Bank melaporkan bahwa 40 persen warga Indonesia terkategori miskin. Perhitungannya, garis kemiskinan ekstrem ditetapkan sebesar 2,15 dolar AS perkapita perhari. Ini setara dengan Rp967.950 perkapita perbulan. Artinya, warga yang berpenghasilan di bawah itu patut disebut sebagai miskin. Sesuai hitungan World Bank, berarti ada 108 juta warga miskin Indonesia.

Dampak kemiskinan itu banyak. Ada 1,9 juta lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena tingginya biaya pendidikan. Ada 17 juta warga Indonesia terpapar gizi buruk yang merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara.

Ada 81 juta warga milenial tidak memiliki rumah. Ada 14 juta warga menempati hunian tidak layak huni. Jutaan rakyat Indonesia juga terbelit utang pinjol hingga puluhan triliun rupiah. Bahkan sudah terjadi kasus bunuh diri dan pembunuhan akibat riba pinjol.

Ini hanya beberapa fakta persoalan akibat adanya penjajahan gaya baru ala Kapitalis sekulerisme dan masih terdapat banyak persoalan lain yang tidak bisa di gambarkan satu persatu. Tidak hanya itu juga Ide Kapitalisme Sekulerisme ini memunculkan berbagai kehancuran budaya dan pemikiran serta memunculkan kekuasaan tirani yakni kekuasaan manusia atas manusia.

Dalam pandangan Islam merdeka secara hakiki bukan berarti Liberal (bebas). Akan tetapi Merdeka adalah ketika umat manusia menghamba hanya kepada Allah swt semata atau dengan kata lain ketika manusia itu mampu menjadi pribadi yang bertakwa pada Allah swt semata dengan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya baik dalam urusan pribadi, masyarakat dan juga negara.

Hal ini sebagaimana kisah Rib’Iy bin Rabih pada masa perang Qadisiyyah. Pada masa itu panglima Rustum bertanya kepada dia, apa tujuanmu datang ke Persia?. Dengan lantang Rib’Iybin Rabih menjawab “kedatanganku kepadamu adalah untuk membebaskan kalian dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia (Allah SWT)”.

Sebagai konsekuensi kalimat Syahadat yang kita ucapkan tatkala memeluk Islam, maka sudah sewajibnya kita berupaya dan bersemangat meraih kemerdekaan yang sesungguhnya yakni taat kepada seluruh aturan Allah swt dan menjauhi segala laranganNya.

Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat tatkala berhijrah dari makkah ke madinah. Semangat, perjuangan, dan pengorbanan yang dilakukan tidak tergambarkan dengan kata kata.

Betapa tidak, mereka rela meninggalkan istri atau suami yang masih tinggal di makkah, mereka rela meninggalkan harta dan perniagaan yang telah dibangun sebelumnya, rela menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan berjalan kaki, rela bertaruh nyawa karena intaian kaum kafir Quraiysh.

Semua pengorbanan Rasulullah dan para sahabat ini semata mata demi meraih kemerdekaan hakiki yakni penerapan hukum hukum Allah swt secara total dan menyeluruh dalam naungan sebuah negara.

Berdasarkan hal ini maka umat wajib memahami makna “Kemerdekaan Hakiki” dan berupaya untuk meraihnya dengan hijrah dari pandangan hidup Kapitalisme Sekulerisme menuju pandangan Islam, hijrah dari sistem kufur menuju sistem Islam dan hijrah dari penghambaan manusia menuju penghambaan kepada Allah SWT. Wallahu’ A’lam Bish Shawab. (*)

 

Penulis

Satriah Ummu Aulia
(Pengurus MT Mar’ Atul Mut Mainnah)

 

***

 

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

  • DPPKB Kota Makassar
error: Content is protected !!