Advertisement - Scroll ke atas
  • Bapenda Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
Opini

Mewujudkan Transportasi yang Nyaman dan Aman

177
×

Mewujudkan Transportasi yang Nyaman dan Aman

Sebarkan artikel ini
Mewujudkan Transportasi yang Nyaman dan Aman
Diana, SE (Pendidik/Guru)
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Kota Makassar
  • Banner DPRD Makassar

OPINI—Dunia pendidikan lagi-lagi berduka. Rombongan bus SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dari pengakuan sejumlah penumpang, diduga kuat kecelakaan bus terjadi akibat rem blong.

“Direktorat jendral perhubungan darat, kementrian perhubungan menyampaikan turut prihatin dan berduka cita atas kecelakaan bus Trans Putera Fajar di Ciater, Subang, Jawa barat,” ucap Aznal. (Sumber: www.suarasurabaya.net)

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Menurut keterangan Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Aznal, menyebut bahwa pada aplikasi Mitra Darat, bus tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala telah kedaluwarsa sejak 6 Desember 2023.

Selain itu juga, kondisi mesin bus tersebut juga tidak layak jalan karena sebelum terjadi kecelakaan, bus sempat mengalami masalah. Sopir dan kernet bus mengaku sudah berupaya memperbaiki kerusakan tersebut dengan memanggil mekanik.

Tidak ada satu pihak pun yang menginginkan kecelakaan maut itu terjadi. Siapa yang menyangka perjalanan wisata harus diakhiri dengan perpisahan selamanya. Terlepas dari kecelakaan dan meninggalnya para korban adalah ketetapan Allah Taala, alangkah baiknya peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar tidak berulang terjadi.

Ada banyak faktor yang berpengaruh dan saling terkait dari kasus kecelakaan ini. Pertama, mahalnya transportasi membuat konsumen atau penyewa memilih transportasi yang murah. Menghemat pengeluaran, tetapi mengabaikan keselamatan.

Terkadang bujet pas-pasan, tetapi ingin berwisata. Jadilah pengeluaran dibuat irit sedemikian rupa hingga melalaikan salah satu poin penting, yakni keselamatan penumpang dengan memilih kendaraan yang layak dan tepat.

Kedua, bus tidak layak, tetapi masih dipaksa jalan melayani penumpang. Ketidaklayakan itu terindikasi dari tidak adanya surat izin angkutan serta status lulus uji berkala yang sudah kedaluwarsa.

Diketahui, bus yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok, tercatat buatan 2006 yang mana sudah terjadi pergantian cat sebanyak dua kali atau terus diperbarui agar terlihat seperti bus baru.

Ketiga, jika kita melihat dari sisi pemilik perusahaan transportasi, keterbatasan modal membuat mereka meminimalisasi pengeluaran sehingga membiarkan kendaraan tidak layak jalan dibuat seolah-olah masih layak. Di sisi lain, biaya pendaftaran izin angkutan dan uji berkala kendaraan juga pastinya tidak murah dan mudah.

Kondisi ini dilema. Mau dapat untung, tetapi modal tidak beruntung. Mau memberi fasilitas dan kenyamanan, tetapi biaya pemeliharaan kendaraan cukup besar. Alhasil, pemilik perusahaan transportasi kadang kala lebih memilih menekan biaya dengan tidak rutin mengontrol kendaraan layak jalan atau tidak.

Ada kalanya juga pemilik perusahaan transportasi memegang prinsip “modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya”. Prinsip ekonomi ala kapitalisme inilah yang sebenarnya menjadi malapetaka bagi masyarakat. Kendaraan beroperasi tanpa pemeliharaan dan kontrol berkala dari si pemilik perusahaan.

Keempat, negara juga pihak yang turut bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat di jalan. Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengimbau seluruh Perusahaan Otobus (PO) dan pengemudi memeriksa secara berkala kondisi armada dan melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. Harusnya, yang dilakukan negara bukan sekadar imbauan, tetapi memang sudah seharusnya ada pengawasan dan kontrol dari pemerintah kepada perusahaan transportasi.

Hanya saja, pemerintah juga harus memberi kemudahan administrasi dan uji berkala kendaraan dengan biaya terjangkau agar para pemilik transportasi tidak “malas” melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap kendaraan yang mereka miliki.

Kelima, diketahui, tempat terjadinya kecelakaan bus merupakan kawasan blackspot, yaitu jalur rawan kecelakaan. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan akan menggelar focus group discussion (FGD) bersama instansi terkait untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat guna mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari. (Suara, 13-5-2024).

Senada dengan itu, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyarankan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah seharusnya mengkaji ulang di ruas Subang-Bandung, terkhusus di sekitar daerah Ciater tersebab jalan tersebut memiliki banyak tikungan dan jalan menurun.

Mengutip dari Kompas (11-5-2024), selama 12 tahun terakhir, total korban meninggal dunia akibat kecelakaan di kawasan tersebut mencapai 52 orang dan masih bisa bertambah. Kecelakaan di kawasan itu sebagian besar dipicu oleh kelalaian pengemudi dan juga masalah rem blong.

Artinya, kelayakan fasilitas publik seperti kondisi jalan, kualitas kendaraan, uji kelayakan kendaraan hingga kebijakan administrasi membutuhkan peran negara sebagai penanggung jawab utama melindungi keselamatan rakyat selama melakukan perjalanan.

Becermin pada kasus ini, fungsi negara sebagai pelayan masyarakat belum berjalan dengan baik. Negara sekadar melakukan imbauan dan saran agar tidak terjadi kecelakaan. Seperti halnya tulisan peringatan yang biasa kita lihat di jalan raya, “Hati-hati jalan bergelombang, kurangi kecepatan.”

Pengguna jalannya diminta hati-hati menyesuaikan kondisi jalan, bukan jalannya yang diperbaiki agar pengguna aman dan nyaman berkendara. Terbalik, bukan? Faktanya memang demikian.

Visi pelayanan dalam sistem Islam adalah negara bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hajat publik seperti dalam hadits

Kepala negara adalah raa’in (pengurus urusan umat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (H.R Bukhari), salah satunya transportasi nyaman dan infrastruktur publik yang aman bagi pengguna jalan.

Negara berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warga yang melakukan perjalanan baik dalam kota, antarkota, antarprovinsi, bahkan antarnegara. Inilah yang semestinya negara lakukan untuk menjamin keselamatan rakyat.

Rasulullah saw. telah mengancam penguasa semacam ini:

مَا مِنْ عَبْدٍ ‌يَسْتَرْعِيهِ ‌اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Siapa saja yang diamanahi oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga atas dirinya (HR Muslim) Padahal Nabi saw. telah memperingatkan bahwa sikap memperdagangkan (urusan/kepentingan) rakyat adalah pengkhianatan yang paling besar. Beliau bersabda:

إِنَّ مِنْ أَخْوَن الْخِيَانَة تِجَارَة الْوَالِى فِى رَعِيَّتِهِ

Sungguh pengkhianatan paling besar adalah saat penguasa memperdagangkan (urusan/kepentingan) rakyatnya (HR Abu Nu’aim).

Nabi saw. pun mendoakan mereka:

اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقْ عليه، وَمَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَرَفَقَ بهِمْ، فَارْفُقْ بهِ

 

Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia (HR Muslim).

Pertama, membangun dan memperbaiki sarana publik seperti jalan raya secara totalitas. Artinya, perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan bahan untuk mengaspalnya dan proses pengerjaannya. Begitu pula dengan sarana lainnya seperti lampu penerang jalan yang harus ditempatkan di semua jalan raya yang dilalui rakyat. Jangan sampai ada jalan raya tetapi tidak ada lampunya.

Begitu pun dengan ruas-ruas jalan yang berpotensi atau rawan terjadi kecelakaan. Negara harus melakukan mitigasi lebih dini.

Hal ini bisa dilakukan dengan rekayasa lalu lintas, perbaikan struktur jalan, menghilangkan atau mengurangi unsur hazard (kondisi berbahaya), semisal rambu lalu lintas yang jelas, memasang penerangan atau marka jalan yang menyala apabila tersorot cahaya lampu kendaraan, dan sebagainya yang dapat mengurangi risiko kecelakaan.

Kedua, membangun industri strategis, yakni industri IT dengan segala risetnya yang dapat membantu menghindarkan rakyat dari hal-hal yang mengganggu perjalanan sehingga dapat terhindar dari kecelakaan.

Ketiga, menegakkan sistem sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggar aturan yang sudah negara tetapkan.

Agar transportasi nyaman dan penumpang aman selama perjalanan, negara mewujudkannya dengan pembiayaannya melalui anggaran baitulmal. Salah satu sumber pemasukan baitulmal, yaitu pengelolaan kekayaan alam harus ditangani dengan benar agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari sumber daya alam yang mereka miliki.

Di antara manfaat itu ialah transportasi dan infrastruktur publik yang memadai, aman, dan menyenangkan. (*)

 

Penulis: Diana, SE (Pendidik/Guru)

 

***

 

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

error: Content is protected !!