OPINI—Lagi-lagi kaum LGBT semakin berani menampakkan keberadaannya. Kali ini melalui ajang Miss Queen Indonesia 2021. Miss Queen ini merupakan ajang kontes kecantikan bagi para transgender yang diselenggarakan di Bali. Dalam kontes ini, Millen Cyrus terpilih sebagai pemenang. Yang kemudian berhak mengikuti Miss International Queen 2021 di Thailand.

Ajang ini diselenggarakan untuk menumbuhkan kesadaran hak transgender di kalangan masyarakat internasional, penggalangan dana yang akan disumbangkan ke yayasan AIDS Kerajaan Thai, membangun persahabatan, sikap sportif dan bertukar ide antar komunitas LGBT internasional. (wikipedia.org)

Tentu saja ajang ini menuai kontra. Terlebih Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas muslim. Salah satunya dari Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Utang Ranuwijaya angkat bicara terkait acara Miss Queen Indonesia yang merupakan ajang untuk para transgender.

Menurutnya, ajang-ajang tersebut mestinya tidak boleh diadakan di Indonesia karena negara ini berasaskan Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sesuai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha-Esa.

“Ajang-ajang seperti Miss Queen transgender mestinya tidak boleh diadakan di Indonesia. MUI melalui Munas ke-8 tahun 2010 telah mengeluarkan fatwa tentang transgender. Dalam fatwa tersebut disebutkan kalau mengganti jenis kelamin (transgender) hukumnya haram termasuk pihak yang membantu melakukan ganti kelamin itu,” katanya dilansir Republika.co.id, Ahad (3/10).

Pembiaran Secara Terang-terangan

Penyelenggaraan kontes ini menunjukkan sikap masyarakat yang semakin  toleran terhadap kerusakan penyimpangan fitrah manusia ini. Terlihat dari sikap sebagian warganet yang memberi dukungan pada para pemenang-pemenang untuk tampil di ajang sejenis di tingkat global.

Sementara negara secara terang-terangan membiarkan dan tidak menutup semua pintu penyebaran ide dan perilaku LGBT ini. Ini membuktikan bahwa negara semakin abai akan dampak buruk dari perilaku ini terhadap rakyatnya.

Semua ini berawal sejak diabaikannya aturan agama dalam mengatur kehidupan manusia. Yang membuat manusia menetapkan berbagai aturan berdasarkan hawa nafsunya. Yang kemudian melahirkan paham liberalisme yang kini telah menguasai dunia membuat kaum LBGT ini semakin eksis. Ditambah dengan adanya kampanye HAM secara global, menjadikan seruan penerimaan atas komunitas LGBT ini.

Padahal, perilaku penyimpangan seksual ini sudah dilaknat Allah SWT sejak Nabi Luth as. Namun, tetap saja makin gencar dan terus disuarakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia.  Ini semakin menjelaskan bahwa HAM menjadi sandaran atas pandangan legalisasi LGBT secara mutlak yang telah menafikan aturan agama. Akal dan perasaan menjadi pedoman dalam menentukan segala hal. Sehingga, keberadaan komunitas ini sangat ditolerir.

Harus Diselesaikan oleh Negara

Islam sebagai aturan kehidupan yang lengkap dan sempurna menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum terhadap seluruh permalasahan manusia. Termasuk dalam memandang LGBT. Allah SWT menegaskan haramnya perilaku LGBT dengan melaknat dan mengalah kaum Nabi Luth yang memilki orientasi seksual yang menyimpang.

Rasulullah SAW bersabda: “Allah telah melaknat siap saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth”. (HR Ahmad)

Karena ini adalah problem sistemis, maka dalam hal ini negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mencegah perilaku maksiat ini. Diantaranya, dengan melalui keimanan dan ketakwaan yang akan senantiasa menjaga mereka dari segala bentuk kemaksiatan.

Negara akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut;  pertama, negara menanamkan iman dan takwa kepada seluruh anggota masyarakat agar menjauhi semua perilaku menyimpang dan maksiat.  Memahamkan umat agar senantiasa terikat dengan hukum syara’, menjadikan standar perbuatan bukan manfaat dan kebebasan melainkan halal dan haram.

Selain itu, negara berkewajiban menghilangkan segala bentuk rangsangan seksual dari publik, berupa konten pornografi dan pornoaksi. Termasuk melarang penyebaran berbagai pemikiran dan opini LGBT via media sosial. Tak ada kompromi sama sekali jika itu melanggar hukum syara’.

Masyarakat akan diajarkan bagaimana menyalurkan gharizah nau dengan benar, yaitu pernikahan syar’i. Negara pun akan memudahkan, memfasilitasi siapapun yang ingin menikah dengan pernikahan syari.

Negara pun wajib menetapkan aturan yang jelas dan tegas yang akan membuat efek jera bagi para pelaku kemaksiatan. Hukuman mati bagi pelaku LGBT akan membuat masyarakat jera. Sehingga mampu menghilangkan dan memutus mata rantai LGBT di tengah-tengah masyarakat. Di sinilah pentingnya penerapan hukum-hukum Allah secara kafah.

Hadits riwayat Ibn Abbas : “Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelakunya (yang menyodomi) dan pasangannya (yang disodomi)”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah, At Tirmidzi, Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Dengan hukuman sanksi yang demikian berat kepada pada pelaku penyimpangan seksual ini,  akan membuat siapapun berpikir berkali-kali untuk melakukan hal tersebut. Inilah fungsi zawajir atau pencegah. Sanksi ini sekaligus menjadi fungsi jawabir atau ampunan dosa bagi pelakunya di akhirat.

Namun,  hal ini mustahil dilaksanakan dalam sistem kapitalis sekuler saat ini. Sebab, semua ini hanya bisa dilaksanakan oleh sebuah negara yang menerapkan hukum Allah SWT secara kaffah sebagai pengatur segala aspek kehidupan. Wallahu a’lam. (*)

Penulis: Hamsina Halik (Member Revowriter)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.