Sebagai pemegang mandat Presidensi G20, Indonesia tentu memiliki peran strategis di dalam konferensi BRIN-SEASIA. Ini tersebab salah satu dari tiga isu prioritas G20 adalah arsitektur kesehatan global, sedangkan dua isu lainnya adalah perihal transformasi digital dan transisi energi berkelanjutan.
Kini Indonesia menggalang dukungan negara anggota di Forum G20 guna membentuk lembaga pendanaan global (Financial Intermediary Fund/FIF) yang bersifat permanen untuk menghadapi pandemi di masa depan.
Hanya saja, program ini dikritisi pemerhati kemaslahatan publik Dr. Rini Syafri. “FIF adalah solusi palsu yang dikritik sejumlah ekonom. Seperti pada artikel berjudul A critique on the theory of financial Intermediation pada laman Science Direct,” jelasnya kepada MNews, Senin (20/6/2022).
Menurutnya, ini disebabkan model pendanaan kapitalisme yang melibatkan bank dan otoritas keuangan global kapitalisme World Bank yang terbukti trade mark-nya sebagai petaka bagi dunia.
“Kondisi ini justru hanya akan memperberat persoalan, dalam hal ini kesehatan dan penanggulangan pandemi,” ungkapnya.
Sementara itu, Rini membeberkan, terkait hasil penelitian ilmiah dan ekonomi yang dijadikan alasan pentingnya keberadaan FIF untuk pendanaan pandemi, sebenarnya berpangkal dari sistem kehidupan sekularisme.
“Yakni, bahwa ke depan akan ada jutaan orang akan terbunuh oleh pandemi yang ditularkan melalui udara (air borne pandemi). Kemudian akan muncul patogen baru yang dipicu oleh urbanisasi dan perubahan iklim. Fakta buruk ini, baik pandemi dengan kuman baru maupun perubahan iklim keduanya berpangkal pada sistem kehidupan sekularisme, khususnya akibat kegagalan politik penanganan wabah kapitalisme dan sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif,” kupasnya.
Oleh karenanya, Rini menilai, dari sisi manapun, solusi satu-satunya persoalan penanganan pandemi dan kesehatan, termasuk konsep pembiayaan hanyalah dengan Islam.
“Allah SWT telah menjelaskan pengelolaan keuangan negara dari sumber-sumber pemasukan hingga pintu-pintu pengeluarannya. Hal ini menjadikan negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk berfungsi sebagai raa’in dan junnah,” urainya.
Terlebih, ia menyatakan, konsep anggaran mutlak pada pembiayaan kesehatan merupakan konsep yang relevan terhadap persoalan yang dihadapi sehingga persoalan dapat terselesaikan, serta kesehatan dan keselamatan jiwa manusia terjaga.
