Advertisement - Scroll ke atas
  • Bapenda Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Stunting
Opini

Paradoks Kemiskinan Ekstrem di Tengah Berlimpahnya SDA

472
×

Paradoks Kemiskinan Ekstrem di Tengah Berlimpahnya SDA

Sebarkan artikel ini
Paradoks Kemiskinan Ekstrem di Tengah Berlimpahnya SDA
Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T.
  • Pilkada Sulsel (KPU Sulsel)
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Kota Makassar
  • Banner DPRD Makassar

OPINI—Kemiskinan ekstrem menjadi isu nasional bahkan global. Beragam cara dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut. Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu provinsi dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, pun tak luput dari kemiskinan. Sebuah paradoks di tengah melimpahnya SDA. Kok bisa?

Dikutip dari laman indonesia.go.id, definisi kemiskinan ekstrem adalah sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yang setara dengan USD1.9 PPP (purchasing power parity). Diukur menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antarnegara dan antarwaktu.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Menggunakan definisi tersebut, pada 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, pada Maret 2021, yakni 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa.

Salah satu bentuk komitmen besar pemerintah dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Di mana penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2030 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Namun, Presiden Jokowi ingin menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yakni pada akhir 2024. Mungkinkah? (indonesia.go.id)

Paradoks Kebijakan ala Sistem Kapitalisme

Sulsel memiliki SDA yang cukup melimpah untuk dapat diperdagangkan di pasar domestik dan internasional. Saat ini Sulsel telah mengekspor lebih 250 komoditas dan produk andalan yang meliputi perikanan, pertanian, produk tambang, dan produk industri.

Neraca perdagangan Sulsel periode Januari-Juni tahun 2023 surplus sebesar US$ 542,82 juta atau setara dengan Rp.7,92 triliun. Nilai impor Sulsel periode Januari-Juni tahun 2023 sebesar US$ 577,42.

Komoditas dan produk yang berkontribusi pada ekspor tahun 2023, dari sektor pertanian perikanan berkontribusi 13,29 %, sektor industri 11,48 % dan sektor tambang 75,23 %.

Data di atas menunjukkan bahwa Sulsel sangat kaya dengan SDA nya, tetapi realitas kemiskinan tak dapat dihindari. Neraca perdagangan yang surplus pun tidak serta merta memberi kesejahteraan bagi rakyat.

Padahal, pemerintah mengeklaim bahwa jika sektor perdagangan lancar,mdapat meningkatkan perekonomian, menjaga stabilitas, bahkan membuka lapangan pekerjaan. Namun, fakta di lapangan sangat jauh berbeda.

Beberapa sebab paradoks itu terjadi diantaranya adalah kesalahan tata kelola secara sistemik. Hal ini ditandai dengan munculnya fenomena kemiskinan ekstrem di hampir semua wilayah Indonesia. Terjadi dalam skala yang luas.

Misal di Sulsel, data jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 788,85 ribu orang, meningkat 11,41 ribu orang terhadap Maret 2022. (sulsel.bps.go.id). Jika menilik data nasional, menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Angka yang sangat fantastis, merata baik di perkotaan maupun perdesaan.

Fakta lainnya adalah potensi SDA yang melimpah tersebut tidak dikelola dengan benar, sehingga hasilnya tidak dinikmati rakyat secara adil. Sistem kapitalisme yang diadopsi negeri ini, membuat para kapitalis berkelindan dengan oknum penguasa mendulang cuan tanpa nurani.

Gap yang begitu lebar dihasilkan akibat penerapan sistem ini, karena asas ekonomi kapitalis meniscayakan hal tersebut berlaku. Jadilah kekayaan tidak terdistribusi merata, berputar di segelintir orang saja.

Pun, berbagai regulasi yang ada seakan ditujukan untuk mempermudah para investor menanamkan sahamnya di negeri ini. Wajar saja jika banyak pihak menilai bahwa UU Omnibus Law Ciptaker adalah karpet merah bagi para investor, terutama investor asing. Terlebih Sulsel memang mendeklarasikan diri sebagai provinsi ramah investasi, surga investasi, dan hal lain yang memang secara nyata dilakukan pemerintah kota dan provinsi.

Namun, semua upaya dan prestasi di atas kertas tersebut berbanding terbalik dengan angka kemiskinan. Inilah paradoks ala sistem kapitalisme. Sebuah sistem yang rusak dari asasnya, sehingga melahirkan berbagai kerusakan termasuk di dalamnya kemiskinan yang memicu banyaknya konflik sosial.

Sistem yang Menyejahterakan

Mari menengok sejarah 1400 tahun silam, ketika sistem Islam diterapkan oleh negara. Sebuah peradaban yang sangat gemilang. Kesejahteraan melingkupi seluruh rakyat tanpa batas. Berlangsung hampir 1300 tahun lamanya. Kurun waktu yang begitu panjang. Tervalidasi secara historis dan empiris.

Asas akidah Islam menjadi pondasi dalam setiap aktivitas; baik skala individu, masyarakat, maupun negara. Semuanya berkolaborasi untuk meraih ketakwaan, karena visi hidupnya bervisi akhirat. Menembus ruang dan waktu, sehingga upaya yang dilakukan untuk meraihnya harus distandarkan pada aturan Sang Pencipta.

Terkait pengelolaan harta, Islam membagi harta kepemilikan dalam tiga kelompok yaitu kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. SDA (yang jumlahnya melimpah) merupakan jenis harta kepemilikan publik, yaitu seluruh kekayaan yang ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim. Haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan publik kepada individu, swasta/asing.

Negara diamanahi oleh syariat untuk mengelolanya. Instrumen Islam mengelola SDA adalah dilakukan secara mandiri dan independen, tidak bergantung kepada asing. Jauh dari akad-akad batil/rusak, seperti skema utang ribawi.

Hasilnya digunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi. Baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sehingga kemiskinan tidak akan dijumpai seperti hari ini.

Oleh karena itu, jika ingin menghapuskan kemiskinan ekstrem di negeri ini, maka solusi satu-satunya adalah dengan menggunakan aturan atau hukum dari Sang Pencipta manusia. Dia-lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk makhluknya. Aturan tersebut wajib diterapkan oleh negara, karena begitulah syariatnya.

Sebagaimana dalam QS. Al-An’am ayat 57, artinya, “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”.

Wallahualam bis Showab. (*)

 

Penulis

Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T.
(Dosen dan Pemerhati Sosial)

 

***

 

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

  • DPPKB Kota Makassar
error: Content is protected !!