Advertisement - Scroll ke atas
  • Bapenda Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Stunting
Makassar

Pemkot Makassar Akan Tinjau Ulang Skema TPP ASN

982
×

Pemkot Makassar Akan Tinjau Ulang Skema TPP ASN

Sebarkan artikel ini
Danny Pomanto
Moh Ramdhan Pomanto, Wali Kota Makassar.
  • Pilkada Sulsel (KPU Sulsel)
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Kota Makassar
  • Banner DPRD Makassar

MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar berencana akan meninjau ulang skema pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencananya tahun depan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan mendapatkan TPP secara variatif tergantung penilaian kinerja masing-masing.

Hal itu dilakukan untuk memicu OPD memaksimalkan kerja-kerjanya. Terkhusus dalam pelaksanaan program atau kegiatan, realisasi belanja, hingga realisasi pendapatan.

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengaku sudah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menyusun indikator penilaiannya.

“Saya tentukan sendiri indikatornya. Sementara disusun. Dibikin sama BKD,” ungkap Wali Kota Makassar yang akrab disapa Danyy ini, sebagaimana dikutip dari beritakotamakassar.com, Minggu (22/10/2023).

Menurut Danny kebijakan itu diambil setelah melihat kinerja OPD di tahun 2023 ini. Ada yang maksimal, ada juga yang tidak. Itu bisa terlihat dari laporan realisasi kegiatan, dimana hingga triwulan III, ada OPD yang kerjanya masih di bawah 50 persen.

“Jadi harus memang dibedakan. Masa orang kerja sama tidak kerja, TPP-nya sama,” kata Danny.

Helmy Budiman
Helmy Budiman, Kepala Bappeda Kota Makassar.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman menjelaskan, pihaknya memang sudah menghadap wali kota untuk membahas kebijakan pemberian TPP tahun depan.

Menurut Helmy Ada beberapa opsi yang diambil, diantaranya, semua OPD yang kinerjanya masuk dalam kategori tinggi atau sedang, diberikan apresiasi dengan menyalurkan TPP tepat waktu. Demikian pula sebaliknya, yang kategori rendah, akan dilakukan penundaan pemberian TPP.

“Jadi kebijakan tahun depan kita akan ubah. Semua OPD yang masuk dalam kategori tinggi atau sedang kita akan berikan apresiasi. Kita berikan TPP-nya tepat waktu,” jelasnya.

“Tetapi yang masuk dalam kategori rendah, kita akan lakukan penundaan. Karena kalau melihat dua tahun belakang ini, ada keterlambatan yang dilakukan dari teman teman OPD. Ini akan kita laporkan ke Pak Wali bagaimana skemanya,” kata Helmy. (*/4dv)

  • DPPKB Kota Makassar
error: Content is protected !!