MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan pentingnya komunikasi risiko dan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi krisis kesehatan yang mungkin muncul di masa mendatang.
Hal ini dikemukakan bersamaan dengan pengumuman hasil rangkaian kegiatan “Gebyar Pekan Vaksinasi Covid-19 Inklusif” yang sejak bulan Juni dilaksanakan berturut-turut di Kabupaten Maros, Pinrang, Enrekang, Bone, dan Gowa. Yang dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra-mitra pendukung kegiatan.
“Kita tidak bisa lagi mengatakan tidak siap, tiap kali ada bencana atau krisis kesehatan terjadi. Kita tidak saja harus memperkuat sistem mitigasi dan terus menegakkan praktik baik,” jelasnya.
“Tetapi juga menyediakan informasi yang cukup agar masyarakat dapat menghindari risiko yang mengancam kesehatannya, dan terhindar dari berbagai risiko yang mengancam jiwanya,” tegas Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Darmawan Bintang.
Darmawan melanjutkan, kunci keberhasilan lain adalah senantiasa melibatkan peran aktif berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah.
Inilah yang disebut ketahanan kesehatan yang
berkelanjutan, karena semua pihak dengan penuh kesadaran membantu mencari solusi, dan secara aktif terlibat dalam melindungi kesehatan masyarakat.
“Sebaliknya, layanan kesehatan pun perlu bergerak lebih inklusif agar setiap individu dapat merasakan manfaat yang sama dan setara,” ujarnya.
Oleh karenanya, Darmawan mendorong kerja kolaboratif antar pihak yang bisa memacu inovasi dan mempercepat pencapaian tujuan sebagaimana yang ditunjukkan dalam seri kegiatan vaksinasi inklusif tersebut.
Ia menyebutkan bahwa program mitigasi Covid-19 sesungguhnya menjadi sarana untuk mempererat kerjasama antar pihak dan lintas sektor.
Upaya untuk membangkitkan kesadaran kolektif ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP).
John Leigh, Team Leader Program AIHSP menjelaskan pentingnya cara pandang dan pendekatan ‘One Health’ yang mengindahkan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sebagai tiga hal yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi.
“Kita belum terlindungi bila belum semua orang terlindungi. Pemenuhan kebutuhan informasi publik terkait komunikasi risiko yang lebih aksesibel dan inklusif harus diupayakan oleh semua pihak,” imbuhnya.
“Hal ini demi memastikan semua orang dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan yang berbeda, seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat mengakses informasi dan layanan publik dengan tepat dan nyaman,” pungkasnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Sukarniaty Kondolele mengatakan, pengumpulan dan pemutakhiran data peserta vaksin dapat dimanfaatkan untuk membuka akses terhadap layanan publik lain yang juga inklusif.
“Data profil kelompok rentan penerima vaksin Covid-19 secara aktual dapat membantu membuka akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk instrumen dukungan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, dan tentunya layanan BPJS atau Universal Health Care yang dikelola oleh sektor kesehatan,” pungkasnya.
Melalui layanan publik yang lebih inklusif, diharapkan informasi dan layanan umum dapat lebih mudah diakses dengan tepat dan nyaman oleh masyarakat dengan berbagai kebutuhan sehingga ketahanan kesehatan masyarakat lebih terjamin. (21p)
