AMERIKA – Seratus tahun yang lalu, pada bulan Agustus, perempuan di Amerika diberi hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum lewat Amandemen Konstitusi ke 19.
Amandemen ini diusulkan di Kongres tahun 1878, dan baru lebih dari 40 tahun kemudian diloloskan oleh Kongres.
Pejuang hak-hak perempuan pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke-20 menghadapi perjuangan panjang dan sulit.
“Banyak sekali cemoohan dan ejekan yang diarahkan kepada perempuan-perempuan ini,” kata Andrea DeKoter, pejabat pengawas pada Women’s Rights National Historical Park.
Perjuangan bagi hak pilih perempuan dimulai tahun 1848 dalam konvensi hak-hak perempuan yang berlangsung di sebuah gereja di Seneca Falls, New York.
Para delegasi ke konvensi ini menyusun sebuah draft yang menyerukan kesetaraan perempuan dan laki-laki, termasuk hak untuk memilih.
“Mereka mengatakan, laki-laki dan perempuan diciptakan setara, Pernyataan itu dipinjam dari Deklarasi Kemerdekaan, tetapi ditambahi perubahan yang bermakna, dengan menambahkan kata perempuan,” katanya.
Ketika perempuan berjuang untuk memperoleh hak pilih selama lebih dari 70 tahun, perempuan kulit hitam tidak diperbolehkan ikut oleh kelompok kulit putih.
“Perempuan Amerika keturunan Afrika lewat organisasi mereka, masyarakat anti-perbudakan, konferensi gereja, dan organisasi hak-hak sipil, dalam waktu dua abad, mengembangkan gerakan perempuan mereka sendiri,” kata Marthe S. Jones, profesor ilmu sejarah di Johns Hopkins University.
Ketika peran perempuan berubah pada awal abad ke-20, sebuah generasi baru perempuan melanjutkan perjuangan. Mereka menggiatkan protes mereka –mengorganisir parade, dan melakukan pemogokan.”
“Mereka ikut dalam kumpulan laki-laki di gerbang pabrik ketika istirahat makan siang dan berdiri di atas bangku kecil.
Lalu mereka berpidato, isinya menuntut hak pilih perempuan guna mendapatkan dukungan laki-laki,” kata Ellen Carol DuBois, ahli sejarah gerakan hak pilih perempuan.
Presiden Woodrow Wilson mendukung rancangan amandemen itu pada tahun 1918, dan draft itu diratifikasi dua tahun kemudian.
Namun satu abad kemudian, banyak perempuan dihadapkan pada pembatasan ketika memilih, khususnya perempuan kulit hitam.
“Mereka sebagian besar dihadapkan pada persyaratan identitas yang lebih ketat. TPS-TPS di tempat tinggal mereka tidak dibuka, dan nama-nama mereka dihapus dari daftar pemilih,” kata Martha S. Jones.
Ketidaksetaraan seperti ini hanya bisa diselesaikan lewat Amandemen Hak-Hak Kesetaraan atau ERA, demikian kata para aktivis perempuan. Rancangan Amandemen ini sudah diusulkan sejak 1923.
“Kita tidak bisa melakukan diskriminasi berdasarkan gender. Dan ini berlaku untuk pemerintah federal, serta semua kebijakannya, serta juga di ke 50 negara bagian,” kata Eleanor Smeal, pemimpin Feminist Mayority Foundation.
Masa depan dari ERA saat ini tidak menentu, tetapi seperti para pendahulu mereka yang memperjuangkan hak pilih, para aktivis perempuan masa kini bertekad untuk terus memperjuangkan diloloskannya ERA sebagai UU di Amerika. [voa]
