Potensi Banjir Makassar, Masalah Sistemik?

Penulis: Suryani Izzabitah (Dosen dan Pemerhati Sosial)

0
160
Penulis: Suryani Izzabitah (Dosen dan Pemerhati Sosial)

OPINI – Mengawali tahun 2020, Indonesia kembali berduka. Banjir Jabodetabek menyisakan banyak persoalan pasca banjir.

Kerugian material dan non material tak terhitung. Kerugian akibat kerusakan bangunan fisik ditaksir Rp10 triliun. Aktivitas ekonomi terganggu.

Kondisi anak-anak, orang tua, para ibu, yang sangat rentan terkena penyakit.  Belum lagi tumpukan sampah berton-ton menimbulkan masalah tersendiri.

Fenomena banjir di setiap memasuki musim penghujan sudah sangat lumrah di beberapa wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kota Makassar dan sekitarnya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Muh. Al Amin, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera fungsikan drainase.

Selain itu penambahan lahan resapan air karena di Makassar lahan resapan air hanya 9,1 persen.

Menurutnya, 65 persen dari total luas Makassar, dibanguni bangunan. Artinya kemampuan serap air ke tanah sangat rendah (makassar tribunnews.com, 4/1/2020).

Data Februari tahun lalu dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar menyebutkan bahwa dari 17.476.02 hektar luas Wilayah Makassar, luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya 2.422 hektar atau baru 13 persen.

Artinya, Kota Makassar masih butuh sekitar 2.810 hektar RTH untuk dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Kementrian yang mengharuskan penerapan RTH 30 persen dari total luas daerah. Belum lagi pembangunan infrastruktur yang cukup massif, menyebabkan daerah resapan air berkurang.

Kegiatan reklamasi dan buruknya drainase perkotaan serta kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat, menambah panjang potensi penyebab banjir di Kota Daeng.

Kesemua hal ini mengindikasikan bahwa banjir masih sangat berpotensi “mengintai” warga Makassar dan sekitarnya.

Banjir, Bukan Sekadar Masalah Teknis

Jika hanya karena persoalan teknis, banjir di beberapa wilayah Indonesia termasuk juga Kota Makassar, insyaallah bisa diatasi atau sekadar diminalkan resikonya.

Namun dari tahun ke tahun, fenomena banjir terlihat semakin parah, walaupun upaya pengendalian banjir sudah dilakukan pemerintah. Tentu hal ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa bisa terjadi?

Menarik apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr-Ing. Fahmi Amhar, profesor riset Badan Informasi Geospasial (BIG) yang mengatakan bahwa, “kalau banjir itu cuma insidental, maka itu persoalan teknis belaka. Tetapi kalau banjir itu selalu terjadi, berulang, dan makin lama makin parah, maka itu pasti persoalan sistemik.”

“Kalau banjir sistemik ini dapat selesai dengan bendungan baru, kanal baru, dan lain-lain, maka itu sistem teknisnya. Namun kalau itu menyangkut tata ruang yang tidak dipatuhi, sistem anggaran yang tidak adaptable untuk atasi bencana, dan lain sebagainya, maka itu sudah terkait dengan sistem non teknis.“

Analisis dan perdebatan pun muncul dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi (ahli lingkungan, tata ruang, dan bidang lain yang terkait) hingga para politisi.

Namun semuanya hanya sekadar analisis ilmiah yang bersifat teknis, tidak menghasilkan solusi tuntas. Terbukti bahwa setiap musim penghujan, banjir terus melanda daerah-daerah yang menjadi langganan banjir bahkan daerah genangan makin meluas.

Jika kita ingin jujur menilai bahwa pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sistem hari ini sudah sampai pada taraf yang sangat membahayakan.

Misalnya, pembangunan infrastruktur secara massif yang tidak berbasis eko hidrologi menyebabkan pengurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan resapan air.

Aroma politisasi sangat kental di setiap proyek-proyek yang ada, tanpa memperhatikan lagi bahaya yang mengintai dan merugikan banyak orang.

Kepentingan penguasa dan pengusaha tidak dapat dielakkan karena sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi negeri ini meniscayakan hal tersebut terjadi.

Lalu sampai kapan hal ini terus berulang? Akankah korban terus berjatuhan atas dalih modernisasi dan label smart city yang ingin diraih?

Islam, Solusi Terbaik

Sistem Islam hadir dengan kesempurnaan syariat-Nya. Mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya rasa aman dari banjir. Kebijakan pemerintah Islam sebelum, ketika, dan pasca banjir.

Upaya pencegahan banjir antara lain dengan membangun bendungan-bendungan. Di provinsi Khuzestan, daerah Iran Selatan misalnya, masih berdiri dengan kokoh bendungan-bendungan yang dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir.

Selanjutnya dibuat Undang-Undang dan kebijakan untuk memastikan bahwa tidak terjadi pengrusakan lingkungan; antara lain membuat master plan yang memuat variabel-variabel drainase, penyiapan daerah resapan air,  daerah cagar alam yang harus dilindungi, hutan lindung, dan lain-lain. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran.

Jika terjadi banjir maka dalam sistem Islam, pemerintah menyediakan logistik agar para korban bisa terpenuhi kebutuhannya. Selain itu mendatangkan alim ulama untuk memberikan taushiyyah-taushiyyah, agar sabar menghadapi musibah.

Kesemua kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam sistem Islam semata-semata karena dilandasi ketakwaan kepada Allah Swt. Rasa takut akan amanah yang diemban sebagai seorang pemimpin mengalahkan semua godaan materi duniawi.

Hanya dengan sistem Islam kaffah yang diterapkan oleh negara, semua hal tersebut akan terwujud. Bukan dengan sistem buatan manusia, yang serba lemah dan terbatas. Wallahua’lam bishshowab. (*)

Penulis: Suryani Izzabitah (Dosen dan Pemerhati Sosial)