PT KMU Diduga Tak Hiraukan Surat Anjuran Disnaker
Andi Sunrah Jaya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Makassar.

MAKASSAR—Salah Satu Rekanan pembangunan proyek gardu induk dan transmisi line PT. PLN Unit Induk Proyek (UIP), PT. KMU, diduga tak mengindahkan Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar, terkait penyelesaian Perselisihan hubungan industrial antara PT. KMU dengan salah seorang tenaga kerjanya.

Dalam Surat Anjuran Disnaker Nomor 067/Disnaker/565/1/2021, tertanggal, Makassar 4 Januari 2021, PT. KMU dianjurkan untuk membayar ganti rugi kepada salah satu karyawannya atas nama Mangesh Sanjay Bhalerao, seorang TKA asal India, sebesar Rp264 Juta.

Anjuran tersebut didasarkan pada kesimpulan mediator terkait perselisihan kedua belah pihak yang diantaranya menyebutkan, bahwa Mangesh yang bekerja pada PT. PMU sejak 5 September 2019, sesuai Perjanjian Kerja Bersama No. 1-1/KMU-PT/MKS/SENG/IX/2014, berhak atas upah sebesar Rp10 juta ditambah uang perumahan Rp1 Juta perbulan.

Namun realitasnya, Mangesh tidak menerima semua yang diperjanjikan oleh perusahaan sesuai kesepakatan dan hanya menerima upah sebesar Rp8 Juta perbulan. Olehnya itu Disnaker menganjurkan pihak PT. KMU memberikan ganti rugi atau kesisahan kontrak sebesar 11 Juta kali 24 bulan atau sebesar Rp264 Juta, kepada Mangesh.

PT KMU Diduga Tak Hiraukan Surat Anjuran Disnaker
Mangesh Sanjay Bhalerao, TKA asal India pekerja di PT. KMU.

Terkait hal itu, pihak Disnaker kota Makassar, Andi Sunrah Jaya membenarkan adanya perselisihan hubungan industrial antar pihak PT. KMU dengan salah satu tenaga kerjanya atas nama Mangesh TKA asal India, dan dikarenakan antara kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan, maka pihak Disnaker selaku mediator telah memberikan surat anjuran tersebut.

“Iya betul, kasus ini ditangani dan pihak PT Kelinci diharapkan untuk segera mengindahkan surat anjuran tersebut. Biar bagaimana pun surat anjuran itu sudah sesuai dengan aturan hukum di Indonesia, dan jika kemudian masuk ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) tetap saja surat anjuran itu menjadi dasar tuntutan, bisa jadi ada pidana jika terus dilanggar ” jelas Sunrah.

Sementara itu, saat di konfirmasi PT. KMU tidak ada respon kejelasan hingga berita ini diturunkan. Karyawan PT KMU hanya meminta pihak Wartawan menunggu sekira satu jam, namun tetap tidak ada tanggapan perihal kasus surat anjuran Disnaker tersebut dari Pimpinan PT. KMU. (70n)