SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Tiga Pekan Tak Bertemu, Pria 42 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Ruko Manggala Makassar • Enam Tahun Kabur, Buronan Penggelapan Dana KSU Artha Srikandi Rp6,5 Miliar Tertangkap di Maros • Diduga Kuasai Sejumlah Alsintan Bantuan Pemerintah, HS di Bone Jadi Sorotan • PMR Wira SMAN 6 Sidrap Bekali Anggota Baru dengan Keterampilan Kepalangmerahan • UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen, Resmi Ditetapkan Rp4,23 Juta • Rencana Pembangunan Yon TP di Gunungkidul, TNI AD Tekankan Manfaat bagi Masyarakat • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Tiga Pekan Tak Bertemu, Pria 42 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Ruko Manggala Makassar • Enam Tahun Kabur, Buronan Penggelapan Dana KSU Artha Srikandi Rp6,5 Miliar Tertangkap di Maros • Diduga Kuasai Sejumlah Alsintan Bantuan Pemerintah, HS di Bone Jadi Sorotan • PMR Wira SMAN 6 Sidrap Bekali Anggota Baru dengan Keterampilan Kepalangmerahan • UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen, Resmi Ditetapkan Rp4,23 Juta • Rencana Pembangunan Yon TP di Gunungkidul, TNI AD Tekankan Manfaat bagi Masyarakat •
KriminalMakassar

Ramzah Tabraman: Penyerangan Balaikota, Proses Hukum Harus Berjalan Adil

602
×

Ramzah Tabraman: Penyerangan Balaikota, Proses Hukum Harus Berjalan Adil

Sebarkan artikel ini

MEDIASULSEL.com – Ramzah Tabraman, Juru Bicara (Jubir) Bidang Komunikasi dan Hukum Pemerintah kota Makassar, menggelar konfrensi pers terkait proses hukum penyerangan Balaikota yang melibatkan oknum polisi dan Satpol PP Makassar di Liberica, Kamis, (25/08/2016).

Dalam jumpa pers yang dihadiri wartawan dari berbagai media, Ramzah menegaskan sikap pemerintah kota Makassar yang tetap menghormati proses hukum yang tengah bergulir saat ini.

Ia menekankan jika Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto tidak pernah memberikan pernyataan pers tentang proses peradilan yang mungkin saja digelar.

“Prosesnya masih panjang, ada lidik dan sidik yang harus dilewati pihak kepolisian. Saat ini, belum ada angka (oknum polisi) yang kami sebutkan karena belum pernah menghitungnya,” terang Ramzah.

Ramzah menegaskan rekaman CCTV yang memuat aksi penyerangan Balaikota hanya pernah dilihat langsung oleh Tim Depdagri, ketua Komnas HAM, dan Walikota.

Pimpinan ketiga institusi baik pemerintah kota Makassar, Polda Sulsel, dan Polrestabes Makassar telah sepakat untuk mengedepankan proses hukum tanpa melihat oknum aparat yang terlibat. Karenanya persoalan ini, harus diusut tuntas dengan mengedepankan hukum sebagai panglima.

Ramzah juga menjelaskan jika seluruh keterangan baik yang bersifat global ataupun detail terkait kasus yang menyita perhatian publik itu hanya boleh disampaikan kepada media oleh wali kota dan juru bicara bidang komunikasi dan hukum atas seizin wali kota.

Tim hukum baik secara pribadi maupun kelembagaaan diperkenankan memberikan keterangan kepada media dengan mengacu pada surat kuasa yang diberikan oleh wali kota terkait pendampingan hukum bagi kliennnya dalam hal ini anggota Satpol PP. (Aks)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com