OPINI—Tak terasa kita berada di penghujung tahun 2021 dan sebentar lagi memasuki tahun baru 2022. Akhir tahun merupakan momentum yang tepat bagi seluruh pihak melakukan refleksi atas segala hal yang telah dilakukan selama satu tahun ke belakang serta menyusun rencana ke depan agar lebih baik, salah satunya sektor ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum sepenuhnya berakhir. Pandemi telah menciptakan pergeseran politik, ekonomi, sosial dan budaya yang telah mengubah lanskap global, nasional maupun lokal dan secara lebih spesifik dunia ketenagakerjaan.

Di Sulawesi Selatan, data BPS menyebutkan jumlah penduduk usia kerja Sulsel berjumlah 6,82 juta jiwa pada September 2021. Dari jumlah tersebut, ada 565,54 ribu jiwa yang terdampak Covid-19. Rinciannya, ada 50,03 ribu jiwa penduduk di Sulawesi Selatan menjadi pengangguran karena Covid-19, sebanyak 21,3 ribu jiwa menjadi bukan angkatan kerja. Ada pula, sebanyak 38,92 ribu jiwa penduduk Sulsel yang sementara tidak bekerja karena pandemi Covid-19 serta terdapat pula 455,3 ribu jiwa yang mengalami pengurangan jam kerja.

Angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Agustus 2021 turun 0,59 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,72 persen, sementara TPT pada Agustus 2020 sebesar 6,31 persen. Dari jumlah angkatan kerja 6,82 juta jiwa, sebanyak 4,16 juta orang bekerja. Sementara 0,25 juta orang menganggur atau turun sebanyak 17,47 ribu orang dibandingkan pada Agustus 2020.

Menurut kabupaten kota di Sulsel, TPT tertinggi tercatat di Kota Makassar 13,18 persen, dan terendah di Kabupaten Enrekang 2,34 persen. Penduduk yang bekerja dominan terserap di lapangan usaha pertanian yaitu sekitar 1,56 juta jiwa, (37,43%). Selanjutnya diikuti lapangan usaha perdagangan sebanyak 779 ribu jiwa (18,75%). Industri Pengolahan tercatat 352 ribu jiwa (8,47%). Konstruksi sebanyak 268 ribu jiwa (6,45%).

Terkait upah minimum propinsi atau UMP, ada kalanya pemerintah provinsi menetapkan keputusan bahwa nominal angkanya harus tetap, namun UMP Sulawesi Selatan selama beberapa tahun terakhir selalu mengalami kenaikan.

Saat puncak pandemi tahun 2021 Menaker memutuskan untuk tidak menaikkan jumlah UMP namun angka UMP Sulawesi Selatan 2021 tetap naik. Angka UMP Sulawesi Selatan tahun 2022 mendapatkan peringkat ke-4 jumlah UMP tertinggi di Indonesia dan sebelumnya di tahun 2021 lalu berada di urutan ke-7.

Pemerintah Sulawesi Selatan dengan dukungan semua pihak terus berupaya dalam menekan angka pengangguran, antara lain melalui pemberian pelatihan serta pendampingan serta menghadirkan investasi yang akan membuka ruang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir hubungan industrial di Sulawesi Selatan berjalan cukup harmonis, tak lepas dari peran Lembaga Kerja Sama (LKS) dalam menjaga hubungan industrial harmonis dan berkeadilan.

Tercatat beberapa isu ketenagakerjaan selama masa pandemi. Dalam pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting/G20-LEMM) di Italia, 22 – 23 Juni 2021 lalu dibahas tiga isu terkait program dan kebijakan pemerintah.

Ketiganya yakni soal penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, lebih baik (decent), dan kesetaraan upah bagi pekerja perempuan, sistem perlindungan jaminan sosial dengan dunia kerja yang terus berubah, serta digital platform dan kerja jarak jauh (remote) yang berpusat pada manusia.

Tantangan terhadap ketenagakerjaan lainnya adalah tidak berkualitasnya pasar tenaga kerja dalam negeri. Dari 135 juta jumlah angkatan kerja Indonesia saat ini, 90 persen diantaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

Demikian pula profil 7 juta jumlah pengangguran, 91 persen diantaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. Perusahaan maupun pekerja cenderung belum peduli dengan skilling, upskilling, dan reskilling sebagai upaya peningkatan kualitas angkatan kerja.

Seiring dinamika supply dan demand industri saat ini, maka penanganan transitions from school to work memerlukan inovasi dan kolaborasi yang luas agar tercipta kebijakan dan program yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dunia kerja. Kondisi ini diharapkan untuk terselesaikan dengan kebijakan pendidikan pada umumnya dan pendidikan vokasi pada khususnya.

Demi menyongsong bonus demografi dan pemulihan ekonomi ke depan pemerintah perlu juga melakukan pemetaan di beberapa aspek ketenagakerjaan seperti pemetaan industri dan tenaga kerja yang terdampak Covid-19; pemetaan jenis pekerjaan yang hilang dan baru muncul akibat dinamika yang terjadi selama pandemi; pemetaan peluang digitalisasi usaha untuk perluasan kesempatan kerja; pemetaan sektor industri prioritas pasca Covid-19.

Perlu disikapi pula isu mutakhir putusan  Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 inkonstitutional bersyarat berdasarkan gugatan formil yang diajukan oleh serikat buruh/serikat pekerja. Salah satu turunan UU 11/2020 adalah Peraturan Pemerintah No 36/2021 yang saat ini mengatur kebijakan upah minimum.

Kementerian tenaga kerja mendorong para pengusaha agar menerapkan struktur dan skala upah (SUSU) di perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tugas pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dapat memberikan bantuan teknis bagi perusahaan untuk membuat struktur dan skala upah.

Pengawasan harus terus dilakukan untuk memastikan hak pekerja untuk berserikat dan berunding juga dihormati oleh pengusaha. Dengan berserikat, yang merupakan hak dasar, pekerja mempunyai jalur untuk berunding dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Sosial dialog perlu terus dikembangkan baik oleh SP/SB, APINDO maupun pemerintah.

Kedepannya peran LKS Tripartit hendaknya menjadi perhatian semua pihak sehingga dapat menjadi lembaga terdepan dibidang ketenagakerjaan dan mampu menjadi motor penggerak dalam pembangunan ketenagakerjaan.

Ruang dialog sosial yang dinamis antara pemerintah, pengusaha dan pekerja harus selalu dibuka. Hubungan industrial dibangkitkan kembali tidak sekedar tekstual belaka sesuai keinginan semua pihak agar hubungan industrial yang harmonis yang menguntungkan semua pelaku dapat tercipta.

Beberapa langkah dan program strategis perlu dirumuskan mulai pengembangan dialog secara bipartit dan tripartit, regulasi ketenagakerjaan yang adaptif merespon perubahan ekonomi digital, perlindungan pekerja atau buruh dan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha. (*)

Penulis: Bahrul ulum Ilham, SPd, MM (Anggota LKS Tripartit Sulsel)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.