OPINI—Belum lama berita tentang presiden minta dikritik dengan kebijakan pelayanan publik, UU ITE atau UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) kembali menjadi sorotan media, tokoh dan masyarakat setelah presiden Jokowi membuka peluang untuk merevisi kembali UU tersebut.

Wacana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali diperbincangkan setelah sebelumnya pernah mengalami revisi pada tahun 2016 dikarenakan agar implementasi UU tersebut bisa memberikan keadilan dan menjunjung prinsip keadilan.

Sebagaimana berita yang dilansir di Kompas.com, Jokowi mengaku akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut jika implementasi UU ITE yang berkeadilan itu tidak dapat terwujud.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini,” kata Jokowi

Pada kesempatan yang sama, ia juga menghimbau kepada kapolri dan jajarannya agar lebih selektif dalam menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE.
Tidak hanya itu. Jokowi bahkan mengatakan akan meminta DPR menghapus pasal- pasal karet yang ada di UU ITE karena pasal-pasal itu menjadi hulu dari persoalan hukum UU tersebut.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujar Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Wacana di balik revisi UU ITE

Revisi UU ITE sebetulnya bukan pertama kali ini saja diperbincangkan. Pada 2016 lalu, DPR telah merevisi UU tersebut dengan mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Akan tetapi, revisi saat itu tidak menyinggung keberadaan pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet dalam UU ITE.

Pasal itu dianggap bermasalah karena mudah diinterpretasikan dengan penafsiran yang berbeda-beda. sehingga masyarakat sering menjadikannya dalih untuk membawa kasus masuk pengadilan.

Adapun pasal tersebut antara lain Pasal 27 Ayat (1) soal kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan Pasal 28 Ayat (2) soal ujaran kebencian. Dalam pasal 45 UU 11 Tahun 2008, pelanggaran atas tiga pasal di atas terancam pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak 1 miliar. (Kompas.com, 20/02/21)

Menurut data yang dihimpun koalisi masyarakat sipil dalam kurun 2016-2020, UU ITE dengan pasal karetnya telah menimbulkan tingkat penghukuman atau conviction rate mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan sangat tinggi, mencapai 88% (676 perkara).

Ini bisa bisa menjadi penyebab rendahnya indeks demokrasi di Indonesia karena banyaknya kasus pembungkaman pendapat lewat UU ITE. Sementara di sisi lain kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin dalam UU Nomor 9 tahun 1998.

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dibandingkan dengan situasi era Orde Baru. Adapun pernyataan itu didasarkan pada tiga indikator.

Pertama, masifnya buzzer atau pendengung di media sosial. Yang dimana orang akan mudah disebut  sebagai radikal, anti-Pancasila dan sejenisnya. Sikap kritis yang dimiliki masyarakat ataupun tokoh masyarakat akan menjadi sasar buzzer ini dengan berbagai cara.

Kedua, adanya teror-teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus. Ia mencontohkan kasus teror kepada civitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang hendak menggelar diskusi terkait pemakzulan presiden.

Indikator ketiga, kata Busyro, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer. Undang-Undang ini sesungguhnya memiliki karakter sebagai wujud pelembagaan buzzer yang  sudah banyak korbannya.

Melihat kejadian dengan banyaknya kasus mengenai UU ITE, mempertanyakan dimana posisi negara dan aparat keamanan dalam kondisi tersebut. Negara yang katanya Pancasilais dan menjunjung tinggi demokrasi dalam menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial seakan bertolak belakang dengan apa yang menjadi prinsip mereka.

Keberadaan Undang-Undang hanya dijadikan sebagai pelindung kebijakan. Revisi UU ITE seakan-akan menjadi kabar baik bagi sebagian masyarakat dengan harapan mereka akan mendapatkan keadilan dalam berpendapat guna menuntut hak mereka dengan kebijakan yang ada. Nyatanya hanya akan menjadi cara rezim dalam pembatasan sekaligus pembungkaman sikap kritis  yang mereka miliki.

Wacana revisi UU ITE memang disampaikan oleh Jokowi selaku pemimpin negeri ini, tapi apakah hal itu betul akan terealisasi atau hanya ungkapan belaka?

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, menganggap penyataan Jokowi tentang revisi Undang-Undang ITE tak lepas dari pernyataannya sebelumnya yang meminta masyarakat mengkritik pemerintah jika dalam menjalankan tugasnya tidak memenuhi aspek layanan publik.

Di sisi lain dilansir dari BBC News Indonesia, pemerintah akan membentuk tim kajian dalam rangka mereformasi sejumlah pasal dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tim Kajian UU ITE ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menkopolhukam No. 22 tahun 2021.

Dalam payung hukum ini, tim akan bekerja sampai 22 Mei 2021 untuk mencari solusi atas sejumlah aturan di dalamnya, yang selama ini disebut sebagai pasal karet. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam siaran pers kepada wartawan, Senin (22/02).

Dari tim kajian yang dibentuk kita akan melihat ke depan bagaimana nasib keberadaan Undang-Undang tersebut, sementara sebelumnya sudah pernah dilakukan revisi pada tahun 2016 dan tidak memberikan perubahan justru kasus pelanggaran UU ITE semakin meningkat.

Menurut kajian lembaga reformasi hukum, hampir 700 orang dipenjara karena pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepanjang 2016-2020. Jika seperti ini, bagaimana rakyat bisa yakin akan revisi UU ITE  kedepannya, sementara sikap setengah hati pemerintah dalam masalah ini semakin menguatkan keberpihakan pada rezim yang ada.

Kritik terhadap pemerintah  kerap dianggap sebagai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Bagaimana masyarakat bisa leluasa mengkritik bila mereka ditakut-takuti dengan UU ITE? Kebebasan berpendapat hanya untuk ide-ide liberal sementara kebenaran dibungkam dengan UU ITE dan keberadaan para buzzer yang terlihat kebal hukum dari UU tersebut.

Seperti inilah gambaran kebijakan dalam sistem kapitalisme. Keberadaan Undang-Undang yang seharusnya menjadi aturan mencapai kemaslahatan rakyat, justru dijadikan alat untuk mencapai kepentingan mereka yang berkuasa. Alat untuk menakut-nakuti dan membungkam suara kebenaran sehingga mematikan sikap  kritis masyarakat dalam menuntut keadilan. Akhirnya  kemaksiatan semakin merajalela karena nasehat kebenaran tidak dianggap lagi.

Pandangan Islam terhadap sikap kritis
Islam adalah agama yang sangat menerima kritikan, kritikan dari rakyat akan didengar dan diambil sebagai bahan muhasabah bagi penguasa dari kebijakan yang ada.

Dalam Islam kebijakan yang ada akan diatur sesuai dengan aturan syariat. Khalifah atau seorang pemimpin akan mengadopsi hukum sesuai dengan tuntunan Al- Qur’an dan As- Sunnah untuk menerapkan aturan di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai seorang muslim sikap kritis sangat diperlukan sebagai bentuk dakwah amar ma’ruf nahi mungkar kepada rakyat dan penguasa. Allah memerintahkan kita tidak diam terhadap kemungkaran yang ada sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama tanpa memandang kedudukan kita dalam masyarakat. Kritikan yang  disampaikan sebagai bentuk dakwah.

Dakwah adalah kewajiban setiap orang tanpa melihat perbedaan tahta dan kedudukan diantara mereka. Baik dia seorang penguasa, tokoh masyarakat ataupun hanya rakyat biasa. Melihat kesalahan maka wajib dikritik dan yang salah harus menerima kritikan.

Dalam hadis dikatakan, “Siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka (ubahlah) dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka (ubahlah) dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemah iman.” (HR Muslim)

Usaha yang dilakukan seorang muslim dengan sikap berani kritik yang dimiliki ini adalah modal besar. Hal itu didasari dari dorongan keimanan yang bergejolak sehingga memunculkan sikap kritis dalam dirinya. Melihat kemaksiatan, kemungkaran dan kebijakan penguasa yang dzolim, tentu akan memunculkan sikap kritis bagi mereka yang merasakan kerusakan yang ada.

Dengan demikian Islam tidak anti kritik. Pemimpin dengan paradigma Islam yang dimiliki akan menerima masukan dan kritikan dari rakyatnya. Ruang amar ma’ruf nahi mungkar akan terbuka lebar di tengah-tengah masyarakat tanpa ada ketakutan dan kekhawatiran terhadap Undang-Undang yang mengikat sebagai mana pemberlakuan UU ITE yang ada.

Seseorang akan menyampaikan kritikannya ketika itu dibutuhkan dan merupakan sebuah kesalahan yang pantas untuk diubah, bukan karena kepentingan atau yang lainnya.
Wallahu a’lam bissawab. (*)

Penulis: Anggun Sunarti, SH (Aktivis Dakwah)