Beranda » Sulsel » Sesuai Arahan Gubernur, Dishut Sulsel Berhasil Selesaikan Konflik Penguasaan Lahan
Sesuai Arahan Gubernur, Dishut Sulsel Berhasil Selesaikan Konflik Penguasaan Lahan
Sulsel

Sesuai Arahan Gubernur, Dishut Sulsel Berhasil Selesaikan Konflik Penguasaan Lahan

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulsel dibawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman selama kurang lebih 10 bulan terus memberikan dampak yang positif dan membuahkan hasil. Salah satunya adalah di Dinas Kehutanan Sulsel.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Ir H Muhammad Tamzil MP IPU mengatakan, Ini merupakan suatu langkah positif atas arahan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sejak dilantik untuk segera menyelesaikan konflik penguasaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan.

“Sesuai Arahan Gubernur Sulsel, sehingga memberikan sebuah keberhasilan yang luar biasa, dalam menyelesaikan konflik penguasaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan dengan cepat,” ucap Tamzil

“Ini tertuang dalam Surat Gubernur terkait Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Enrekang, Luwu, Wajo, Barru, Luwu Utara dan Maros telah mendapat persetujuan memlui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.213/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH),” terangnya.

Kadishut Ajak Semua Pihak Jaga dan Lestarikan Hutan
Ir H Muhammad Tamzil MP IPU, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel. (Foto: Istimewa)

Luas Kawasan Hutan, kata dia, sesuai rekomendasi Gubernur Sulsel yang diusulkan kurang lebih 34.042,25 Ha dan disetujui Menteri LHK seluas 31.315,80 Ha, Persetujuan Pola Penyelesaian PTKH diarahkan ke pengelolaan Perhutanan Sosial seluas 3.899,19 dan menjadi areal penggunaan lain seluas 27.416,61 Ha.

Tamzil menambahkan, pelepasan kawasan hutan untuk akses masyarakat menjadi Perhutanan Sosial masih terus disosialisasikan supaya tidak terkesan bagi-bagi kawasan hutan.

“Sosialisasi kawasan menjadi perhutan sosial terus disosialisasikan agar tidak terkesan bagi-bagi kawasan hutan. Karena ini terkait pola pengelolaan menjadi perhutanan sosial sebagai contoh Hutan Kemasyarakatan”

Lanjut Tamzil, hutan desa masing-masing memiliki aturan tersendiri dalam pengelolaan yang intinya adalah masyarakat diberikan hak kelola dalam kawasan hutan secara legal.

Dikatakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pasca pelimpahan kewenangan bidang Kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi sejak berlakunya UU 23 Tahun 2014 dan sejak 2017 terus dilakukan.

“Langkah awal yang dibenahi adalah penyempurnaan organisasi. Alhamdulillah untuk mengurus kawasan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi seluas kurang lebih 1,8 Juta Ha telah terbentuk UPTD KPH sebanyak 16 Unit, CDK 8 Unit dan BSPTH 1 Unit dengan jumlah Pegawai sekitar 995 orang,” tutup Tamzil. (*)