Beranda » Hukum » Sidang Tipikor Bupati Cantik Indah Putri Indriani, Digelar Tengah Malam
Hukum

Sidang Tipikor Bupati Cantik Indah Putri Indriani, Digelar Tengah Malam

MEDIASULSEL.com – Sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan dana intensif daerah (DID) Kabupaten Luwu Utara, Sulsel yang sebelumnya santer dikabarkan melibatkan bupati cantik Indah Putri Indriani, berlangsung tengah malam di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar, Senin (20/2/2017).

Sidang sempat molor sejak pukul 12.00 wita dan baru dapat digelar usai shalat Isya tepatnya pukul 21.00 Wita dengan agenda mendengarkan keterangan tiga orang saksi, masing-masing Adam Jaya selaku staf inspektorat Pemda Lutra, Halid Harbi Sekretaris Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Pemda Lutra serta Qadri Kepala Sub Perencanaan Pemda Lutra.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Anshar, ketiga saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) tersebut diperiksa sekaligus mengenai apa yang mereka ketahui terkait pengelolaan Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp24 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Keuangan RI tahun 2011 kepada Pemda Lutra.

Adam Jaya, staf inspektorat Pemda Lutra mengungkapkan dirinya berperan membuat seluruh draf perencanaan pengerjaan proyek pengadaan atas pesanan kedua terdakwa Andi Sariming selaku pengguna anggaran (PA) serta Agung selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Saya dimintai tolong secara pribadi bukan secara kedinasan oleh terdakwa untuk membuat dokumen perencanaan pengerjaan tersebut,” kata Adam dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Anshar.

Meski telah membuat draf perencanaan pengerjaan proyek yang menggunakan dana DID tersebut, Adam menampik jika dirinya dikatakan turut membuat nilai harga penetapan sementara (HPS) hingga perubahan jenis pekerjaan dari fisik menjadi pengadaan.

“Itu yang buat terdakwa. Saya hanya mengganti tulisan kop atas dokumen rencana kerja anggaran (RKA) yang disuruh terdakwa sejak awal serta menambahkan kolom tandatangan atas nama terdakwa dalam dokumen itu. Soal perubahan jenis kegiatan dari fisik ke pengadaan itu dilakukan terdakwa, “ucap Adam.

Mengenai adanya dua RKA yang satunya ditandatangani oleh Bupati Cantik, Indah Putri Indriani yang kala itu masih menjabat Wakil Bupati Lutra dan Bupati sebelumnya, Arifin Junaid, Adam menjawab tak menahu soal itu. “Saya tak tahu Majelis. Saya tak tahu itu,” kilahnya.

Pada kesempatan yang sama, saksi Halid selaku Sekretaris Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Pemda Lutra mengaku jika RKA yang diajukan ke Kementerian Keuangan RI kala itu merupakan RKA yang ditandatangani oleh Indah Putri Indriani yang kala itu menjabat sebagai Wakil Bupati Lutra.

“Tapi RKA itu ditolak oleh Kementerian Keuangan karena seharusnya yang bertandatangan adalah Bupati bukan Wakil Bupati. Bupati Lutra kala itu Arifin Junaid,” terang Halid dihadapan Majelis Hakim.

Sementara saksi lainnya, Qadri mengatakan sejak awal ia tak tahu menahu mengenai pengerjaan proyek yang menggunakan anggaran DID tersebut. Meski dirinya memiliki kewenangan sebagai Kepala Sub bagian perencanaan kala itu.

“Dari awal saya juga heran kenapa saya tak dilibatkan dalam perencanaan bahkan sama sekali dokumen pengerjaan tak sampai ke meja saya,” singkat Qadri kepada majelis hakim.

Menanggapi pernyataan para saksi, kedua terdakwa pun angkat bicara. Dimana kedua terdakwa membantah keterangan saksi, khususnya keterangan saksi Adam Jaya yang menyatakan jika perencanaan pengerjaan merupakan atas permohonan kedua terdakwa. “Apa yang dikatakan saksi Adam tidak benar,” terang kedua terdakwa.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa RKA ada dua yang terbit pertama ditandatangani oleh Bupati Lutra Arifin junaid kala itu yang mana dalam perencanaannya terdapat 80 persen jenis kegiatan fisik dan 20 persen jenis kegiatan pengadaan.

Kemudian lanjut Agung, RKA yang ditandatangani oleh Wakil Bupati kala itu, Indah Putri Indriani diubah menjadi 80 persen pengadaan dan 20 persen jenis kegiatan fisik.

“Yang lucu, RKA yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indah itu ditolak sama Kementerian Keuangan tapi di daerah RKA itu tetap dilaksanakan atau dikerjakan,” ungkap Agung.

Usai mendengarkan keterangan saksi yang langsung ditanggapi oleh kedua terdakwa tersebut, Ketua majelis Hakim, Anshar kemudian meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk berupaya menghadirkan seluruh saksi yang disebut namanya atau berada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara dugaan korupsi pengelolaan dana DID Kab. Lutra.

“Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak nama disebut dalam berkas perkara tapi tidak dihadirka. Tolong yah jaksa hadirkan semua saksi jangan terkesan saksi-saksi hanya sebagai hiasan saja di berkas perkara,” ucap Anshar Ketua Majelis Hakim disela-sela hendak mengakhiri jalannya sidang karena waktu sudah sangat larut malam dimana waktu menandakan pukul 23.00 Wita.

Jaksa Penuntut Umum, Nasran mengatakan pihaknya akan berusaha menghadirkan seluruh saksi-saksi yang ada didalam berita acara. Hanya saja karena beberapa dari saksi merupakan pejabat publik, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim Kejaksaan tinggi Sulsel.

“Termasuk Bupati dan Mantan Bupati kita akan upayakan akan panggil bersaksi di persidangan berikutnya,” singkat Nasran.

Kedua terdakwa masing-masing Agung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sariming mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab Lutra yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi.

Proyek yang menjerat kedua terdakwa diketahui bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tersebut terbagi dalam 11 item kegiatan terdiri dari pengadaan barang dan pembangunan fisik dimana untuk jenis kegiatan pengadaan barang masing-masing program barang dan sumber belajar virtual (PSBV) sebesar Rp4.891.258.000.

Lalu kegiatan pengadaan barang program life science untuk tingkat SMP senilai Rp3.980.000.000, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SD senilai Rp2.244.000.000, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMP senilai Rp3.374.600.000, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMU senilai Rp3.462.300.000.

Selanjutnya, kegiatan fisik di antaranya kegiatan pembangunan dan rehab SDN/SMPN/SMAN/SMKN senilai Rp6.510.000.000, kegiatan jasa konsultasi perencanaan senilai Rp228.000.000, kegiatan jasa konsultasi pengawasan senilai Rp171.000.000. Lalu kegiatan pengadaan meubelair senilai Rp1.003.000.000, kegiatan pelatihan guru senilai Rp300.000.000, serta kegiatan administrasi pelaksanaan kegiatan senilai Rp194.681.000.

Dimana dalam perjalanan khusus jenis kegiatan pengadaan barang tersebut ditemukan adanya kesalahan spesifikasi sehingga terjadi selisih harga dan menyebabkan kerugian negara ditaksir sebesar Rp3,6 miliar.

Hal itu sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel setelah dimintai kepolisian menghitung kerugian negara dalam proyek itu. (aks/shar)