Advertisement - Scroll ke atas
  • Bapenda Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Pemkot Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Universitas Dipa Makassar
  • Stunting
Opini

Sisi Gelap Kota Daeng, PLN Itu Pembuat Lilin Nyala?

526
×

Sisi Gelap Kota Daeng, PLN Itu Pembuat Lilin Nyala?

Sebarkan artikel ini
Sisi Gelap Kota Daeng, PLN Itu Pembuat Lilin Nyala?
Andi Annisa (Aktivis Dakwah).
  • Pilkada Sulsel (KPU Sulsel)
  • Pemprov Sulsel
  • PDAM Kota Makassar
  • Banner DPRD Makassar

OPINI—Adakah yang merasakan ketika listrik padam, dunia serasa sunyi senyap seolah kembali ke zaman dahulu? Malam berhiaskan lilin dan teknologi tak dapat dioperasikan sama sekali. Inilah ironi yang terjadi di zaman yang sudah serba maju ini. Di Sulawesi Selatan belakangan ini, pemadaman listrik bergilir nyaris rutin tiap hari melanda.

Usut punya usut, Manager Komunikasi PLN UID Sulselrabar Ahmad Amirul Syarif mengungkapkan, pemadaman bergilir dilakukan lantaran dampak fenomena El Nino yang berkepanjangan menimpa wilayah Sulawesi (makassar.kompas.com, 02/11/2023).

Advertisement
Scroll untuk melanjutkan

Mengingat kita hidup serba membutuhkan teknologi, maka ketika sumber energi dari teknologi padam, tentu banyak aktivitas yang membutuhkan nyala listrik menjadi lumpuh hingga mengalami kerugian.

Bahkan, pemadaman listrik bergilir yang diterapkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) UID wilayah Sulselrabar, masih dikeluhkan masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Masyarakat yang merasa dirugikan akibat penerapan pemadaman listrik bergilir pun membuat aduan ke Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel).

Asisten Pemeriksaan Ombudsman RI Sulsel, Hasrul Eka Putra mengatakan, untuk pihaknya saat ini telah menerima dua laporan resmi masyarakat.

“Saat ini kami tangani dua laporan, cukup mewakili keresahan warga,” kata Hasrul. Hasrul mengungkapkan laporan masyarakat itu terkait jadwal pemadaman listrik bergilir yang tidak menentu. Selain itu, juga durasi pemadaman tiga sampai empat jam (ft.kompas.com, 08/11/2023).

Puluhan mahasiswa dan pelaku Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar aksi protes di depan Kantor PLN Sulselbar di Jalan Hertasning, Makassar, Senin (27/11/2023).

Selain itu, aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban PLN atas pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Makassar. Dalam aksi tersebut, para demonstran membakar ban dan meneriakkan yel-yel protes. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan tuntutan kepada PLN (heraldsulsel.com, 20/1/2023).

Tak dimungkiri ada rasa panik ketika listrik dipadamkan secara rutin dan bergilir. Ingin melakukan proses jual beli sulit, ATM ikut tak beroperasi. Pelaku bisnis sektor digital merugi. Kesulitan jaringan menjadi alasan sulitnya mengakses toko online mereka. Tak kalah meruginya adalah pelaku UMKM informal, seperti restoran, warung-warung, dan toko-toko lainnya.

Seperti Mustakim (42), pemilik usaha Foto Copy Al-Fath, Mustakim yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani KM 6, BTN Pare Permai, tepatnya Universitas Muhammadiyah Parepare, mengatakan ada tiga dampak kerugian yang dialaminya akibat pemadaman listrik.

“Ketika orang mau print atau fotocopy akhirnya tidak jadi atau tertunda, kedua mengurangi sedikit tingkat konsumen yang datang di tempat fotocopy, kemudian ketiga itu mengarah ke alat-alat elektronik fotocopy seperti stapol, komputer, dan hardisnya, dikarenakan pemadaman listrik yang kadang hidup kadang mati,” ungkapnya (pijarnews.com, 04/11/2023).

“Bagai tikus mati di lumbung padi”. Demikianlah peribahasa yang tepat menggambarkan kondisi rakyat Indonesia saat ini. Sumber energinya melimpah, tapi krisis energi melanda.

Dalam masalah sumber energi listrik, Sulsel memang memiliki banyak pembangkit listrik tenaga air. Bahkan, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sulsel berdasarkan data ESDM Sulsel dinilai cukup besar. Kemampuannya menghasilkan daya sengat sekitar 2.946,8 Megawatt (MW).

Namun, yang menjadi masalah adalah ketika terjadi kekeringan, maka pasokan listrik akan sangat berkurang karena dominan mengandalkan tenaga air. Imbasnya, beban PLTU saat ini sangat berat sehingga PLTU jatuh tempo untuk dilakukan perawatan.

Padahal seharusnya, pemerintah dapat lebih mengoptimalkan sumber tenaga listrik yang lainnya seperti tenaga surya. Faktanya, selain air, masih banyak sumber energi yang dapat dijadikan sebagai bahan pasokan listrik, seperti pembangkit listrik tenaga surya, sampah, uap, panas bumi, biogas, biomassa, dan angin.

Sayangnya, listrik dengan tenaga surya masih mahal harganya. Hal ini karena harga baterai untuk PLTS saat ini masih terkategori tidak murah.

Sungguh ironis. Padahal, Indonesia merupakan wilayah penghasil nikel terbesar di dunia. Sulawesi Selatan memiliki tambang nikel seluas 198.624,66 ha. Dengan kandungan nikel yang melimpah ini, harusnya harga baterai yang menggunakan nikel bisa menjadi murah dan melimpah.

Apalagi, baterai bisa menjadi storage dari pembangkit listrik tenaga matahari. Namun yang menjadi miris adalah tambang nikel di Indonesia ini malah dimonopoli oleh asing, termasuk China.

Selain tenaga surya, masih ada pembangkit listrik tenaga uap. Namun, PLTGU yang ada di Sengkang ini sangat disayangkan karena telah berhenti beroperasi. Padahal, kapasitas PLTGU ini cukup signifikan, yakni mencapai 315 megawatt.

Usut punya usut, penghentian pengoperasian PLTGU Sengkang dikarenakan kontrak power purchase agreement PPA dengan PT PLN Persero sudah berakhir pada 12 September 2022 lalu (www.rri.co.id, 02/11/2023).

Solusi yang ditawarkan pihak PLN adalah dengan memberi kompensasi biaya tagihan listrik. Jika seperti ini solusinya, maka ini belum cukup.

Sebab, terhambatnya perekonomian rakyat akan berimbas pada sulitnya membayar kebutuhan sehari-hari yang meliputi biaya makan, transportasi, dan semacamnya. Membayar listrik hanya merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rakyat.

Terlebih lagi, imbauan untuk menghemat listrik guna menghindari krisis listrik tidak selamanya menjadi solusi solutif. Mungkin pada sebagian rakyat yang menggunakan listrik hanya pada kebutuhan rumah tangga terasa ‘sedikit’ menjadi solusi.

Namun, imbauan ini sungguh tak mampu menjadi solusi bagi rakyat yang dalam mencari nafkah membutuhkan pasokan energi listrik, seperti pedagang online, usaha percetakan, kafe, warung kopi, dan UMKM lainnya yang di mana penggunaan listrik lebih besar lagi.

Nyatanya juga, kemajuan teknologi tak mampu dimaksimalkan oleh pemerintah untuk mencegah krisis. Betapa tidak, el nino yang seharusnya sudah mampu diprediksi jauh hari sebelumnya tak lantas membuat negara mengambil langkah antisipatif. Walhasil, krisis pangan dan energi menjadi tak polemik yang terelakkan.

Watak kapitalisme tampak jelas di sini. Negara tak hadir sebagai pengurus urusan rakyat, namun hanya bertindak sebagai regulator yang memuluskan korporasi untuk mengeruk SDA Indonesia. Negara tak mampu dan tak mau berdikari mengelola sumber energi secara mandiri, malah bertumpu dan membeli pasokan listrik dari perusahaan listrik swasta.

Maka tak heran jika harga tarif listrik mahal. Wajar jika rakyat geram, sebab selain mahalnya harga listrik, mereka juga harus menanggung beban kerugian dari padamnya listrik karena mata pencaharian mereka menjadi terhambat.

Islam Mengatasi Krisis Energi

Pada hakikatnya, sumber daya alam yang dianugerahkan kepada Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, sikap boros menjadikan kebutuhan kadang tidak tercukupi. Padahal Allah melarang hambanya bersikap boros, termasuk menggunakan energi listrik secara berlebihan.

Allah berfirman, “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS Al-Isra: 26-27).

Selain sikap boros. Islam pun melarang adanya pengeksploitasian sumber daya alam oleh individu. Rasulullah Saw. bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis tersebut menyatakan bahwa kaum muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu atau pihak swasta manapun. Air dalam hal ini meliputi laut, sungai, rawa, dan semacamnya.

Api dalam hal ini meliputi gas alam, batu bara, dan semacamnya. Padang rumput dalam hal ini meliputi lahan tanah, hutan, dan semacamnya.

Berbeda dengan kapitalis. Semua kekayaan ini bukan diperuntukkan untuk rakyat, namun lebih kepada keuntungan asing, aseng, dan oligarki. Jika pun rakyat terlibat dalam pengelolaan SDA ini, mereka tidak lebih hanya menjadi sekrup-sekrup perekonomian, seperti menjadi buruh kasar, pelaku UMKM remah-remah dalam ruang lingkup pariwisata, dan semacamnya.

Padahal, Rasulullah bersabda, “Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya…” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas jelas menerangkan bahwa negara sepatutnya hadir untuk memenuhi urusan rakyat. Listrik merupakan kebutuhan primer yang di mana nyaris segala aktivitas membutuhkan pemanfaatannya. Sehingga, negara harus menjamin ketersediaan tenaga listrik.

Negara harus memaksimalkan berdirinya tenaga pembangkit listrik yang tidak hanya dari air, tapi juga biogas, uap, angin, gas uap, tenaga surya, dan lain-lain. Oleh karenanya, negara harus mendorong berbagai penelitian dalam upaya melihat potensi pembangkitan tenaga listrik di suatu wilayah.

Masih dalam upaya mengurusi urusan rakyat, negara harusnya menjamin harga listrik gratis murah, sebab kepemilikan sumber daya alam diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Negara tidak boleh membiarkan individu atau segolongan orang mengelola sumber daya alam yang dimiliki negara.

Bila pun terjadi krisis, sebagai pengurus urusan rakyat, negara seharusnya tidak hanya memberi kompensasi berupa pengurangan biaya listrik, tapi menjamin terpenuhinya biaya hidup rakyat, mengingat krisis energi ini berimbas pada mata pencaharian mereka.

Sungguh hanya solusi yang sejalan dengan syariat Islamlah yang mampu menyelesaikan persoalan krisis energi. Sayangnya, semua solusi ini tak akan mampu diterapkan dalam sistem kapitalisme yang mengutamakan kepentingan korporasi demi meraih cuan.

Adapun solusi untuk mempertahankan ketahanan energi ini hanya dapat diterapkan jika sistem yang dianut negara adalah sistem Islam, sistem yang tak akan memberikan sedikit pun celah untuk korporasi dalam mencaplok SDA yang seharusnya diperuntukkan dan digratiskan untuk rakyat. Wallahu a’lam bis shawab. (*)

 

Penulis
Andi Annisa
(Aktivis Dakwah)

 

***

 

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

  • DPPKB Kota Makassar
error: Content is protected !!